Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Kesehatan Masyarakat Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat JPKMI (Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia)
Laksono Trisnantoro
Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Humanities Dentistry Environmental Science Health Professions Neuroscience Nursing Public Health

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EDISI PERTAMA JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA Trisnantoro, Laksono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 01 (2012)
Publisher : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.096 KB)

Abstract

Edisi ini merupakan penerbitan pertama JurnalKebijakan Kesehatan Indonesia yang berdiri tahun2012. Mengapa diperlukan jurnal ini? Pada pertemuannasional II Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesiadi Makassar tahun 2011, telah disepakatipenerbitan Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.Jurnal yang mengambil bentuk e-journal dan cetak(dua versi) akan dikelola oleh Jaringan KebijakanKesehatan Indonesia, bekerja sama dengan ProgramStudi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Kebijakandan Manajemen Pelayanan Kesehatan UniversitasGadjah Mada. Pertemuan di Makassar memandangperlu adanya sebuah jurnal yang fokus pada pengembangankebijakan kesehatan di Indonesia.Apa materi jurnal ini? Dengan berfokus padakebijakan kesehatan maka materi akan berada padaproses penyusunan kebijakan, mulai dari penyusunanide dan agenda sampai ke evaluasi pelaksanaankebijakan. Terkait dengan penyusunan kebijakan,ada dua kelompok topik yang dapat dicermati. Pertamaadalah kelompok topik yang sudah mempunyaikebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dapatberada di level pusat dalam bentuk Undang-Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, PeraturanMenteri Kesehatan, dan sebagainya. Di level propinsiadalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernurdan sebagainya. Demikian pula di level kabupaten/kota. Contoh topik kebijakan di kelompok ini adalahUU SJSN di tahun 2004 dan UU BPJS di tahun 2011.Kelompok kedua, adalah berbagai topik kesehatanyang belum mempunyai kebijakan. Sebagai gambaranadalah topik “medical-tourism” yang belummempunyai kebijakan publik sama sekali. Kelompokini juga studi mengenai persiapan penyusunankebijakan publik di level Peraturan Pemerintahsebagai perintah dari sebuah UU.Berbagai kebijakan di level internasional yangperlu dicermati ada kebijakan yang mengikat sepertiTreaty, namun juga ada berbagai kebijakan di levelinternasional yang lebih banyak menghimbau.Kebijakan formal yang dapat dilihat berdasarkan tatahukum nasional dan internasional, dikenal pulaberbagai kebijakan lokal yang informal. Gambarankebijakan informal diberbagai kelompok masyarakatyang menolak vaksinasi merupakan hal menarikuntuk ditulis dalam jurnal ini. Kecocokan, dan ketidakcocokan antara kebijakan kesehatan formal dan informaldi berbagai tempat merupakan isu penelitianyang menarik.Pertanyaan yang sering muncul adalah siapayang akan membaca jurnal ini? Pertanyaanberikutnya adalah: siapa yang akan menulis di jurnalini? Diperkirakan pembaca jurnal ini adalahpengambil kebijakan kesehatan di Indonesia yangberada di Kementerian Kesehatan dan berbagaikementerian terkait kesehatan. Adanya kebijakandesentralisasi, tentunya ada ribuan pengambilkebijakan di propinsi dan kabupaten yang diharapkanmembaca jurnal ini. Dengan mengambil kriteriapembaca adalah level kepala bidang ke atas, makadiperkirakan akan ada 2500 pembaca di daerah dansekitar 300 di pusat. Ada pengajar dan penelitikebijakan kesehatan di berbagai universitas danlembaga penelitian yang akan membaca dansekaligus menulis artikel-artikel penelitian. Edisipertama ini kami menghimbau para calon penulisuntuk mengirimkan naskah ke Jurnal KebijakanKesehatan Indonesia. Topik-topik naskah tersebuttentunya terkait dengan proses kebijakan yang sudahdi bahas di atas. Kami tunggu naskahnya. (LaksonoTrisnantoro, )
Challenges of PMTCT and MCHS Integration in Indonesia, Analysis by Integration Analysis Framework and CFIR Wiraharja, Regina Satya; Trisnantoro, Laksono; Mahendradhata, Yodi; Praptoharjo, Ignatius
KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 14, No 3 (2019)
Publisher : Department of Public Health, Faculty of Sport Science, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/kemas.v14i3.14570

Abstract

Integration was strategy of PMTCT (Prevention of Mother to Child HIV Transmission) and MCHS (Mother and Child Health Services) since 2006. This systematic review explored integration level between PMTCT and MCHS. Literature searched from June 2015 to January 2016 through Google, Google Scholar, University Library Website, Portal Garuda, ProQuest, PubMed and 90 institutions in Jakarta. Keywords were PMTCT, HIV Mother, PPIA HIV Evaluation and HIV PMTCT Evaluation. We yielded 157 literatures from 1995-2015. Research should be done at Public Primary Health Care (PHC), discussed PMTCT implementation, and captured perspectives of staffs or decision makers. Thematic analysis was done using Atun’s Integration Analysis Framework and CFIR. We included 7 studies. No study explored overall dimensions of integration, especially planning function. Challenges were resources, execution, needs of patients, networks and communications, policies, leadership, and access to information. Only 4 studies showed PMTCT results. Coverage of first visit counseling was 9-100% and percentage of pregnant women tested was 3.9 -60%. PMTCT integration was partial. Integration was not a sole solution to results. Planning should be done together with regional and local level, involving stakeholders to disseminate PMTCT information, increasing ownership and leadership. We proposed Atun’s Framework and CFIR for further research.
DAMPAK KEBIJAKAN KEPESERTAAN MANDIRI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI YOGYAKARTA Endartiwi, Sri Sularsih; Trisnantoro, Laksono; Hendrartini, Yulita
Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 10/ Nomor 01
Publisher : STIKES Wira Husada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Background: The implementation of National Health Insurance (JKN) had been started since 1 January 2014. In the first semester, several problems are found in the admission department. First, it is found that there about 10% or 4,400 participants are they who are suffering for disease or have used the health insurance. Second, there are participants who are already undergoing treatment at the hospital and turning out a large cost then they are newly registered as JKN participants. Objective: To monitoring the implementation of independent participants policy of the National Health Insurance (JKN) in Yogyakarta. Methods: This research is a case study with qualitative and quantitative approaches. Research will be conducted in the BPJS Yogyakarta, Academic Hospital of the Gadjah Mada University, the Office of the Provincial Council Commission D Yogyakarta, Yogyakarta Provincial Health Office in April 2015. The study was conducted by in-depth interviews as well as filling the form of independent patient data. Results: The viewpoint of the national health insurance participant is positive. Independent participants consider it is important to enforce the national health insurance program. Participants also consider it is reasonable for them to pay the monthly dues. Their motivation to register as an independent participant is already going to take advantage of health services, a precaution and to protect themselves against the risk of illness. Compliance participants who pay dues are in arrears to pay dues by 27%. The impact of independent participants is people who are already sick or have health services and will utilize it for about 123% claims ratio. It is better for the hospital to do socialization, add more facilities and infrastructure, improve the hospital services, leadership and bureaucracy. Conclusion: Independent participants policy is to motivate people who are already sick to register as a participants and 27% of participants who had recovered in arrears to pay.The fundamental improvement in the independentparticipants policy is an improvement on Presidential Decree No. 12 of 2013, especially chapters 4 and 5, Presidential Decree No. 111 of 2013 chapter 16F, and The Health Minister regulations No. 71 of 2013 article 21 paragraph 1 and 22 paragraph 1 Keywords: impact, independent participant,National Health Insurance (JKN)
Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Mengenal Determinan Probabilitas Keikutsertaan Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri Intiasari, Arih Diyaning; Trisnantoro, Laksono; Hendrartini, Julita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.v4i4.36122

Abstract

Latar Belakang: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal masih merupakan permasa- lahan nyata di berbagai negara. Karakteristik spesifik yang dimiliki oleh masyarakat sektor informal mempunyai potensi negatif dan positif yang harus bisa dikenali oleh pembuat kebijakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat sektor informal terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI Mandiri dimasa yang akan datang. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan studi observasio- nal analitik dengan rancangan Cross sectional dengan pende- katan data kuantitatif yang digunakan berhasil mendapatkan sebanyak 349.491 responden masyarakat sektor informal di Indonesia. Untuk memberikan gambaran karakteristik masyara- kat sektor informal dalam kepemilikan Jaminan kesehatan digu- nakan analisis data univariat dan bivariat. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikian asuransi sukarela adalah umur (p<0,001), pendidikan (p<0,001), pekerjaan (p<0,001), status perkawinan (p=0,002), status dalam keluarga (p=0,035), tempat tinggal (p<0,001), status ekonomi (p<0,001), status tempat tinggal (p<0,001), kepemilikan obat tradisional (p<0,001) dan kepemilikan riwayat penyakit kronis (p<0,013). Sebanyak 95,4% responden tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan Kesimpulan: Upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI mandiri tidak hanya membutuhkan promosi kesehatan yang baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peme- rataan akses dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelayan- an kesehatan. Upaya untuk mengkaji potensi pembiayaan kesehatan, utamanya melalui identifikasi revenue collection dan metode pengumpulan premi yang tepat bagi masyarakat sektor informal harus terus dilakukan.Background: The effort of extending of health insurance enrollment to the informal sector has risen to become an agenda in Man countries. The informal sector has a specific characteristic with positive and negative potential that should be recognized by all of the decision-makers in order to make appropriate policy. This research aims to analyze the informal sector characteris- tic regarding health insurance enrollment. The Renault may contribute to extending universal coverage in the enrollment of Non-PBI (voluntary scheme) on JKN in the coming years. Method: This study was observational analytic with a cross-sectional design. A quantitative approach was used to analyze 349.492 respondents from informal sector community in Indonesia. Univariate and bivariate data analysis was used to give information about the correlation between informal sector charac- teristic and health insurance enrollment. Result: Data analysis showed the variables correlate into health insurance enrollment are : Age (p<0,001), Education (p<0,001), jobs(p<0,001), marital status (p=0,002), role on family (p=0,035), place of resident (p<0,001), economic status (p<0,001), home status (p<0,001), traditional medication stock (p<0,001) and history of chronic illness (p<0,013). Many re- spondents ( 95,4% ) have no access to health care provider Conclusion: Effort on extending of non PBI (voluntary scheme) enrollment not only need a good health promotion but also balancing with policies in order to ensure many factors such as equity on health care access and increasing the quantity and quality of health care. There must be a policy analysis to explore health financing potential on informal sector communi- ty, especially to identify the appropriate and adequate me- thods on revenue collection and premium collection.
Analisis Lingkungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Kalimantan Barat sebagai Dasar Pemilihan Strategi dalam Menghadapi Sistem Jaminan Sosial Nasional Marksriri, Theresia Tatie; Trisnantoro, Laksono; Andayani, Niluh P E
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.36388

Abstract

Background: Universal Health Coverage known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) started at 1st January 2014 managed by the Social Security Administrative Bodies (BPJS). Bethesda General Hospital is a class C hospital that located in Bengkayang Regency, West Borneo. This hospital does not have any strategic plan which requires an analysis to map the issues needed to join in JKN system. The analysis can become a recommendation for the hospital strategic plan. Objective: To describe the analysis of the health insurance for patient service unit in the hospital and giving a recommendation for the hospital strategic planning. Method: The study design is a case study with a single-case embedded design. The informant are Head Regency, Health Office, Hospital Directors of other hospital, Bethesda General Hospital worker, Bethesda Serukam Foundation and World Venture Mission. The data taken from observation, in-depth interview, FGD and secondary data. Result: The hospital has the opportunities that come from government support, cooperation with other surrounding hospital which helped the hospital to gain a good reputation and many patients with UHC. The threats are the unclear of UHC socialization, and market competition with other surrounding hospitals and hospital tendency to accept severe diagnosis. The hospital strengths are equity service in organization culture, teamwork and support from mission/donor. The weaknesses are lack of quality and budget control, no clinical pathway, the health information system is not running well, lack of human resources and competence, also unclear organization structure. Conclusion and recommendation: The SWOT resulted from hospital environment helps to formulate the strategy toward universal health coverage. The general strategic suggested is the growth strategy in healthcare services. Latar belakang: Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak 01 Januari 2014. RSU Bethesda Serukam adalah RS kelas C, terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. RSUB belum memiliki rencana strategis. Dibutuhkan suatu analisis lingkungan yang dapat memetakan isu-isu yang akan dihadapi RS dalam menyambut era BPJS. Tujuan: Mendeskripsikan dan menganalisis situasi lingkungan unit pelayanan pasien Askes dan Jamkesmas RSUBS, serta memberikan rekomendasi strategi untuk penyusunan rencana strategi. Metode: Jenis penelitian adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal terjalin. Responden penelitian adalah Bupati Bengkayang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Direktur RS sekitar RSUBS, pejabat struktural dan fungsional RSUBS, perwakilan Yayasan Bethesda dan misi World Venture. Sumber data dari observasi, wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta data sekunder rumah sakit. Hasil dan pembahasan: Peluang RSUBS adalah dukungan pemerintah kabupaten, kerjasama dengan RS sekitar, nama RS yang sudah dikenal baik dan banyak pasien berobat dengan JKN. Ancamannya adalah sosialisasi pelayanan JKN yang belum jelas, serta persaingan dengan RS sekitar serta kecenderungan RS menerima pasien sulit. Kekuatan RSUBS adalah budaya RS yang tidak membeda-bedakan pelayanan, kerjasama tim dan dukungan donatur misi. Kelemahannya adalah kurangnya kendali mutu dan biaya, belum ada clinical pathway, SIRS belum berjalan baik, kurangnya SDM dan struktur organisasi yang tidak jelas. Kesimpulan dan saran: Analisis lingkungan rumah sakit menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk formulasi strategi dalam menghadapi SJSN. Strategi umum yang tepat untuk RSUBS dalam menghadapi perubahan SJSN adalah strategi pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
STRATEGI SWITCHING PREMI DALAM PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT SEKTOR INFORMAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Intiasari, Arih Diyaning; Trisnantoro, Laksono; Hendrartini, Julita
Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol 9 No 1 (2017): Jurnal Kesmas Indonesia
Publisher : Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.816 KB)

Abstract

The increase in the budget deficit BPJS in the first 3 years of implementation JKN require special attention. One of the problems in the implementation of JKN is high late payment of premiums by the participants of the Non PBI Mandiri. The purpose of this study was to determine the participants' perceptions of Non PBI Mandiri to the recommendations transition strategy JKN premium payer. This study is a policy with qualitative descriptive approach. The study design used policy aims to draw up a recommendation is the Case Study on the phenomenon of late payment of premiums. Depth interviews with 11 informants participants Independent Non PBI done with purposive sampling quota system. The result showed that the presence of positive consequences as the public response to the concept of a transitional strategy premium payer. Participants claimed to be greatly assisted if the program was held because it can ease the burden of their medical expenses when his advanced age and does not have income again, providing peace in the certainty of change of insurer premiums in non-productive age. Conclusion of the study were breakthrough made in a transitional strategy premium payer has received positive responses from the public policy goals.
ANALISIS KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DI KOTA PADANG UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI Wijaya, Oktomi; Trisnantoro, Laksono; Mardiatno, Djati
Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol 4, No 3 (2017): Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpkmi.v4i3.4324

Abstract

Co-Authors Andayani, Niluh P E Arih Diyaning Intiasari Djati Mardiatno Julita Hendrartini Marksriri, Theresia Tatie Nada, Arie Meutia Nurdjannah, Dina Oktomi Wijaya Praptoharjo, Ignatius Regina Satya Wiraharja, Regina Satya Rudi Putranto, Rudi Sri Sularsih Endartiwi, Sri Sularsih Yodi Mahendradhata Yos Hendra, Yos Yulita Hendrartini