Ariesta Wibisono Anditya
Universitas Jenderal Achmad Yani

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia Ariesta Wibisono Anditya
Nurani Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i1.8463

Abstract

Dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan karena kebijakan hukum pidana tidak selamanya dapat digunakan sebagai sarana utama menekan kejahatan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing manusia Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan pada kajian norma yang ada pada sistem hukum. Hukum ditelaah asas-asasnya, dijabarkan dari undang-undang, peraturan yang terkait media massa. Norma-norma terkait media massa disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam peran media massa memberitakan informasi belum terlaksana. Masih banyak terdapat berita yang tidak teruji kebenarannya yang dapat merusak tatanan sosial. Media massa hanya memuat berita sebagai pemuas informasi saja tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila.The mass media is an essential support for the criminal policy, namely providing the role of crime prevention. Whilst penal policy is still available as solution, prevention through mass media is highly recommended because penal policies should not employed as the only way of suppressing crime. Nevertheless, the mass media must  carries the values of Pancasila as the fundamental way of life of each Indonesian citizen. This is a legal normative research which studies norms in the legal system. The law is examined by its principles, analysed thoroughly particulary any regulations regarding mass media. Norms that correspond to mass media are juxtaposed with the principles and doctrines related to social control of the mass media to be analysed based on the inculcation of Pancasila values in the lives of Indonesian citizen. The results showed that the practice of Pancasila values in the role of the mass media had not been implemented. There are still many untrustworthy news that detrimental to social order. The mass media only contains news as a satisfactory to the society without instilling the importance of Pancasila values.
Indonesian Criminal Law Procedure Paradigm Shift: Establishing the Virtual Criminal Court Ariesta Wibisono Anditya
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.10609

Abstract

Indonesia, like other countries in the world, struggles as pandemic strikes. Such condition force every subject involved in the criminal justice system to administer technology to suppress the spread of the virus by social distancing. However, the sudden turn to employ modern technology has made the justice system moved into a new place called the virtual court. This pandemic situation also forces the shift of the conventional criminal court to the virtual criminal court paradigm. This article discusses the history of virtual criminal court in Indonesian Criminal Justice. This research employs a descriptive-normative method. The information collected by applying a historical approach and theoretical approach.  Relevant data then studied and evaluated. The result then explained and described clearly. Indonesia is ready to implement virtual criminal justice. The shift from formal criminal court proceeding into virtual criminal court proceeding is applicable in Indonesia since 2002.Indonesia, seperti negara di dunia lainnya, mengalami pandemi yang memaksa para pihak dalam sistem peradilan pidana untuk social distancing dalam rangka menekan persebaran virus dan menggunakan teknologi. Satu sisi, Indonesia dapat dikatakan belum siap menghadapi elaborasi antara teknologi dan aplikasi hukum yang masih perlu perbaikan. Hukum Acara Pidana di Indonesia telah mengalami rangkaian perkembangan begitu juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sangat sinergis dengan teknologi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mampu memperluas alat bukti. Kini hampir setiap asas dalam hukum acara pidana mengalami perubahan, khususnya proses beracara yang dari model tradisional menjadi daring. Artikel ini membahas mengenai sejarah perkembangan hukum acara pidana yang fokus utamanya mengenai pergeseran paradigma berperkara pidana luring menjadi daring. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif, hasil pengumpulan informasi dan data kemudian dianalisis dan dijabarkan secara eksplanatoris. Kesimpulan penelitian ini antara lain, Indonesia telah menghadapi persidangan daring jauh sebelum pandemi yakni pada saat mantan Presiden BJ Habibie memberikan kesaksian pada sebuah kasus korupsi Bulog tahun 2002 silam sehingga dapat dikatakan Indonesia telah siap menerapkan proses peradilan pidana yang bersifat daring.