Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
Gregorius Sahdan
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
MEMBONGKAR SELUBUNG IDEOLOGI ILMU PEMERINTAHAN : PERSPEKTIF GOVERNMENTALITY Gregorius Sahdan
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v1i1.80

Abstract

Sampai dengan saat ini, ilmu pemerintahan masih dipandang sebelah mata dan bahkan diperlakukan sebagai anak tiri dalam kancah ilmu sosial dan politik. Hal ini terjadi karena, ilmu pemerintahan belum memiliki perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pemerintahan. Padahal, ilmu pemerintahan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat dan politik yang selama ini mengklaim dirinya sebagai ilmu tertua dan induk dari ilmu pengetahuan, justru lahir dan muncul, setelah pemerintahan Yunani dan Romawi kuno sudah terbentuk. Tulisan ini bertujuan menyajikan selubung ideologi yang mengganggu perkembangan studi ilmu pemerintahan dengan menggunakan perspektif governmentality. Perspektif governmentality adalah perspektif yang mencoba menganalisis ilmu pemerintahan secara arkeologis atau dengan cara Foucaultian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Temuannya menunjukkan bahwa selubung ideologi seperti ideolog: “government for the prince”, bukan “government for the people” telah menjebak ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang melayani kekuasaan. Kekuasaan sendiri memiliki corak yang sangat oligarksi, hirarksi dan pongah, sehingga ilmu pemerintahan menjauhkan dirinya dari ilmu yang “memuliakan masyarakat”, menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek.
Co-Authors