Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Empowerment Society Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Sri Iin Hartini
STIH Umel Mandiri
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana) Sri Iin Hartini; Yulianus Pabassing; Supriyagung
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jayapura, dan Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. ldentifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah temasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.
DAMPAK PENANAMAN MODAL TERHADAP PEMBANGUNAN ERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA Sri Iin Hartini; Dwi Seno Wijanarko
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.43

Abstract

Business is one of the world that cannot stand alone. A country will be develop if business of the world to work and develop. Business of the law to quickly develop and advance without to set by signs and rule to clear cannot profit in the end. Most aspects from various kinds in other world, also involved both directly and indrectly with the world of this business. In relation to the sometimes do not give a priority for business that ultimately make the effort to bow and follow signs and ofthen even prioritizing business so ignore rules that there has been. Happened Practice Monopoly and competition effort unhealthy in Indonesia look from the big efforts to mastery the practice of up to the downstream upstream. The Constitutions No. 5 of 1999 about The Prohibition Practice Monopoly and The Competition of Business Unhealthy, to hope able bind business of the world of Indonesia.The present of Constitutions No. 5 of 1999 as control tool social that is effort to keep the public interest and prevent practice monopoly and/ competition effort unhealthy create a climate conducive through the business setting competition a healthy and tried to create the effectiveness of and efficiency in business activities. The duty of CSBC are supervise the implementation of Constitutions, with supervision to hopefully the perpetrator effort to compete with healthy so that the economic activities can walk more efficient and gave the benefits to consumers widely. CSBC have authority among other: received reports from the public and/ from the perpetrators effort on suspicion of the practice monopoly and/ competition unhealthy effort; doing research on suspicion of the busines activities or action of the effort that can lead to the practice monopoly and competition unhealthy effort. In researching case suspicion of the practice monopoly and competition effort unhealthy by CSBC also the authority to fall sanctions administrative to the perpetrators effort to contravene of the Constitutions resistant Monopoly.
Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara Sri Iin Hartini; Salesius Jemaru
IMPOWERMENT SOCIETY Vol 1 No 1 (2018): Februari
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30741/eps.v1i1.224

Abstract

The purpose of this research is to know the extent of supervision and distribution of drugs among the people of both countries (Indonesia and PNG). In conducting the KKN-PPM program is in the form of legal counseling and socialization to the public about the danger of drug distribution and control as well as the legal impact. The outcomes to be achieved after legal counseling are reduced drug users and increased legal awareness as well as the participation of local communities and Local Government to improve supervision of narcotics circulation between the two countries.
MEDIASI PENAL DALAM PRAKTIK PENANGANAN PERKARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA Sri Iin Hartini; Salesius Jemaru; Yulianus Pabassing
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.40

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penegak hukum sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat sehingga mediasi penal dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam perkara penelantaran rumah tangga putusan hakim hendaknya memperhatikan realitas sosial bahwa baik pelaku maupun korban menghendaki adanya perdamaian agar kehidupan mereka tetap berlangsung.
Penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri Herniati; Sri Iin Hartini; Idris Firmansyah Reliubun
Abdimas Awang Long Vol 6 No 1 (2023): Januari, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v6i1.662

Abstract

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, suami dan istri harus saling mendukung agar masing-masing dapat tumbuh secara pribadi dan mencapai kesejahteraan materi dan spiritual. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membantu menyukseskan progam program pemerintah, menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pernikahan sirri, khsusunya masyarakat kampung Arsopura Distrik Skanto kabupaten Keerom. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendataan bagi pasangan yang menikah siri; pendampingan dan konsultasi terhadap pasangan yang berdampak dari pernikahan siri serta penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman terhadap akibat hukum dari pernikahan siri, pendampingan terhadap pasangan suami-isteri telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mencatatakan perkawinan mereka kepada Lembaga yang berwenang mencatat, terwujud masyarakat yang taat hukum serta mengetehaui dampak pernikahan siri. Terciptanya keluarga yang harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.
THE POSITION OF WOMEN IN THE MAYBRAT TRIBE CUSTOM INHERITANCE Sri Iin Hartini
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i3.8328

