Wasis Susetio
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT Susetio, Wasis; Alfiana, Rita; Taher, Irman Jaya; Azis, Rizka Amelia; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Hayati, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5207

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khusunya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemik ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walapun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci : Badan usaha, Perizinan, UMKM.
PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DIMASA PANDEMI COVID-19 Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 01 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i01.4791

Abstract

It has been almost 2 years since the world, and especially Indonesia, has experienced a corona virus pandemic (Covid19). At the beginning of the pandemic, President Jokowi issued Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID !()). Thus, the emergency status was based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine on March 31 2O2O which simultaneously the President issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) number 1 of 2020 on the same date. These two legal products were followed by other laws and regulations such as Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019. In its implementation, PSBB which is a nomenclature or normative term in Article 1 number 11 of the Health Quarantine Law becomes a reference and legal basis for implementing pandemic regulations in the regions. January 6th i 2021, a provision is issued regarding the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2021. This is of course a question, considering then, this Inmendagri became a kind of basis for the implementation of various PPKM rules, both those with a Micro nomenclature, as well as the issuance Emergency PPKM based on Inmendagri number 15 of 2021 concerning emergency PPKM. The problem is, how can a regulation such as a Ministerial Instruction be used as a legal basis with sanctions.What is the legal basis for the issuance of the Ministerial Instruction based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Keywords : Emergency, PSBB, PPKM 
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YATIM PIATU DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR Susetio, Wasis
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 03 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i03.4128

Abstract

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga digalakkan dengan diadakan pendidikan-pendidikan di Pesantren. Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (Dependent Children). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan mayoritasnya santri yatim piatu di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor, maka edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar para santri mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang diasuh di lingkungan pesantren. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci: Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP SIKAP SISWA ANTAR SUKU TERKAIT PENGAMALAN SILA KE-3 PANCASILA DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR Azis, Rizka Amelia; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3971

Abstract

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pancasila dapat difungsikan dalam setiap elemen kelembagaan, pendidikan, kebudayaan, dan organisasiorganisasi di Indonesia, misalnya di pesantren. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga digalakkan dengan diadakan Pendidikan-pendidikan di Pesantren. Kurangnya kesadaran para santri terkait rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan terjadinya kelompok-kelompok antarsuku disana. Untuk itu, edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar perbedaan suku antar santri tetap dapat memupuk rasa gotong royong antar santri dan rasa persatuan bangsa. Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para santri mengenai penanaman karakter khususnya terkait dengan penanaman nilai persatuan dan tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah agar para santri dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari hal-hal yang merusak persatuan dan langkah apa yang harus ditempuh jika terjadi hal-hal yang dapat mengilangkan rasa persatuan dan kesatuan. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci: Persatuan Indonesia
KARANTINA KESEHATAN DI DKI JAKARTA (SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SAAT PEMBERLAKUAN PSBB) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3559

Abstract

To close the spread of the corona virus access, the Government of DKI Jakarta enforces health quarantine with a Large Scale Social Limitation (PSBB) pattern.  The word quarantine is regulated in the Law No. 6 Year 2018 concerning Health Quarantine in the form of house quarantine, regional quarantine, hospital quarantine or large-scale social restrictions by health quarantine officials.  The legal issues that can be identified are whether the determination of DKI Jakarta PSBB is in accordance with the laws and regulations and how the role of the government both the DKI Jakarta Provincial and the Central Government in fulfilling the provisions of Article 8 of Law No. 6 Year 2018.  This community service was carried out on April 2020 which includes licensing, preparing online invitations and compiling educational materials.  In the Law No. 12 Year 2011 concerning the formation of legislation in Indonesia, Provincial Regional Regulation is under the Government Regulations and Laws, as well as the Governor Regulation No. 33 Year 2002, must refer to and originate from the norms of the Regional Quarantine Law, and Government Regulation No. 21 Year 2020 concerning PSBB.  Reference to the Article 8 of Law No. 6 Year 2018, the central government is obliged to provide basic health services, food, and other daily necessities to everyone without discrimination, while the word “can” based on the Article 21 paragraph (1) of the DKI Jakarta Governor Regulation No. 33 Year 2020 is in nature facultative or permissible (not mandatory). Keywords: corona virus, health quarantine