Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Journal Widya Yustisia MAJALAH ILMIAH WIDYA JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Jurnal Industri Pariwisata SUPREMASI Jurnal Hukum
Dessy Sunarsi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYALAHGUNAAN BADAN HUKUM P.T. DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS Sunarsi, Dessy
E-Journal Widya Yustisia 2005
Publisher : E-Journal Widya Yustisia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT low corporation abuse that do by management can loss minority Stakeholders. To give protection for minority Stacieholders. Undang-undang No. 1 tahun 1995 put into doctrine effect Piercing The Corporate veil to part of PT, put into league EHQUETE and derivative right for minority Stackeholders
PERKAWINAN CAMPURAN PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA DAN PAPUA NEW GUINEA Marina, Liza; Sunarsi, Dessy
MAJALAH ILMIAH WIDYA 2012
Publisher : MAJALAH ILMIAH WIDYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.8 KB)

Abstract

Many Indonesian citizen in Papua who perform marriages with citizens of Papua New Guinea (PNG), particularly in border areasrdefers to the Adat marriage law. In national law, it means mixed marriages between Indonesian citizens with foreign nationals. Theproblems arise if the husband and wife in that marriage are finally divorced. The purpose of this paper is to discuss the marriagecustoms in the land border between Indonesia and other countries with different problems which take a study case of mixed marriagesbetween indigenous Papuans and Papua New Guinean. The method of writing is through literature study which is taken are from AdatMarriage Law and Private International Law references. The conclusions are: (1) In Papua marriage Adat law, when the marriage isdivorce, the guidelines refers to manner of the marriage couples during the marriage and who makes mistakes. (2) The marriagedispute is overcome by Adat law at the right side village. (3) If the guilty side is the wife, so the wife must return the number of dowryand pay the fines.
EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA Sunarsi, Dessy; Yuherman, Yuherman; Sumiyati, Sumiyati
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.32

Abstract

Mediasi sebagai salah satu Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai cara menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena masalah keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas solusi gagas dan outputnya win-win. Oleh akurat, tepat sengketa secara langsung dan orang beralih ke mediasi. Peraturan Mahkamah Agung PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadiilan telah memadukan mediasi dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus dilucuti dulu dulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama di Pulau Jawa, karena perkara perceraian adalah perkara yang disingkat rangking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim.
Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia Syahfriliani, Lisa Regina; Sunarsi, Dessy
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.161

Abstract

Perdagangan ikan hiu terjadi karena bernilai ekonomis serta memiliki banyak kegunaan dari seluruh tubuhnya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, banyak perdagangan ikan hiu martil dari Indonesia keluar negeri. hiu martil yang merupakan salah satu satwa liar yang masuk dalam daftar IUCN terancam punah (Endangered) dan Appendiks II CITES, dalam praktik tidak ada larangan untuk diperdagangkan jenis ikan hiu martil baik secara utuh maupun bagian-bagiannya. Masalah Penelitian : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? 2. Bagaimana pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
PENEGAKAN HUKUM HAK PEKERJA ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN Muthiah, Farah; Sunarsi, Dessy
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.125

Abstract

Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia. Pekerja pada Kantor Notaris harusnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Terjadinya pelanggaran hak terhadap upah minimum pekerja pada Kantor Notaris dapat terjadi sehingga yang menjadi permasalahan di sini terkait dengan penegakan hukum yang harus ditegaskan. Peraturan Gubernur Nomor 114 tahun 2018 sudah jelas menetapkan nilai upah minimum yang harus dibayarkan Notaris kepada pekerjanya. Masalah penelitian: (1) Bagaimana penerapan hukum upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada Kantor Notaris di Jakarta Selatan? (2) Bagaimana penegakkan hukum terhadap Kantor Notaris yang melakukan pelanggaran hak pekerja atas upah di bawah upah minimum di Jakarta Selatan?. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan dikuatkan dengan data primer (kuesioner dan wawancara)
TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN NASIONAL KEPADA PEKERJA OLEH BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL Utami, Reza; Sunarsi, Dessy
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.126

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD RI 1945. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem SJSN memberi pengertian terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, Rumusan Masalah Penelitian: 1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di Rumah sakit? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap perusahaan pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS? Pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar dipahami upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah denga melakukan upaya mediasi terhdap pihak peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila di perlukan 2. Aturan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang di kenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi Perizinan terkait usaha, Izin yang di perlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KESENIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM MENUNJANG KEPARIWISATAAN INDONESIA Liza Marina; Dessy Sunarsi
Jurnal Industri Parawisata Vol 2, No 1 (2019): JULY
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/pariwisata.v2i1.28

Abstract

Co-Authors Liza Marina Muthiah, Farah SUMIYATI SUMIYATI Syahfriliani, Lisa Regina Utami, Reza Yuherman Yuherman