Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN Sujatmiko, Bagus; Suryanti, Nyulistiowati
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.514 KB)

Kemajuan ekonomi dunia telah mendorong banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiyaan ekonomi masyarakat sudah mulai dirambah oleh seluruh lapisan. Penting bagi pemerintah sebagai otoritas tertinggi memberikan kepastian hukum guna melindungi kepentingan masyarakatnya. Berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham merupakan salah satu pilihan investasi. Investasi saham menjadi alternatif pembiyaan bagi perusahaan di tanah air, khususnya perusahaan terbuka di pasar modal, namun berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki resiko antara lain kepailitan. Tujuan artikel ini untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pailit perusahaan terbuka terhadap investor pasar modal dan perlindungan hukum bagi investor pasar modal pada kepailitan perusahaan terbuka ditinjau dari hukum kepailitan. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa akibat pailitnya perusahaan terbuka berdampak pada kepemilikan saham investor di sebuah perusahaan terbuka yakni menimbulkan resiko kerugian berupa capital loss yang disebabkan lock up karena proses delisting oleh bursa. Perlindungan hukum yang dapat ditempuh investor pada kondisi ini adalah melakukan tindakan pencegahan atau melakukan tindakan hukum berupa gugatan perdata baik yang dilakukan melalui perantara OJK maupun diajukan sendiri kepada lembaga pengadilan oleh investor sebagai pemegang saham perusahaan terbuka.Kata Kunci : investor, pailit, perlindungan hukum, perusahaan terbuka. Abstract The world economic developments this day have encouraged so many aspects for human life. Capital market as one of economic needed fulfill alternative have start to reach by all of society member. It is an important thing to the government as the highest market authority to give a legal certainty in order to protect its people. Investing in capital market with stock form is one of investment choice for most people which is give a financing solution for most of company in the country. Especially for a listed company in the capital market. But investing in the capital market with stock form not only give a profit opportunity but also have a risk such as bankruptcy. The purpose of this article is to seek and analyze the legal impact of the bankruptcy of listed company to the capital market investor, and legal protection for capital market investor due the bankruptcy of listed company reviewed by Indonesia bankruptcy. For further examine the problems in this,uses a juridical normatif and qualitative juridicial ,the result of this research show that: first, the impact of bankruptcy for investor is make the loss of capital gain opportunity which is caused by the stock lock up in the market by IDX and caused delisting for the stock of listed company. Second, the legal protection for investor due the bankruptcy of listed company is by the market trading system which is provided by the market disclosure principle and investor can reach the compensation by suing the company in the court. Keynotes : bankruptcy, investor, legal protection, listed companyDOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2

TINDAKAN DIREKSI YANG MEMBERIKAN CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TANPA PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN Widyawati, Mira; Suryanti, Nyulistiowati; Saleh, Kilkoda Agus
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.516 KB)

ABSTRAK Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pada praktiknya seringkali terjadi direksi tidak memperhatikan batasan kewenangannya dalam hal mengikat perseroan sebagai penjamin, dimana pemberian jaminan disyaratkan oleh anggaran dasar memerlukan adanya persetujuan dewan komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum terhadap kerugian yang timbul akibat pemberian jaminan perusahaan oleh direksi tanpa adanya persetujuan dewan komisaris dan tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan akibat pemberian jaminan perusahaan tanpa adanya persetujuan dewan komisaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji data sekunder ditunjang dengan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan akibat hukum dan tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: pertama, bahwa dalam hal anggaran dasar mengatur perlunya persetujuan dewan komisaris maka akibat hukum terhadap jaminan perusahaan yang diberikan direksi tanpa persetujuan dewan komisaris adalah batal demi hukum. Kedua, tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan tersebut adalah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi. Namun sebaliknya, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila anggaran dasar tidak menentukan perlunya persetujuan dewan komisaris.Kata kunci: dewan komisaris; jaminan perusahaan; tanggung jawab direksi. ABSTRACTThe Directors are authorized to organize a company in accordance with the policy deemed as appropriate within the limitation determined in the Law of Company and/or its articles of association. In practice, often the directors do not pay attention to the limitation of its authority in attributing the company as a guarantor, that required approval from board of the commissioner in the articles of association. This research aims to comprehend on the legal consequence and responsibility of the directors against the damages occurred resulting from the grant of corporate guarantee without the board of commissioner’s approval. The research method used is the juridical-normative method, which inspects and tests the secondary data supported by interviews. The research specifications are in descriptive-analytical, it depicts and analyze the law provisions, law theory and positive law in relation to the legal consequence and responsibility of the directors against the grant of corporate guarantee. The result shows conclusion, first, in the event of the articles of association regulates the necessity of approval from the board of commissioner, the legal consequence is null and void. Second, with respect to the directors’ responsibility on the granting of corporate’s guarantee, it can be requested to the directors as individuals. On the contrary, the responsibilities cannot be requested to them if the articles of association does not regulate the requirements of approval from the board of commissioner.Keywords: corporate guarantee; responsibility of the directors; the board of commissioner.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.9

STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIJADIKAN MODAL PERSEROAN TERBATAS TANPA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Harnis, Widya; Suryanti, Nyulistiowati; Rubiati, Betty
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKPemasukan tanah sebagai modal perseroan terbatas harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ketidaksesuaian pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas dapat menimbulkan masalah terhadap status kepemilikan hak atas tanah, karena adanya perbedaan antara data fisik dan data yuridis dengan kenyataan yang merugikan pemegang hak sebenarnya. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan untuk mengkaji pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas dan status hak atas tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas tanpa pendaftaran peralihan hak. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara yuridis kualitatif, hasil yang didapat yaitu pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas harus dilakukan dengan RUPS, dibuat dengan akta inbreng oleh PPAT yang berwenang untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak. Status tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas tanpa dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dianggap sebagai milik orang yang namanya tercatat dalam sertipikat, bukan bagian dari harta kekayaan perseroan terbatas. Namun, pereroan terbatas dapat menggugat kebenaran data sertipikat dengan membuktikan adanya itikad baik dalam perolehan hak atas tanah atau penguasaan nyata yang menunjukan hubungan antara tanah dengan perseroan terbatas karena sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Kata kunci: inbreng, pendaftaran tanah, status tanah.ABSTRACTThe remittance of capital in the form of transitional land, must be in accordance with Act No. 40 Year 2007 On limited liability company and Government Regulation Number 24 year 1997. Mismatch of land revenue into the company may give rise to problems regarding the status of ownership rights over the land because of a mismatch between the data physical and juridical data with reality, so that the holders of rights can actually be harmed. This paper is the result of research that has been done to examine the inclusion of land into a limited liability company and the status of land rights, which provided the capital limited liability company which is done without any transitional registration entitlements. As part of the juridical normative research who analyzed the normative juridical basis, results obtained, namely the inclusion of land into the capital of the company must be made with the general meeting of shareholders, made with participation certificate capital into a limited liability company by land deed official authorities, and registration is performed inbetween the right to reverse the name, as well as the status of the land was made capital of the company without the registration done right to transition behind the name still is considered to belong to the person whose name was recorded in the certificate, not part of the property of the company. However, limited pereroan can sue the truth with the certificate data to prove the existence of goodwill in the acquisition of land rights or real mastery that shows the relationship between the land with limited liability because land rights certificate is strong evidence.Keywords: inbreng, land register, status of land rights.

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI SITUS CROWDFUNDING “PATUNGAN.NET” DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Indriasri, Alivia; Suryanti, Nyulistiowati; Afriana, Anita
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKKeterbatasan mengakses bantuan permodalan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha, termasuk UMKM. Pada praktiknya, saat ini berkembang kegiatan penggalangan dana masyarakat secara online melalui situs crowdfunding yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji legalitas pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana secara online melalui situs Patungan.net serta sejauh mana tanggung jawab pengelola situs Patungan.net sebagai perantara pelaku UMKM selaku pemilik proyek dan suporter dalam hal tidak ada kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum dalam pembiayaan UMKM. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara yuridis normatif, hasil yang didapat sebagai kesimpulan yaitu bahwa pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana masyarakat melalui situs crowdfunding Patungan.net tidak legal karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tanggung jawab pengelola situs Patungan.net sebagai perantara dengan suporter tidak hanya terbatas pada kewajiban menyerahkan donasi yang terkumpul kepada pelaku UMKM apabila penggalangan dana berhasil mencapai target atau kewajiban untuk mengembalikan donasi yang terkumpul kepada masing-masing suporter apabila penggalangan dana gagal mencapai target, tetapi adanya lastgeving antara pengelola situs dengan pelaku UMKM yang terjadi dengan sendirinya sesuai ketentuan Pasal 1793 KUHPerdata, maka harus bertanggung jawab melaporkan transparansi dana yang terkumpul selama penggalangan dana berlangsung berdasarkan Pasal 1802 KUHPerdata.Kata kunci: Crowfunding, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah.

Implementation of Ex-Gratia Claim Payment in Insurance Agreement Windiantina, Wiwin Wintarsih; Suparman, Eman; Ikhwansyah, Isis; Suryanti, Nyulistiowati
Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 13 No. 1 (2022): January 2022
Publisher : Richtmann Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36941/mjss-2022-0007

This study aims to explain descriptively about the implementation of ex-gratia claims on life insurance agreements, how to pay and settle ex-gratia claims and ex-gratia claim terms. In the Life Insurance agreement, the insured party when experiencing an unexpected risk of obtaining its rights in the settlement of claims. The occurrence of rejection of claims on life insurance, becomes the cause of a lack of understanding of the actual articles and regulations must be understood before deciding to use insurance. In fact, not all losses suffered by the insured in the insurance agreement can be paid according to the agreement. It is caused by several factors that are considered to violate the principles of insurance and regulations that have been determined in the insurance agreement, resulting in the cancellation of the insurer pays its obligations to the insured or commonly called rejected claims. But customers sometimes still demand that the company pay, therefore the insurance company takes the initiative to pay claims rejected through Ex-gratia. But many people do not know about the ex-gratia claim. Some insurers take the initiative to pay ex-gratia rejected claims. Implementation of ex gratia claims can be done by negotiation, good faith from the insurer to the insured. Received: 15 October 2021 / Accepted: 30 November 2021 / Published: 5 January 2022

SISTEM ONLINE PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA Raden Ajeng Astari Sekarwati; Nyulistiowati Suryanti; Anita Afriana
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 23 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i1.4416

Dugaan praktik monopoli oleh PT.O dan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang hanya menyediakan satu sistem pembayaran jasa berbasis online menimbulkan kerugian diantaranya banyak masyarakat yang kesulitan melakukan pembayaran karena sedikitnya pilihan sistem pembayaran, ditambah dengan sulit masukannya para pelaku usaha lain dalam melaksanakan usahanya. Hal ini menimbulkan permasalahan, permasalahan yang timbul antara lain; Bagaimana implementasi sistem online pada transaksi pembayaran jasa, serta bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam transaksi pembayaran jasa berdasarkan sistem online. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan betolak pada segi yuridis normatif yang lebih lanjut akan ditelaah secara kualitatif dengan berpedoman pada teori-teori dan asas-asas yang relevan. Hasil yang diperoleh dari penelitian diketahui bahwa 1) PT.O melakukan kerjasama dengan Lippo Group untuk menjadi sistem pembayaran tunggal yang mengakibatkan pemusatan ekonomi dengan dikuasainya jasa pembayaran di mal-mal tersebut hingga menghambat para pelaku usaha lainnya untuk masuk dan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan G, melakukan kerjasama dengan Bandara tertentu untuk menjadi satu-satunya platform penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi dan hanya menyediakan satu sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak G yang mengakibatkan terhambatnya para pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 17 dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 2) penerapan asas keseimbangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat di lihat asas keseimbangan tidak diterapkan oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran jasa berbasis online pada kasus Lippo Group (PT.O) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Hal ini terbukti dengan hanya ditunjuknya satu pelaku usaha untuk melakukan kegiatan membuktikan tidak diberikannya kesempatan usaha pada pelaku usaha lain di pasar tersebut. Kata Kunci : Asas Keseimbangan; Pembayaran online; Persaingan Usaha.

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PERSENTASE SAHAM BERIMBANG MELALUI PENETAPAN PENGADILAN Vinie Rachmadiena Devianti; Nyulistiowati Suryanti; Anita Afriana
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.171

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan terbatas dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, namun tidak mengatur mengenai persentase kepemilikan saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan persentase saham berimbang dalam hal perseroan terbatas hanya memiliki dua pemegang saham. Kepemilikan saham berimbang ini adalah implementasi asas keseimbangan yang merupakan cerminan nilai-nilai positif, namun di sisi lain rentan menimbulkan permasalahan jika terjadi perselisihan diantara para pemegang saham, salah satunya yaitu terkait pembubaran perseroan terbatas. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini akan menganalisis akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang memiliki pemegang saham dengan persentase saham berimbang serta pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas atas permohonan pemegang saham melalui penetapan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kepemilikan presentase saham berimbang dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS sehingga dapat menimbulkan jalan buntu bagi perseroan terbatas pada saat keadaan yang mendesak. Kedua, dalam pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas, Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum memberikan kepastian hukum mengenai legal standing dari organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak terkait non-aktifnya perseroan selama tiga tahun atau lebih, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai legal standing dari organ perseroan terbatas yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan tersebut.

PRIVATIZATION OF STATE OWNED ENTERPRISES IN RELATION WITH GOLDEN SHARE OWNERSHIP BY STATE IN ORDER TO SUPPORT INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT Nyulistiowati Suryanti
Indonesian Journal of Dialectics Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah PascaSarjana Unpad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The decision to implement the privatization of State Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia was essentially due to the circumstances that they are not considered self-reliant and not perform, and therefore privatization is an alternative course of action to reform SOEs. The privatization of the SOEs, however, raises the question whether the private management of SOEs as a business entity can still preserve the public interests. Based on the abovementioned arguments, the purpose of this research are: first, to formulate the state’s management strategies based on company law in order to enhance the role of SOE’s as a mainstay of Indonesia's economic development; second, to formulate the function of golden shares in the privatized SOEs and its implication with the principle of justice in developing the Indonesian economy; and third, to formulate the regulatory privatization perspective of the SOEs as the driver of Indonesia’s economic development in realizing the aspiration of a welfare state. This research uses a normative juridical approach, namely to assess and examine logically the legal aspects of the underlying strategy of SOE management and their application in-concreto. Therefore, the specification of the research is descriptive analytic. In this study the principal data is the secondary data, while the primary data obtained are employed as supporting the secondary data. Subsequently, research data were analyzed qualitatively.Based on the analysis and deliberation, the obtained conclusions are as follows: First, the SOE's role as a mainstay of Indonesia's economic development has not been implemented as expected due to the existence of the various provision in the Act of SOE’s that give multi-interpretation in the management of SOE’s. Therefore the role of the SOE’s, so as to support Indonesia’s economic development, has not optimally achieved. Second, the function of the golden share has yet to fulfill a sense of justice to the community as stated in Article 33 paragraph (2) and (3) of the 1945 Constitution fourth Amendment during the privatization of SOE’s because it has not being used in accordance with its intention. Third, the government must strictly regulate the privatized shares of not more than 49 %.

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PERSENTASE SAHAM BERIMBANG MELALUI PENETAPAN PENGADILAN Vinie Rachmadiena Devianti; Nyulistiowati Suryanti; Anita Afriana
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.171

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan terbatas dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, namun tidak mengatur mengenai persentase kepemilikan saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan persentase saham berimbang dalam hal perseroan terbatas hanya memiliki dua pemegang saham. Kepemilikan saham berimbang ini adalah implementasi asas keseimbangan yang merupakan cerminan nilai-nilai positif, namun di sisi lain rentan menimbulkan permasalahan jika terjadi perselisihan diantara para pemegang saham, salah satunya yaitu terkait pembubaran perseroan terbatas. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini akan menganalisis akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang memiliki pemegang saham dengan persentase saham berimbang serta pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas atas permohonan pemegang saham melalui penetapan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kepemilikan presentase saham berimbang dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS sehingga dapat menimbulkan jalan buntu bagi perseroan terbatas pada saat keadaan yang mendesak. Kedua, dalam pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas, Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum memberikan kepastian hukum mengenai legal standing dari organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak terkait non-aktifnya perseroan selama tiga tahun atau lebih, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai legal standing dari organ perseroan terbatas yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan tersebut.

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Adam Barnini; Nyulistiowati Suryanti; Artaji Artaji
Media Iuris Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v4i2.26286

This article will examine the position of creditors who are not registered in the peace agreement that has been ratified in filing a bankruptcy statement and the strength of the homologation decision against creditors who are not registered in the peace agreement. The research method used is juridical normative by referring to written legal materials by reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials relating to bankruptcy and suspension of payment. The results of this study conclude that first, creditors who feel disadvantaged because they are not registered in the peace agreement cannot file a bankruptcy statement. Second, the homologation decision still has legal force against creditors who are not registered in the homologation decision.Keywords: Suspension Of Obligation For Payment Of Debt; Homologation Decision; Creditors are Not Registered in the Peace Agreement.Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kekuatan putusan homologasi terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, terhadap kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.Kata Kunci: PKPU; Putusan Homologasi; Kreditor Tidak Terdaftar; Perjanjian Perdamaian.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search