Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : INTEGRALISTIK

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM POSING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR MANDIRI MAHASISWA PADA MATA KULIAH HUKUM PERDATA Sumarto, Slamet
INTEGRALISTIK Vol 22, No 1 (2011): INTEGRALISTIK
Publisher : INTEGRALISTIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belajar mandiri tidak sama dengan belajar sendiri. Dalam konsep belajarmandiri lebih menunjuk kepada kemandirian, yaitu sesuatu yang menandakan padaketidaktergantungan pada pengajar dalam pengambilan keputusan, penilaian,pendapat, dan pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan kemandirian belajarmahasiswa dapat dilakukan dengan menciptakan situasi belajar mengajar yangmemungkinkan mahasiswa belajar secara mandiri. Salah satu upaya untukmenumbuhkan belajar mandiri mahasiswa dapat dilakukan melalui modelpembelajaran Problem Posing. Secara kuantitas, model ini dapat menumbuhkanketerlibatan secara aktif dalam menggunakan peluangnya untuk mengungkap kembalipermasalahan/bertanya maupun mengemukakan gagasannya, meskipun baru 25,5%dari jumlah mahasiswa peserta perkuliahan.Kata kunci: proble posing, belajar mandiri, permasalahan
PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILLITIES (CPRD) DALAM BIDANG PENDIDIKAN Lestari, Eta Yuni; Sumarto, Slamet; Isdaryanto, Noorochmat
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11804

Abstract

Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.  Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi  undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas  melalui implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah  Menengah Atas (SMA). Hambatan  yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.  Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.
Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang Lestari, Eta Yuni; Sumarto, Slamet
Integralistik Vol 32, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v33i1.28731

Abstract

Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dapat dipastikan terealisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi undang-undang dengan menganalisis proses implementasi, mengidentifikasi hambatan,  dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang didasarkan pada Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam pasal 11. Upaya yang telah dilakukan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari, Melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota semarang melalui bantuan dari RT dan RW di Kota Semarang, Mengidentifikasi jenis penyandang disabilitas, Menyelenggarakan sosialiasi tentang pelaksanaan pelatihan untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang, Membuat Web khusus untuk menampung jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang agar lebih efektif dalam pendataan jumlah penyandang disabilitas, Memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas di Kota Semarang siap untuk bekerja,  Menggandeng organisasi-organisasi atau komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang, sebagai upaya untuk bekerjasama dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang