Mumuh M. Rozi
Universitas Suryakanacana

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Rozi, Mumuh M
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015
Publisher : Jurnal Hukum Mimbar Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advocate is a law enforcement and a free, independent and responsible job inenforcing the law guaranteed by law. It means that lawyers have rights, obligationsand responsibilities in accordance with the rules of law advocates. According to LawNo. 18 Year 2003 concerning Advocates, insisted that, Advocate is a person who isproviding legal services both inside and outside the court. Legal services in questionare services rendered in the form of lawyers providing legal advice, legal assistance,exercise the power, represent, assist, defend and perform other legal actions in theinterests of the client.Keywords: Law Enforcement, Advocate, Court, Legal Advice.
SISTEM LEGALISASI PERKAWINAN MELALUI PENDEKATAN PERADILAN KELUARGA TERPADU( INTEGRETED FAMILY COURT ) BERBASIS MASYARAKAT PEDESAAN yuyun yulianah; Cucu Solihah; Mumuh M. Rozi
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.87 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v6i1.2664

Abstract

The rise of sirri marriage or underhanded (without involving state law) and the lack of public knowledge of the law supported by the powerlessness and inability to access and act before the law as a result of geographical location and the low level of public education gave birth to the legal consequences of marital legality demands which would be used as marriages the legal basis for civil relations, for that we need a model of marriage legalization through an integrated community court approach based on rural communities. The aim is to provide solutions to the legal requirements of marriage law for rural communities and are unable to research methods using doctrinal and nondoctrinal legal methods. The data used are primary data and secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal material. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, focus group discussions, questionnaire distribution, and literature study. Data analysis techniques using qualitative normative analysis methods and interactive analysis models. The results and conclusions show that rural communities with limited health insurance seeking justice, economics and science are in dire need of protection and law from Sirri or under-hand marriages for civil purposes.
DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR Cucu Solihah; Yuyun Yulianah; Hilman Nur; Mumuh M. Rozi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.164 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.376-384

Abstract

Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah  dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SUKABUMI M. Rendi Aridhayandi; Asep Sobur; Yuyun Yulianah; Mumuh M. Rozi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i2.1391

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mengelola tanah, maka diperlukan aturan main dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, suatu potensi dan menjaga kelestarian lingkungannya. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Sukabumi harus mendaya gunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi daerah yang tangguh dan kompetitif, yaitu dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian diperlukan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Sukabumi.