Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA Reza Maulan Putra; Rini Fitriani; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i2.141

Abstract

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, Anak belum mumayyiz mendapatkan hak asuh dari pada kedua orang tuanya, ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang juga didukung oleh metode penelitian yuridis empiris,  sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pengaturan Hukum tentang hak asuh anak di atur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , Pasal 41 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, sang anak akan mendapatkan perlindungan hak asuh sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau  Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA FRENDY KARNES SITEPU; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.77

Abstract

Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun belum semua pengendara sepeda motor di Kota Langsa mematuhi aturan tersebut. Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian yuridis  empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Penggunaan helm standar nasional di Kota Langsa belum efektif, yang menjadi hambatan aparatur penegak hukum adalah kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Upaya yang dilakukan aparatur penegak hukum adalah melakukan sosialisasi. Disarankan agar pihak kepolisian satuan lalu-lintas Polres Langsa lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengenakan helm standar nasional saat mengendarai sepeda motor.
DISKRESI PENYIDIK DALAM MENETAPKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum POLRES Langkat) Kiky Adeq Rahayu; Zuleha Zuleha; Andi Rachmad
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i2.142

Abstract

Penahanan merupakan satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang.Penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik. Penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka dapat melaksanakan diskresi. Mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian dalam melakukan diskresi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Rebublik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri”. Pelaksanaan diskresi oleh penyidik Polres Langkat dalam menetapkan penahanan di masa pandemi Covid-19sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di rumah tahanan yang mengalami over capacityyaitu mengupayakan penangguhan penahanan, Restorative Justice, sebagai upaya penyelesaian terhadap peristiwa pidana dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku, dan melakukan Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan
PENENTUAN JURUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MENGGUNKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR CLASSIFIER PADA SMAN 2 SINGINGI Zuleha Zuleha
JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK) Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer (JuPerSaTek)
Publisher : FAKULTAS TEKNIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.783 KB)

Abstract

SMA Negeri 2 Singingi merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada di Singingi. Pada SMA Negeri 2 Singingi terdapat 2 jurusan yaitu IPA dan IPS yang dilakukan pada saat kelas X dimana guru mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan bagi siswa-siswi. Hal ini disebabkan oleh sistem dari penjurusan yang masih tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan metode data untuk sistem pendukung keputusan penentuan jurusan dengan memadukan sebuah algoritma K-NN (K-Nearest Neighbor). K-NN merupakan algoritma yang melakukan klasifikasi terhadap suatu objek yang dijadikan training untuk diolah hingga menemukkan tingkat kevalidannya berdasarkan data pembelajran dimana data tersebut merupakan data terdekat untuk diolah kedalam data uji.sistem pendukung keputusan ini terkomputerisasi, tidak lagi secara manual sehingga dapat mengatasi masalah dalam menentukan jurusan.