Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Yuridika
Hijriani Hijriani
Universitas Sulawesi Tenggara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Solusi Pembelajaran Anak Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Koedoes, Yuni Aryani; Abubakar, St. Rahmaniar; Hijriani, Hijriani; Anshari Nur, Muh Nadzirin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.177 KB) | DOI: 10.33772/jpmit.v2i2.14856

Abstract

Saat ini pandemi covid-19 melanda dunia dan Indonesia, banyak aspek yang berdampak khusunya di dunia pendidikan dan terkhusus lagi di pembelajaran anak usia dini,  sekolah PAUD saat ini banyak terkendala dengan model dan sistem pembelajarn pada masa pandemic yang tidak memungkinkan pertemuan tatap muka langsung sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk pembelajaran anak usia dini. Salah satu solusi adalah dengan melatih guru-guru PAUD dalam pembuatan dan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia mencakup asepek video, animasi, gambar dan audio serta pembuatan aplikasi games interaktif yang dikhususkan untuk pendidikan anak usia dini, penerapan multimedia ditujukan untuk memudahkan murid PAUD dalam memahami materi pelajaran karena memuat informasi gambar, video dan audio serta dengan muatan materi yang positif sesuai kebutuhan kurikulum PAUD. Metode yang digunakan adalah dengan metode pelatihan dan pendampingan, sehingga guru dapat melakukan pembuatan media pembelajaran serta akan dilanjutkan dengan pendampingan, untuk pelatihan menggunakan metode ADDIE Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation), dimana model ini sangat baik digunakan dalam Instructional Design, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran, Pada masa pandemi covid-19 ini kegiatan pengabdian masyarakat menyesuaikan dengan kondisi yaitu kami melaksanakan secara online dengan dikombinasikan pendampingan langsung dengan protokol kesehatan yang kegiatan, walau dilaksanakan secara online kegiatan dapat terlaksana dengan baik.Kata Kunci ; PAUD, Media, Pembelajaran, Multimedia, covid-19
Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna Hijriani, Hijriani; Bt. Tolo, Suriani; Munawir, La Ode; Kasmawati, Kasmawati; Danggi, Erni; Jawiah, St.; Abdul Manan, La Ode
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.259 KB)

Abstract

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan “silayyang” merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir delapan belas pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah dalam penelitian ini : apakah penyebab terjadinya kawin lari yang terjadi pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna? serta bagaimana risiko kawin lari terhadap pasangan kawin, keluarga serta masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna?. Penelitian ini mengangkat persoalan kawin lari yang ada di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga sangat layak untuk diteliti dan dijadikan referensi terkait dengan fenomena kawin lari. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor utama penyebab terjadinya silayyang yaitu, syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki dan perempuan telah hamil lebih dulu. Faktor lainnya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan dapat diproses secara hukum. Kesimpulannya bahwa praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, agar tidak berdampak secara terus menerus.
Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Agus Umar; Hijriani Hijriani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.24 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i1.4906

Abstract

Kewajiban untuk mematuhi peraturan dibidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap perusahaan pertambangan. Setiap perusahan yang telah mengantongi Izin Pertambangan harus membuat suatu perencanaan mengenai dampak lingkungan terkait dengan reklamasi dan pascatambang. Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang atau melakukan reklamasi tidak sebagaimana mestinya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, terdapat beberapa sanksi yang tercantum didalamnya yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Akan tetapi penerapan sanksi tersebut menimbulkan ambiguitas, perbedaan pandangan yang melahirkan pertentangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan perusahaan pertambangan. Ketentuan norma hukum sanksi pidana dinilai sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.Kata Kunci : Ambiguitas, Penerapan Sanksi, Reklamasi, Pascatambang
PENGARUH ALKOHOLISME TERHADAP TINDAK KEJAHATAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Ayu Lestari Dewi; La Niasa; Amir Faisal; Hijriani Hijriani; sri khayati; djohar arifin; muhammad tahir
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2473

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alkoholisme terhadap tindak kejahatan di kabupaten konawe selatan yang secara garis besar dan kenyataan yang terlihat tumbuh berkembang pesat beberapa tahun belakangan bahwa kriminalitas banyak terjadi alah satunya sebagai akibat dan dampak dari efek konsumsi alkohol yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan cara telaah pada wilayah tempat penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum  baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. metode empiris itu sendiri berfungsi dalam metode analisa dengan menelaah perilaku yang terjadi dalam kenyataannya dan pengaruh yang hidup di masyarakat. Perlunya menghapuskan sebuah stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol. dengan Melihat efektifitas razia oleh kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum  belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar jika tidak ada ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat.Kata kunci : Pengaruh, Alkoholisme, Konawe Selatan
From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime Hijriani Hijriani; Rizki Ramadani
Yuridika Vol. 37 No. 2 (2022): Volume 37 No 2 May 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v37i2.32830

