Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DALAM UPAYA PENGAWASAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ahmad Munir Hamid
DAR EL-ILMI : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora Vol 7 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang di bentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini telah di tegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. sehingga didalam pasar terdapat jual beli yang disebut dengan muamalah. Monopoli yang dilarang menurut agama pasti akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika bisnis Islam dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara terukur oleh para informan. Hasil dari penelitian ini adalah dengan Keberadaan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentu telah memberikan rasa aman pada pelaku usaha dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan apa yang telah menjadi tugas pemerintah melalui lembaga yang berwenang (KPPU) hadir dalam upaya mengendalikan adanya segala macam bentuk pelanggaran yang mengintimidasi banyak orang dan menguntungkan segelintir orang seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan beberapa yang terkandung dalam undang undang anti monopoli tersebut juga mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap beberapa prinsip dan dalil pada ekonomi Islam terutama pada aspek pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

ISLAMIC GOVERNANCE IN ISLAMIC SCHOOL FINANCE Ahmad Munir Hamid
Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 12 No. 1 (2018): April 2018
Publisher : Center of Language and Cultural Studies

The purpose of this study is to analyze the concept of Islamic finance governance which includes the principles among others; tauhid, taqwa and ridho, equilibrium (balance and justice), benefit, transparency, responsibility (responsibility) and independence. This research uses descriptive qualitative method using literature approach (literature), either in the form of books, notes, or research result report, from previous researcher. The literature used in this research is books, journals, theses, and articles related to Good Corporate Governance in Islamic perspective and its application to sharia banking in the world.Islam has a much more complete and more comprehensive concept and akhlaqulkarimah and ketaqwaan to Allah SWT is a solid wall not to get mired in illegal practices and dishonest in accepting the mandate. Principles of Islamic Governance (IG) after going through the process of analysis and data processing there are nine interrelated principles, the principles are derived kalamullah and rasulullah who can answer from some corruption crime to efforts in improving efficiency, competitiveness and product innovation and sharia banking services.

Islamic Economic Advantages and The Law No. 5 of 1999 in Preventing Monopoly Practices Ahmad Munir Hamid; Ahmad Fathur Rozi; Siti Nur Mahmudah
Enrichment : Journal of Management Vol. 11 No. 1, Novembe (2020): Management
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.772 KB)

Every human being has the right to distribute his property according to what he wants, whether hoarded or sold at a very high price, but if it is entered into a monopoly or ihtikar measure, the issues discussed are no longer about the right to freedom of distribution but have touched on the impact that will be caused for what was done. A monopoly which is prohibited according to religion will certainly have a major impact on the people's economy. The purpose of this study was to determine the relationship between the advantages of Islamic economics and Law No. 5/1999 in preventing monopolistic practices. This study used a qualitative descriptive method through measured interviews by informants. The result of this research is that the existence of law number 5 of 1999 has certainly provided a sense of security to business actors from monopolistic practices and unfair business competition, the form of law number 5 of 1999 also gives a message that the government through the competent agency (KPPU) is present. in an effort to control the existence of all kinds of violations that intimidate many people and benefit a few, such as monopolistic practices and unfair business competition. Even some of those contained in the anti-monopoly law also have a very strong correlation to several principles and arguments in Islamic economics, especially in the aspects of preventing monopolistic practices and unfair business competition.

Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik Ahmad Munir Hamid
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 1 No 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat material dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek ‘immaterial’. Segala analisis ditujukan untuk mengukur hasil kegiatan tersebut dari sudut pandang keduniaan saja. Sementara ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif yang menyangkut aspek material dan spiritual baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.Penelitian ini akan mengkaji tentang peran baitul maal dalam keuangan publik, prinsip-prinsip apa saja yang berhubungan dengan keuangan dan bagaimana keadaan keuangan khususnya Islam pada masa dulu dan pada masa kini. Hasilnya adalah, institusi keuangan yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah baitul maal. Baitul mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya, dengan arti lain, baitul maal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Baitul maal sebagai tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar. Dan beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai pembiayaan publik dan merupakan peran baitul maal adalah zakat, asset dan perusahaan negara, kharaj, jizyah, dan wakaf.

Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah Ahmad Munir Hamid; Ni'matul Yuha
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 4 No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo serta pandangan prinsip Ekonomi Islamnya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan bebrapa teknik diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam fiqh muamalah kerjasama atas lahan pertanian dikenal dengan istilah muzara’ah dan mukhabarah. Dan pada praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo mirip dengan akad mukhabarah. Apabila jika dilihat dari segi akad mukhabarah yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun mukhabarah sudah terpenuhi sedangkan untuk syarat ada satu yang belum terpenuhi yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Kemudian jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip Nubuwwah. Adapun prinsip ekonomi Islam diantaranya: tauhid, adl, nubuwwah, khalifah, dan ma’ad

Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam Ahmad Munir Hamid; Tutut Suzana
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 4 No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset dan usaha lainnya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi , wawancara dan dokumentasi. Dengan populasi pengelola BUMDES Sumber Rejeki dan masyarakat yang berjumlah 1330 KK dengan sampel 130 KK. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BUMDEs Sumber Rejeki sudah memiliki beberapa unit usaha yang perkembangannya sangat baik. Peran BUMDES Sumber Rejeki di desa Latukan sudah dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan antusias pemerintahan serta masyarakat desa dalam mengembangkan unit-unit yang ada di BUMDes Sumber Rejeki itu sendiri. Dari pandangan perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya diukur dari sisi materi akan tetapi juga non materi. Masyarakat Desa Latukan dapat dikatakan telah sejahtera dalam pandangan ekonomi Islam karena telah memenuhi prinsip -prinsip dalam ekonomi Islam

Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi Di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Ahmad Munir Hamid; Moh. Sam Bagus Ady Maulindra
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 2 No 2 (2019): Juli
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran dalam tata kelola BUMDesa Sumber Jaya Abadi di Desa Sumberagung Kecematan Modo Kabupan Lamongan. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas transparansi BUMDes Sumber Jaya Abadi telah berjalan sesuai dengan asas yang ada. BUMDes Sumber Jaya Abadi belum pernah mengalami pelanggaran hukum. BUMDes Sumber Jaya Abadi juga menyediakan informasi yang adil dan setara, perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan dan konsumen.

Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kepuasan Pedagang di Pasar Lembung Ahmad Munir Hamid
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 5 No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Maraknya perkembangan pasar moderen menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi langsung, dan pencatatan dokumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis SWOT. Strategi yang tepat dalam pengelolaan pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan pedagang di Pasar Lembung dengan cara mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kebersihan lingkungan pasar guna memberikan kenyamana dan mempertahankan pelanggan, melakukan kerjasama antar pengelola dengan pedagang agar terjalin kerja sama pedagang dengan pengelola untuk memperbanyak produk yang akan dijual sehingga semakin banyak pilihan produk yang akan dijual ke konsumen. Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidak adilan dilarang seperti talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku dikota, mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit, menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas buruk.

Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kepuasan Pedagang di Pasar Lembung Ahmad Munir Hamid
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 5 No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/adilla.v5i2.3225

Maraknya perkembangan pasar moderen menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi langsung, dan pencatatan dokumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis SWOT. Strategi yang tepat dalam pengelolaan pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan pedagang di Pasar Lembung dengan cara mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kebersihan lingkungan pasar guna memberikan kenyamana dan mempertahankan pelanggan, melakukan kerjasama antar pengelola dengan pedagang agar terjalin kerja sama pedagang dengan pengelola untuk memperbanyak produk yang akan dijual sehingga semakin banyak pilihan produk yang akan dijual ke konsumen. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidak adilan dilarang seperti talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku dikota, mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit, menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas buruk.

PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS SANTRIPRENEUR (Kasus: Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Desa Gumantuk Maduran Lamongan) ahmad munir hamid
HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 15 No 1 (2023): Januari
Publisher : LPPM UNISDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/humanis.v15i1.3943

The santripreneur-based Sharia economic empowerment program is carried out at the Darul Hikmah Islamic Boarding School, Gumantuk Village, Maduran District, Lamongan Regency, a pesantren where to gain religious knowledge must be able to develop and adjust to the circumstances and needs of the community, especially in the field of economic and business development. Pokemon if run by the islamic boarding school was originally carried out in a mode to reduce the cost of food and education needs of the students because many costs were free (not paying anything). And after the activity lasted how many years it finally became a portrait and also a model applied in this islamic boarding school to increase the skills and also the ability of the students to not only master religious knowledge, but be independent in meeting economic needs that would later support in their households, in shia and proselytizing.This research uses a qualitative approach by being the object of the study are hotels in the islamic boarding school environment, such as caregivers and boards of trustees as well as teacher councils, through interviews and studies involving related parties and competent people in the field of islamic economic empowerment programs based on santripreneurs.From the results of the study, it was found that the preparation and strong mentality possessed by the personal students of Ponpes Darul Hikmah alumni after graduating from the pesantren, they tend to be more independent, have a strong mentality and like to work hard in carrying out economic activities in the community, and of course for islamic boarding schools this empowerment activity is quite helpful in an effort to ease the financial burden of the cottage to maintain some of the needs and needs of the students such as eating the needs of room cabinet equipment and also education costs, most of which are spent free of charge by the policy makers of the Darul Hikmah Islamic boarding school.Keywords: islamic economic empowerment, santripreneur.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search