<![CDATA[Pancasila as a legal ideal (rechtsidee) in its implementation is still not running as it should. One of the problems is influenced by the quality of legislators who are members of political parties. The poor quality of human resources produced by the party in turn also has an impact on the formation of laws that do not reflect the ideals of law. The problem discussed in this paper is about shifting the role of political parties in realizing legal products based on Pancasila. The research method used in this paper is the normative legal research method, legislation and conceptual approach, based on the position of the Pancasila as a legal ideal, and the role of political parties in the Pancasila Law State. The findings obtained are that political parties have a very strategic role in translating the aspirations of the people, besides that political parties also have a role in realizing legal products based on Pancasila. But so far, this role has experienced a shift caused by the crisis of political party ideology, weak membership system and regeneration of political parties, poor political education, minimal party funding resources, and the massive corruption of legislation.Pancasila sebagai cita hokum (rechtsidee) dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Permsalahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pembentuk undang-undang yang merupakan anggota dari partai politik. Buruknya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh partai pada gilirannya juga berdampak pada pembentukan undang-undang yang tidak mencerminkan cita hokum. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai pergeseran peran partai politik dalam mewujudkan produk hukum yang berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mendasarkan pada kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, serta peran partai politik dalam Negara Hukum Pancasila. Temuan yang didapat yaitu partai politik mempunyai peran yang sangat strategis dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat, selain itu Partai politik juga mempunyai peran untuk mewujudkan produk hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun sejauh ini, peran tersebut mengalami pergeseran disebabkan oleh krisis ideologi partai politik, lemahnya sistem keanggotaan dan kaderisasi partai politik, buruknya pendidikan politik, sumber pendanaa partai yang minim, dan massifnya korupsi legislasi.]]>
