Nun Harrieti
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Azzahra Jihan Shubihantoro; Tarsisius Murwadji; Nun Harrieti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kredit rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dapat menimbulkan risiko berupa adanya pengembang yang wanprestasi. Hal ini tentunya berdampak kepada bank itu sendiri serta nasabah, sehingga muncul urgensi atas implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang yang melakukan pemasaran pre project selling agar risiko yang timbul dari pemberian kredit tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari prinsip kehati-hatian bank dalam kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang melalui sistem pemasaran pre project selling serta mengetahui perlindungan hukum dari bank terhadap nasabah atas kegagalan pemenuhan prestasi pengembang dalam pembangunan rumah susun. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pemberian kredit pemilikan rumah susun yang dilakukan oleh bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melaksanakan pengawasan secara langsung pada pengembang dan tidak adanya jaminan yang dapat dieksekusi. Kedua, upaya perlindungan hukum oleh bank yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan mengajukan pengaduan dan menerima penyelesaian dari internal bank berupa pembatalan perjanjian kredit dan pengembalian dana.
Implementasi Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diserahkan Berupa Benda Persediaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Asas Kepatutan Farros Naufal Ridwan; Etty Mulyati; Nun Harrieti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19725

Abstract

Kedudukan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia yang berupa benda persediaan dalam implementasi parate eksekusi mendapatkan perubahan paradigma setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Parate eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan dalam implementasinya sulit dilaksanakan dan tidak sesuai denga asas kepatutan. Kedudukan hukum kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi benda persediaan juga menjadi dilematis apabla ditinjau melalui sudut pandang asas kepatutan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dengan asas kepatutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang dilakukan dengan data sekunder, serta didukung data primer yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi parate eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan fidusia berupa benda persediaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap debitur yang tidak menyerahkan objek jaminan fidusia menjadi sulit dan tidak sesuai dengan asas kepatutan.