Articles
<![CDATA[PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DALAM PENGELOLAAN PARKIR BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suryahartati, Dwi]]>
<![CDATA[ ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan parkir di Indonesia merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa layanan pengelolaan parkir berbasis teknologi. Pengelolaan parkir di Indonesia ada yang dinamakan retribusi yang merupakan pendapatan daerah dan ada yang dikelola swasta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segi-segi hukum atas perjanjian pengelolaan parkir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Tidak ada alasan pembenar bagi pengelola jasa perparkiran untuk mengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi yang dinyatakan dalam perjanjiannya. Keywords : Perjanjian penitipan barang, Pengelolaan parkir, perlindungan konsumen ]]>
<![CDATA[Perubahan Fiksasi Video Klip Musik : Problematika Hukum di Era Digital ]]>
<![CDATA[Riki Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>;
<![CDATA[Nelli Herlina]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8279
<![CDATA[This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on statutory regulation and whether changing a fixation on a music video clip is a valuation of the copyright perspective. This discussion is needed due to development of intellectual property rights are closely related with increasing intellecual abilities of humans. One of them is copyright where the basic idea of copyright is to protect the original form of human copyright works that were born because of their intellectual abilities. This article concludes that from law concerning copyright still lack of discussion about fixation and nothing legal protection for the creator of his creation especially on fixation music clip video. If viewed on from law concerning copyright there is nothing legal certainty is applied. The meaning of legal certainty is concerning applied on sanction for the violator who do change on fixation music video clip from someone else. The change of music video clip is including law violator based on copyright perspective because have been the work of copyright from someone else in this case is change background on music video cklip is result form label music copy right. Keyword: Fixation; Copyright; Music Video Clip. Abstrak Artikel ini membahas bagaimana pengaturan hukum mengenai fiksasi pada video klip musik berdasarkan perturan perundang-undangan dan apakah merubah fiksasi terhadap video klip musik merupakan pelanggaran dalam perspektif hak cipta. Pembahasan ini diperlukan karena perkembangan hak kekayaan intelektual erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Salah satunya dalam bidang hak cipta yang dimana ide dasar dari hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta masih kurangnya pembahasan mengenai Fiksasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya terutama dalam bidang Fiksasi video klip musik. Jika dilihat dari Undang-Undang yang terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-UndangTentang Hak Cipta tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan perubahan terhadap Fiksasi video klip musik milik orang lain. Merubah Fiksasi video klip musik termasuk ke dalam pelanggaran hukum dalam perpektif hak cipta karna telah merubah hasil karya cipta orang lain dalam hal ini merubah latar belakang gambar video klip musik yang merupakan hasil dari karya cipta label musik. Kata Kunci: Fiksasi; Hak Cipta; Video Klip Musik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Bima Pratama]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9110
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the implementation of PKWT in slaughterhouses Jambi, and examine the obstacles that hamper the implementation of PKWT related to the rights of the parties in legal protection for contract workers in slaughterhouses Jambi. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of rights regarding wages, working time, health benefits in the form of BPJS and OHS (Occational Health and Safety) implementation that is not in accordance with the contents of PKWT and constraints that hamper the implementation of the contents of PKWT are the maintenance of unfinished BPJS Health, flexible working hours which cause overtime paid, non-rigid wage systems and slaughterhouses that do not incorporate OHS clauses into PKWT. In implementing work agreements between workers and slaughterhouses in the city of Jambi, a discussion should be held between contract workers and slaughterhouses to straighten out the contents of PKWT and resolve issues related to non-implementation of rights in the PKWT. Keywords: Legal Protection; Temporary Work Aggreement Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PKWT di rumah potong hewan Kota Jambi serta menelaah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan PKWT terkait hak para pihak dalam perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di rumah potong hewan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya hak mengenai upah, waktu kerja, tunjangan kesehatan berbentuk BPJS dan pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan isi PKWT dan kendala yang menghambat pelaksanaan isi PKWT yaitu pengurusan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja fleksible yang menyebabkan lembur tidak dibayarkan, sistem pengupahan yang tidak rigid serta pihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi hendaknya mengadakan musyawarah antar pihak pekerja kontrak dan pihak rumah potong hewan untuk meluruskan isi dari PKWT serta menyelesaikan permasalahan terkait tidak terlaksananya hak-hak di dalam PKWT tersebut. Kata kunci: Perlindungan Hukum; PKWT]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Ade Dia Andriyani]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12694
