Supanto Supanto
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AN EXPANSION OF CONCEPT THE STATE ECONOMIC LOSS IN CORRUPTION IN INDONESIA Supriyanto Supriyanto; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; Supanto Supanto
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aimed to analyze the meaning of state finance loss in corruption and provide prescriptions the expansion of concept the state economic loss in Corruption Eradication Acts in Indonesia. This research was a normative-legal approach with the approaches of statute, case, comparative and conceptual. Legal materials were analyzed by syllogism of induction, deduction and interpretation. The research indicates that, first, the meaning of state economic in corruption is a life of economic that structured as a joint venture based on kinship principles, in this case is a cooperative, or other entity that has the principles and spirit of mutual cooperation, kinship and joint ventures, so if there are irregularities in cooperatives or other business entities principled and cooperative spirit that resulted in losses, it can be applied to corruption. But this has never happened in the practice of corruption law enforcement. Secondly, the need for expansion the concept of state economy in corruption crime, thus acts in state economy loss, among others: the implementation of construction without indepth study (feasibility study) so it does not have the value of benefits, contractor is unable to finish the government’s work in accordance with employment contracts so that work is not finish and not function, basic materials stockpiling and public’s needs (stockpiling of food, fuel, fertilizer, etc.), import policies that harm the public’s production and acts that damage the ecological of environment (forestry, mining and fisheries conducted unlawfully). Keywords: expansion, the concept of state economy, corruption.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI UPT. PUSKESMAS LINGGANG BIGUNG KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT Supanto Supanto
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supanto, Kualitas  Pelayanan  Kesehatan di UPT. Puskesmas  di Kecamatan Linggang Bigung  Kabupaten Kutai Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu tingkat kualitas pelayanan  di UPT. Puskesmas Linggang Bigung  Kecamatan   Linggang Bigung   Kabupaten   Kutai Barat.   pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Dengan metode kuantitatif  yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada pasien dan survey langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan tentang bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Hasil   Penelitian   terhadap   kualitas   pelayanan   kesehatan di UPT. Puskesmas  Linggang Bigung di Kecamatan   Linggang Bigung   Kabupaten   Kutai Barat diukur dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yakni Bukti Langsung (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (ResponsivEness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empaty). Pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas telah efektif karena telah mendapatkan penilaian yang baik oleh masyarakat berdasarkan kelima indikator peniaian yang digunakan, hal ini ditunjukan dengan rekapitulasi kelima indikator kualitas pelayanan sudah berada diatas 60%,   hal   ini   menunjukan   bahwa kualitas pelayanan  kesehatan yang diberikan sudah baik.