Abstract

This study analyses several aspects of incest as a sexual crime, as well as its law enforcement, by comparing criminal law and Bugis customary law. This normative study was conducted by examining primary and secondary legal materials, which were then analysed qualitatively and descriptively. The findings indicate that incest can occur in the form of sexual violence caused by internal and external factors, such as psychological and family condition. Incest also has a very serious impact on victims, especially children. In terms of criminal law, the regulation of incest is spread across several laws such as obscenity in Criminal Code (KUHP); sexual intercourse with children in the Child Protection Law; and sexual violence against a family member in the PKDRT Law. However, in the Bugis customary law, incest is a sexual deviation against dignity and honour (siri’). On that basis, incest is determined as the most severe customary offense (malaweng) and is punishable by the death penalty. In principle, the criminal law and Bugis customary law both consider incest a prohibited sexual deviation. Although there are differences regarding the severity of sanctions against perpetrators, both legal routes have proven to be complementary and can be applied in court.
The Role of Corporations in the Protection of Human Rights During the Covid-19 Pandemic Hijriani Hijriani; Rizki Ramadani; Muhammad Nadzirin Anshari Nur
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v13i2.a23798

Abstract

Introduction to The Problem: The essential role of corporations in the economic growth of a country is often accompanied by violations of human rights. In handling COVID-19, there is a tendency to clash between the need to fulfill the right to health and economic recovery, which results in the marginalization of human rights. Corporations still have to take responsibility for respecting human rights because a number of human rights aspects from the perspective of workers are vulnerable to being violated. Purpose/Objective Study: This study addresses the question of what corporations' roles are in protecting and respecting human rights during the pandemic, as well as what steps corporations take to fulfill their human rights responsibilities.Design/Methodology/Approach: This study uses normative legal research methods by collecting primary data to support secondary data. Data was obtained through legislation, library materials, and comparisons of previous research.Findings: Corporations, like the state, bear the same responsibility for respecting and protecting human rights through a series of measurable steps. Corporate responsibility in responding to economic difficulties and the health crisis during the COVID-19 pandemic is carried out by making reasonable efforts to prevent and reduce the impact of COVID-19 on workers' rights, as well as developing internal policies and establishing operational guidelines for respecting human rights in the management of a company.Paper Type: Research Article
“Gerakan Peduli Anak” Sebagai Upaya Pencegahan Prostitusi Anak di Kota Kendari Hijriani Hijriani; La Niasa; M. Yusuf; Ayu Lestari Dewi; Alimuddin Alimuddin; Muh. Tahir; Supriadi Supriadi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v4i2.28842

Abstract

Maraknya peristiwa prostitusi di wilayah hukum Kota Kendari yang melibatkan gadis muda bahkan beberapa di antaranya masih di bawah umur menjadi perhatian serius atas praktik tindak pidana prostitusi. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan kontribusi di dalam masyarakat baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya prostitusi anak di Kota Kendari. Metode pendekatan yang digunakan adalah persuasif dan intensif, diawali dengan observasi, dilanjutkan dengan pertemuan formal  dalam bentuk Dialog “Gerakan Peduli Anak”. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode interaktif, dialog yang diawali dengan tahap pemaparan materi, pendekatan analisis kasus, berbagi pengalaman, kemudian dilanjutkan pada tahap sharing, diskusi/tanya jawab, serta penguatan tujuan yang akan dicapai, agar tidak hanya menjadi bahan untuk dibaca dan didengarkan saja, tetapi diimplementasikan, dan ditindaklanjuti, agar meminimalisir terjadinya prostitusi terhadap perempuan dan anak. 
Co-Authors Abdul Manan, La Ode Abubakar, St. Rahmaniar Agus Umar Alimuddin Alimuddin Amir Faisal Anshari Nur, Muh. Nadzirin AYU LESTARI DEWI ayu lestari dewi djohar arifin Erni Danggi Jawiah, St. Kasmawati Kasmawati Koedoes, Yuni Aryani La Niasa La Niasa La Ode Munawir, La Ode M. Yusuf Muh. Tahir Muhammad Tahir Rizki Ramadani Sri Khayati Supriadi Supriadi Suriani BT Tolo