Abstract

Customary inheritance law is a law that contains lines of provisions regarding the system and principles of inheritance law, inheritance, heirs, heirs, as well as how the inheritance is transferred to its control and ownership from the heir to the heir. As for what is meant by inherited assets are the assets of heirs who have died, whether the assets have been divided or are still in a state that is not divided. This includes inherited assets, namely heirlooms, marital assets, original assets, inherited assets, and joint assets. Heirs are people who pass on their inheritance to the heirs (heirs). Heir is a term that refers to people who receive inheritance from the heir.The results showed that in the process of inheritance in the Maybrat Tribe community, only sons were entitled to inheritance in the form of customary assets in the form of WAN (Heirloom cloth), beads, land/customary rights, houses/buildings, livestock. Girls have unequal or unequal inheritance rights with boys. Daughters do not get inheritance because if the girl marries, she will leave her family and enter her new family to follow her husband. The Maybrat indigenous people adhere to a patrilineal family system in which family membership is drawn or calculated based on male lineage (father). The patrilineal family system adopted by the Maybrat tribe is a mayoral inheritance system which causes only male descendants to inherit, because the position of a man is more important than his sister who is considered able to take care of and carry on family responsibilities.
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA Wilhelmus Renyaan; Sri Iin Hartini
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.55

Abstract

Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Dalam kaitannya dengan masalah pencegahan, penanggulangan dan/atau pemberantasan kejahatan terorisme, walaupun kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk penanggulangannya. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : “Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah dan/atau kejahatan terorisme di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi pembentukan hukum (Undang-Undang), maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.
Legal Protection For The Land Owners Issuance Of Double Certificates Sri Iin Hartini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 20, No 2 (2021): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3218

Abstract

The problem of multiple certificates still often occurs in our society. The overlap in the issuance of multiple certificates makes land rights owners have to fight to get their rights. The purpose of this study is how the legal protection for certificate holders of land rights for the issuance of multiple certificates. The problem of multiple certificates is an unresolved problem. Owners of land rights immediately register their land in order to obtain a certificate as proof of ownership, but what happens is the issuance of certificates that should be strong evidence as ownership rights is difficult to prove its validity. The issuance of multiple certificates originated from the granting of new rights by the Land Office based on an adjudication process. Adjudication, namely activities carried out within the framework of the land registration process for the first time, includes the collection and determination of physical data and juridical data regarding one or several objects of land registration for the purpose of registration. This adjudication process was carried out in an inaccurate and inaccurate manner, resulting in the issuance of multiple certificates. The research method used is normative juridical and empirical juridical methods.
DAMPAK HUKUM PERKAWINAN SIRI Herniati Cenne; Sri Iin Hartini; Idris Firmansyah Reliubun
Abdimas Awang Long Vol 6 No 2 (2023): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v6i2.613

Abstract

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, suami dan istri harus saling mendukung agar masing-masing dapat tumbuh secara pribadi dan mencapai kesejahteraan materi dan spiritual. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membantu menyukseskan progam program pemerintah, menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pernikahan sirri, khsusunya masyarakat kampung Arsopura Distrik Skanto kabupaten Keerom. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendataan bagi pasangan yang menikah siri; pendampingan dan konsultasi terhadap pasangan yang berdampak dari pernikahan siri serta penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman terhadap akibat hukum dari pernikahan siri, pendampingan terhadap pasangan suami-isteri telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mencatatakan perkawinan mereka kepada Lembaga yang berwenang mencatat, terwujud masyarakat yang taat hukum serta mengetehaui dampak pernikahan siri. Terciptanya keluarga yang harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.
Implications In Handing Gross Human Rights Violations In Paniai District Sri Iin Hartini; Eren Arif Budiman
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 1 OCTOBER 2023
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.4231

Abstract

The aim of this research is to evaluate the function of Komnas HAM in handling cases of human rights violations in Paniai Regency, as well as obstacles to handling human rights cases in Paniai Regency. This research uses empirical juridical research methods, namely methods or procedures used to answer research problems by first examining secondary data and then examining primary data in the field. The aim of the research is to collect field data through interview techniques and respond to the author's concerns regarding the handling of human rights violations in Paniai Regency, namely cases of shootings against civilians by armed officers from the TNI. Based on research findings, the difficulties faced by the Papua Province Representative Commission for National Human Rights in resolving cases of serious human rights violations in Paniai Regency are in terms of examining witnesses and victims who continue to be rejected, due to the lack of public trust. in law enforcement. Therefore, Komnas HAM needs to foster a sense of public trust.
Co-Authors Dwi Seno Wijanarko Eren Arif Budiman Herniati Idris Firmansyah Reliubun Idris Firmansyah Reliubun Salesius Jemaru Supriyagung Wilhelmus Renyaan Yulianus Pabassing