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record it as a form of preventive legal protection if there is a dispute in the future. 2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack of knowledge of batik craftsmen on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik craftsmen in the city of Jambi resulted in frequent violations of plagiarism of batik motifs which harm the copyright holders of batik motifs in the city of Jambi. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta motif batik di Kota Jambi, Untuk mengetahui kendala dalam upaya untuk memperoleh pemanfaatan hak ekonomi atas Hak Cipta motif batik di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa 1. Undang-undang hak cipta melindungi motif batik baik yang telah melakukan pencatatan ataupun tidak meski begitu diharapkan masyarakat kota jambi dapat melakukan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif jika terdapat sengkta di kemudian hari. 2. Kendala dalam upaya untuk mendapatkan manfaatan hak ekonomi atas hak cipta motif batik di kota jambi adalah kurangnya pengetahuan pengrajin batik terhadap hak cipta, pencatatan hak cipta masih kurang, pewarnaan yang dilakukan diluar kota jambi, kurangnya kreatifitas pengrajin batik di kota Jambi. kesimpulan kurangnya pengetahuan dan kreatifitas pengrajin batik di kota jambi mengakibatkan sering dijumpainya pelanggaran plagiasi motif batik yang merugikan pemegang hak cipta motif batik di kota Jambi. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor ]]>
<![CDATA[Yenny Septiana Yenny]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.13130
<![CDATA[This writing aims to determine and analyze the causes of default in the implementation of the home ownership credit agreement (KPR) in the Bogor Indah 6 villa housing which is managed by the Bogor Branch of the State Savings Bank and settlement of defaults carried out by the debtor in the implementation of the housing loan agreement (KPR) in housing. villa bogor indah 6 which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank. The research method used is juridical empirical, which describes the implementation of the house ownership credit agreement (KPR) in the Bogor Indah 6 villa housing which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank. The results of the study show that the causes of default in the implementation of the housing loan agreement at Villa Bogor Indah 6 which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank include defaults that occur as a result of negligence on the part of the debtor and default which occurs due to weak credit supervision from the bank. For the settlement of problem loans due to default committed by the debtor, this is done by contacting the debtor to remember to pay installments, visiting the debtor's address, and submitting a notification letter, if this method cannot be fulfilled then this will be done by means of deliberation, through the Receivables and Auction Affairs Agency. State, and through courts. For the problems encountered, it is recommended that the bank be more careful in granting credit and that prospective borrowers are expected to be more responsible for their obligations. Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang menggambarkan pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara cabang bogor diantaranya wanprestasi yang terjadi sebagai akibat kelalaian dari pihak debitur serta wanprestasi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan kredit dari pihak bank. Untuk penyelesaian kredit bermasalah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dilakukan dengan cara menghubungi debitur untuk mengingat membayar angsuran, mengunjungi alamat debitur, serta menyampaikan surat pemberitahuan, apabila cara tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan dilakukan dengan cara melalui musyawarah mufakat, melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dan melalui pengadilan. Untuk pesoalan yang ditemui disarankan agar pihak bank dapat lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dan untuk calon debitur diharapkan lebih bertanggung jawab atas kewajibannya. ]]>
<![CDATA[Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Riza Amina Harkaz Ritonga]]>;
<![CDATA[Isran Idris]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each region. The position of adopted children in Islamic law is not the same as biological children. 2) Adoption of children under customary law has different legal consequences depending on the status of the adopted child. Adoption of a child in Islamic law has legal consequences but does not make him inherit from each other. Abstrak Tujuan dari penelitianm ini agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam; 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung. 2) Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.]]>
<![CDATA[Utilization of Economic Rights in Music and Song Works as A Pillar of Creative Economy ]]>
<![CDATA[Dwi Surya Hartati]]>;
<![CDATA[Nely Herlina]]>
<![CDATA[ Jambe Law Journal Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Jambi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.585 KB)
|
DOI: 10.22437/jlj.1.1.115-133
