Slamet Edi Sumanto
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI LITBANG KEHUTANAN DALAM PENGEMBANGAN CENDANA DI NUSA TENGGARA TIMUR Sumanto, Slamet Edi; Sutrisno, Edy; Kurniawan, Hery
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benang kusut persoalan pengelolaan cendana di Nusa Tenggara Timur selalu dilekatkan pada kekeliruan kebijakan pemerintah dan apatisme masyarakat untuk menanam kembali tanaman cendana. Padahal ada aktor lain yang berkepentingan dengan cendana yaitu pasar/pengusaha, mengingat cendana merupakan komoditas yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, pelibatan pasar/pengusaha dalam program pengelolaan cendana juga memegang peranan yang penting. Peran lembaga penelitian dalam pengembangan tanaman cendana dapat melalui penemuan paket-paket teknologi yang mudah dilaksanakan dan dapat diandalkan keberhasilannya di lapangan, penetapan prioritas penelitian dan penemuan serta terobosan baru yang dapat menambah nilai ekonomis cendana.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK Sumanto, Slamet Edi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan memiliki sisi dan potensi bagi terjadinya konflik disebabkan antara lain oleh dua hal yakni dikotomi ruang lingkup pengelolaan; di dalam atau di luar kawasan hutan dan fakta historis pengelolaan kawasan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa meliputi aspek kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, serta perbedaan kepentingan antara aktoraktor yang terlibat dalam program. Program pemberdayaan melalui perhutanan sosial merupakan salah satu strategi resolusi konflik, tetapi pada beberapa aras dan tujuan terdapat unsur konflik disebabkan antara lain : kebijakan program yang masih bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan yang masih bersifat prosedural, serta penerapan batas/arena aksi, aturan-aturan main dan penetapan stakeholders belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan. Tahapan proses belajar bersama melalui pengertian terhadap proses-proses tradisional/lokal yang berkembang, penghargaan terhadap setiap individu/kelompok yang terlibat, dan pemilihan isu atau strategi yang dapat mewakili semua kelompok/individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, membangun komunikasi yang efektif, penerapan perangkat aturan dan sanksi yang jelas, monitoring dan evaluasi bersama, serta perencanaan dan penyediaan sarana atau saluran penyelesaian konflik, merupakan langkah-langkah tahap pemberdayaan yang bijaksana.
KAJIAN KONFLIK PENGELOLAAN KHDTK HUTAN PENELITIAN HAMBALA-SUMBA TIMUR Sumanto, Slamet Edi; Sujatmoko, Sujarwo
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian di beberapa daerah mengalami tekanan dan konflik yang cukup serius. Penelitian bertujuan untuk mengkaji konteks konflik pengelolaan, menganalisis aktor dan kepentingan-kepentingan, mengkaji dinamika konflik dan kemungkinan model resolusi konflik yang tepat dalam pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala-Sumba Timur. Penelitian dilaksanakan di lokasi KHDTK Hutan Penelitian Hambala-kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks konflik utama adalah konflik kebijakan (policy conflict) antara pengelola KHDTK (BPK Kupang) dengan pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur. Konteks konflik lainnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya hutan antara masyarakat dengan pengelola, dengan aktor-aktor : BPK Kupang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan masyarakat sekitar kawasan hutan penelitian. Model resolusi konflik yang disarankan adalah pembentukan pertemuan formal antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola, kompromi kebijakan pengelolaan kawasan dan tata batas ulang kawasan yang bersifat permanen.