Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELATIHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MENUJU GAMPONG YANG GOOD GOVERNANCE DI GAMPONG KEUDE JRAT MANYANG KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA Bobby Rahman; M Akmal; Rasyidin Rasyidin; Teuku Muzaffarsyah; Zulhilmi Zulhilmi; Dahlan A Rahman
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol 3 No 1 (2022): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.012 KB) | DOI: 10.34010/icomse.v3i1.6010

Abstract

The process of administrative services is also less obtained by the community today due to a lack of understanding of technical services by the apparatus in gampong government offices. Service patterns that have not been well organized coupled with the unsanciplined service pattern add dull to the face of service in Gampong Jrat Manyang. This service presents several problem points that arise from partners, namely Gampong Administrative Services that have not been efficient so that basic training of administrative services is needed.. The method of implementation of pre-implementation of activities requires observation of the location of the devotion so that the criteria are obtained that become the basis of community assessment of services such as Tangible. The results showed the core apparatus was very large reaching 60 percent of the total 100 percent. So this percentage shows the interest of gampong government administrators Keude Jrat Manyang as trainees and they are aware that the administrative services carried out so far from efficient. Key words: service, administration, gampong, good governance
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Aini Jannah; M. Nazaruddin; Dahlan A. Rahman
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7716

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Akan tetapi impelementasi kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga dalam penelitian ini akan melihat apa sajakah faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah sumber daya manusia yang belum memadai jumlahnya, sumber daya finansial yang sangat kurang, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan yang baik. Hal lain yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah tradisi masyarakat yang memiliki stigma bahwa melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pencemaran nama baik terhadap sebuah desa itu sendiri sehingga kekerasan ini kerap ditutupi oleh aparatur kampungn tersebut. Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya, komunikasi yang baik antar pengada pelayanan baik pelayanan kesehatan, bantuan hukum, hingga kasus selesai. Dan sosialisai kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif.
Implementation of Family Hope Program Policy in Lhokseumawe City Fauzan Fauzan; Dahlan Arahman; Nirzalin Nirzalin
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v2i2.6342

Abstract

The purpose of this study is to find out the Implementation of Lhokseumawe City Government Policy on Family Hope Program (PKH), to know the constraints and the efforts made by the government in effectively supporting the Family Hope Program, and to know the process of collecting data of the very poor households (RTSM) as the target as PKH. The theory used in this research is the George Edward III Policy Implementation which consists of four variables namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type. Data collection is done through observation, interviews and documentation. The results of this study show that: First, the Implementation of the Family Hope Program Policy in Lhokseumawe City is still not effective, the information about the hope family program (PKH) has not been fully understood by the society. Second, the constraints of the implementation of the policy interms of facilities to supporting operations are still lacking, the (PKH) benficiaries are not committed to the health and education of their children, the supervision and evaluation of the program has not run as expected. Third, efforts to providing special guidance through chaperones so that the families of PKH recipients have a commitment to health checks and the course of education. Fourth, the system of data collection of recipients of the hope family program (PKH) has not been carried out as the mechanism of implementation of the Family Hope Program (PKH) is proven not all gampong in Lhokseumawe City conduct village deliberations (Musdes) in determining very poor households (RTSM). Implementation of the hope family program (PKH) policy in Lhokseumawe City in terms of communication has not been done effectively because the program information provided to the family of the recipient of the hope family program (PKH) has not had a positive influence on the recipient's family life.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Parwisata Hutan Manggrove di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Dahlan A Rahman; Muhammad Bin Abubakar; Alwi Zulhilmi; Muchlis Muchlis; M. Rizwan
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9244

Abstract

Lingkungan merupakan sebuah aspek yang paling penting dalam upaya pelestariannya untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Namun yang paling terpenting adalah dapat menambah nilai ekonomis bagi masyarakat dalam wujud kesejahteraan.Maka Gampong Meunasah Mesjid di kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe memiliki potensi tersebut. Pengambangan destinasi pariwisata lingkungan di Gampong Meunasah Mesjid perlu dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelestarian kawasan hutan manggrove. Tentu seluruh unsur perangkat gampong Meunasah Mesjid juga ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata hutan manggrove dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga mampu mengembangkan potensi destinasi pariwisata baru di kota Lhokseumawe. Sehingga pembinaan yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat mempu memberi peluang bagi masyarakat daalam upaya melestarikan lingkungan sekaligus sebagai destinasi pariwisata baru yang ada di Gampong Meunasah Mesjid. Metode yang digunakan lebih ke aspek pemberdayaan pada masyarakat. Luaran yang direncanakan seperti Publikasi Ilmiah pada jurnal pengabdian berbasis OJS status accepted, Publikasi kegiatan pada media cetak atau online Published, selanjutnya adanya MoA antara Tim Pegabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh dengan pemerintah Gampong Meunasah Mesjid di kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Luaran Tambahan nantinya akan terdaftar pad HKI sebagai Hak Cipta Kekayaan Intelektual. diharapkan nantinya akan menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kawasan pariwisata hutan manggrove di Kota Lhokseumawe. Hasil Kegiatan ini menunjukkan bahwa Potensi pengembangan parwisata hutan manggrove sangat besar peluangnya dikembangkan di Gampong Meunasah Mesjid dan ini menjadi sebuah gampong percontohan destinasi pariwisata lingkungan yang ada di Kota Lhokseeumawe. Jika ini mampu dikembangkan maka akan terus dilakukan pembinaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Gampong Meunasah Mesjid menjadi desa binaan dalam model pengembangan kawasan pariwisata lingkungan dalam pembudidayaan manggrove. Selain itu juga dapat terwujud konsep wisata Halal dan menuju aspek ekowisata bahari.