<![CDATA[The work of songs and music is one of several types of artistic works that is protected by the Act of Copyright. Copyright is regulated through Act No. 28 of 2014 About Copyright (Undang-Undang Hak Cipta or UUHC). Creators and Copyright holders have an exclusive right in the form of economic rights and moral rights. Economic rights can be acquired through the payment of royalty. According to the Act of Copyright, the National Collective Management Institution (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional or LMKN) is the institution appointed to collect royalties from creators and/or holders of related rights. LMKN is a non-profit legal entity which has been given an authority by Copyright holders and/or holders of related rights to manage the economic rights in legally collecting and distributing royalties. In order to acquire their share in the royalty, each of the creators, Copyright holders, or the holders of related rights has to become a member of LMKN, and in return said LMKN got the authority to collect royalties from users of said artistic works. Royalty is a form of payment or rewards given to creators and/or Copyrights holders over the utilization of economic rights or related rights of a creation or a product. In Indonesia, there are a lot of LMKNs, in which the function is to collect royalties, including collecting exclusive rights of the holders of related rights. The resulting performance of Collective Management Institutions (Lembaga Manajemen Kolektif or LMK) has not reached its optimum capability for both creators and holders of related rights. The resulting advice of this paper is for the government to create a strict payment system and a method which can also be accessed digitally by the creators.]]>
<![CDATA[The Local Customary Law: The Contribution of Adat Law in Preserving the Lubuk Larangan in Jambi ]]>
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>;
<![CDATA[Firya Otaviarni]]>;
<![CDATA[Windarto Windarto]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Suhermi Suhermi]]>
<![CDATA[ Jambe Law Journal Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Jambi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jlj.4.1.43-68
<![CDATA[This article discusses the living law which stands behind the Lubuk Larangan tradition in Jambi, Indonesia. While many academics stand on belief that Lubuk Larangan is about the conservation, the article argues there is a metaphysical belief and sacred agreement that triggers such conservation by the indigenous people. Such belief has been overlooked by academics resulting in the failure of seeing the very fundamental life of the indigenous people, as long as their legal practice is concerned. This article demonstrates that the customary law norms can be found in the customary seloko of Jambi Malay, norm which is reflected the whole lives of the indigenous people, both in private and public lives. This article found that the tradition demonstrates a communal way of living and togetherness based on the need of the community. The natural conservation is nothing but the reflection of the sacred, mystic, religious adat and law to keep the nature survive]]>
<![CDATA[Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN ]]>
<![CDATA[Indra Muchlis Adnan]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.085 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3461
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi hukum dalam perjanjian baku (standar) antara PT. PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan dengan konsumen. Kajian penelitian ini berfokus pada; Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen apabila PT. PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum tidak memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Kedua, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. PLN. Tujuan dari penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat berkontribusi terhadap pekembangan hukum kenotariatan, terutama mengenai Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN. Jenis penelitian ini adalah normatif, atau disebut juga sebagai studi kepustakaan (library research). Penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik dalam hal kaitannya dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) belum dapat terlaksana sepenuhnya. Terkait penyelesaian sengketa dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur hukum non litigasi, yaitu melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena BPSK lebih mudah, murah, cepat, dan sederhana, dalam hal ini BPSK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen listrik.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI SISTEM JAMINAN RESI GUDANG DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RESI GUDANG ]]>
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>;
<![CDATA[Arsyad Arsyad]]>;
<![CDATA[Dicky Azwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.461 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v1i2.4294
<![CDATA[Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Barang yang dimaksudkan dalam sistem resi gudang adalah benda bergerak yang apat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangngkan secara umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 telah menetapkan delapan komoditas pertanian sebagai barang yang disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil produksi komoditi ketahanan pangan, baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Setidaknya Komoditi Kopi, Karet, Beras. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjaminan dengan sistem Resi Gudang, dan kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan Sistem resi gudang. Metode Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Konseptual dan Perundang-undagan, tentunya juga mempertimbangan fakta hukum yang menyebabkan adanya issu hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme sistem Resi Gudang melibatkan beberapa pihak yang terintegrasi. Kealpaan salah satu pihak menyebabkan tidak berjalannya sistem. Di Propinsi Jambi penjaminan sistem resi Gudang ini belum dapat eksis sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem Resi gudang ini di Propinsi Jambi adalah persoalan komoditi dan harganya kurang stabil karena tidak ada pengaturan secara Nasional dalam jangka yang baik,an belum ada Perdaturan Daerah yang mengatur mengenai Resi Gudang secara di limitatif untuk bekerjanya regulasi.]]>
