Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN KHUSUS DI LEMBAGA BIMBINGAN KHUSUS ANAK (LPKA) TERHADAP KASUS DI BAWAH UMUR Danur Tri Gonggo; Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i2.699

Abstract

The existence of punishment is in accordance with the aim of restoring one's own behavior pattern to achieve a reduction in the number of crimes with a deterrent effect for not intending to commit crimes of a general nature. Implementation in accordance with the philosophy of the purpose of punishing children requires a concrete system of procedures. Based on the perspective of Wirjono Prodjodikoro, the special purpose or special prevention is for people who have committed crimes not to think about wanting to do it again through the applicable child development procedures. Of course, during this pandemic, there is a dynamic in the number of cases of underage theft motivated by various pressing factors. So that the Special Child Development Institution (LKPA) requires special procedures that refer to coaching through special preventive efforts as a theory of the purpose of punishment (Utilitarian Theory). This study aims to identify the procedures applied to fulfill children's rights, especially children's rights when undergoing criminal sanctions for children at the Child Special Guidance Institute (LPKA). The results of the research can be used to reflect on their rights and arrangements during the pandemic and how program efforts are being carried out at the institution. This causes LPKA not to fulfill children's rights properly. So it is hoped that this research can provide recommendations for improvement efforts to various parties who supervise LPKA to improve the fulfillment of student rights while undergoing detention during the Covid-19 pandemic
EFEKTIFITAS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM MENANGGULANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Danur Tri Gonggo; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2860-2867

Abstract

Faktor utama penyebab terjadinya over kapasitas adalah adanya tidak keseimbangan perbandingan antara warga binaan yang masuk (bertambah) dengan warga binaan yang keluar (berkurang), selain itu rendahnya jumlah pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat juga menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah penghuni lapas di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah penghuni tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai dasar untuk hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan TataCara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan pada penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa solusi mengatasi permasalahan yaitu menambah jumlah petugas di bidang registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lapas, perlunya spesifikasi pekerjaan diperlukan juga adanya koordinasi yang lebih baik antara petugas lapas dengan pihak kejaksaan hingga memaksimalkan kinerja petugas dengan sesegera mungkin melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.