Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Air Limbah Domestik di Teluk Kendari Rima Anggriyani; Muryanto Lanontji; Nofianti Rusdi; Denty Tri Septiawani Daoed
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 1 (2020): Februari 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i1.29

Abstract

domestik tetap saja menjadi ancaman pencemaran terhadap teluk Kendari. Pembuangan air limbah domestik secara serampangan tanpa mengindahkan prosedur berdampak pada pencemaran teluk Kendari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada obyek penelitian. Kesimpulan penelitian ini terdiri dari: a). Meskipun telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik yang dibuang ke teluk Kendari terbukti tidak optimal. Telah terjadi pada titik tertentu terbukti adanya penurunan kualitas air selain itu drainase dimana para warga menyalurkan limbah domestiknya tanpa diolah terlebih dahulu bermuara ke teluk Kendari. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2016 ayat (1) dan (2)., b) Pengawasan pengelolaan limbah domestik di teluk Kendari sangat tidak efektif. Personil yang ada pada Seksi Kebersihan Teluk dan Pesisir Dinas LH Kota Kendari jumlanya 3 (tiga) orang. Sementara aparat SatPol yang menegakkan peraturan daerah selain jumlahnya terbatas juga tidak didukung parasana kendaraan yang cukup. Terbukti ditemukan adanya kendala yang terdiri dari: 1). Minimnya jumlah personil untuk mengawasi, 2). Jumlah anggaran yang terbatas, 3).Prasarana yang sudah tidak memadai baik dari segi kondisi maupun jumlahnya.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Pembuat Atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Rima Anggriyani; Muryanto Lanontji
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 2 (2020): Agustus 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i2.33

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap. Metode penelitian ini berupa penelitian normatif empiris, penelitian dengan melihat peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan sehubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kesejahteraan perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan bukan hanya sekedar dari hubungan antara perempuan pembuat atap dengan pembeli atap dalam sebuah perjanjian jual beli, tetapi peran pemerintah harusnya dapat turun langsung melalui aparat pemerintah desa dengan melakukan perlindungan dengan cara membuat kelompok-kelompok tani/usaha, sehingga haknya dapat maksimal diberikan perlindungan oleh hukum. Apakah itu mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), asuransi sosial, maupun keberlangsungan dari usaha serta kearifan lokal dapat tumbuh dan terjaga di desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam membuat atap, tidak adanya pelatihan yang diberikan pemerintah tentang usaha untuk membentuk kelompok pekerja/koperasi kepada perempuan pembuat atap serta daya saing kualitas dan kuantitas tidak mencirikan kearifan lokal dari Desa Amokuni. Rekomendasi yang peneliti berikan berupa: 1) Pemerintah daerah melalui kepala desa Amokuni, dapat mengakomodir perempuan pembuat atap untuk dibentuk kelompok tani/usaha yang berbadan hukum. 2) Perempuan pembuat atap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan lembaran atap sehingga kekhasan daerah dan kearifan lokalnya dapat terjaga.