Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" ADMINISTRASI PUBLIK Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
Supanto Supanto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
AN EXPANSION OF CONCEPT THE STATE ECONOMIC LOSS IN CORRUPTION IN INDONESIA Supriyanto Supriyanto; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; Supanto Supanto
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aimed to analyze the meaning of state finance loss in corruption and provide prescriptions the expansion of concept the state economic loss in Corruption Eradication Acts in Indonesia. This research was a normative-legal approach with the approaches of statute, case, comparative and conceptual. Legal materials were analyzed by syllogism of induction, deduction and interpretation. The research indicates that, first, the meaning of state economic in corruption is a life of economic that structured as a joint venture based on kinship principles, in this case is a cooperative, or other entity that has the principles and spirit of mutual cooperation, kinship and joint ventures, so if there are irregularities in cooperatives or other business entities principled and cooperative spirit that resulted in losses, it can be applied to corruption. But this has never happened in the practice of corruption law enforcement. Secondly, the need for expansion the concept of state economy in corruption crime, thus acts in state economy loss, among others: the implementation of construction without indepth study (feasibility study) so it does not have the value of benefits, contractor is unable to finish the government’s work in accordance with employment contracts so that work is not finish and not function, basic materials stockpiling and public’s needs (stockpiling of food, fuel, fertilizer, etc.), import policies that harm the public’s production and acts that damage the ecological of environment (forestry, mining and fisheries conducted unlawfully). Keywords: expansion, the concept of state economy, corruption.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI UPT. PUSKESMAS LINGGANG BIGUNG KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT Supanto Supanto
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supanto, Kualitas  Pelayanan  Kesehatan di UPT. Puskesmas  di Kecamatan Linggang Bigung  Kabupaten Kutai Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu tingkat kualitas pelayanan  di UPT. Puskesmas Linggang Bigung  Kecamatan   Linggang Bigung   Kabupaten   Kutai Barat.   pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Dengan metode kuantitatif  yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada pasien dan survey langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan tentang bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Hasil   Penelitian   terhadap   kualitas   pelayanan   kesehatan di UPT. Puskesmas  Linggang Bigung di Kecamatan   Linggang Bigung   Kabupaten   Kutai Barat diukur dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yakni Bukti Langsung (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (ResponsivEness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empaty). Pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas telah efektif karena telah mendapatkan penilaian yang baik oleh masyarakat berdasarkan kelima indikator peniaian yang digunakan, hal ini ditunjukan dengan rekapitulasi kelima indikator kualitas pelayanan sudah berada diatas 60%,   hal   ini   menunjukan   bahwa kualitas pelayanan  kesehatan yang diberikan sudah baik. 
TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TEMBAKAU TANPA DILENGKAPI DENGAN BUKTI TERTULIS Iswanto Iswanto; Supanto Supanto; Natangsa Surbakti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.376

Abstract

Abstrak Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu sektor jual beli yang terjadi adalah sektor perekonomian tembakau. Masyarakat Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah dalam melakukan jual beli masih dilandaskan dengan asas kepercayaan dan tanpa adanya bukti secara tertulis. Hal ini mendasari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat melakukan jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Dalam sistem jual beli tembakau tanpa di lengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Kata Kunci: Jual Beli, Asas Kepercayaan, Tanpa Bukti Tertulis, Penipuan Abstract Buying and selling is an exchange activity carried out by the seller and the buyer. One of the trading sectors that occurs is the tobacco economy sector. The people of Klepu, Kranggan, Temanggung, Central Java, in buying and selling are still based on the principle of trust and without any written evidence. This underlies the objectives of the study, namely to find out how the legality and legal protection of the tobacco sale and purchase agreement without written evidence and to find out the consequences of criminal law that arise if one of the sellers or buyers commits fraud. This research is included in qualitative research by collecting data and interviewing respondents in Klepu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java. The results showed that as many as 71% of the people made buying and selling equipped with written evidence and as many as 29% made buying and selling without any written evidence. It can be said that the number or level of public confidence is still quite high, especially in buying and selling. In the tobacco trading system without written evidence it can have a negative impact and can lead to criminal acts of fraud as regulated in article 378 of the Criminal Code regarding the act of the criminal of fraud is punishable by a maximum of 4 years in prison.
Co-Authors Hartiwiningsih Hartiwiningsih Iswanto Iswanto NATANGSA SURBAKTI Supriyanto Supriyanto