Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA NOMINEE YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA PIHAK Endah Pertiwi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam KUHPerdata namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,perjanjian ini juga masuk dalam kategori jenis perjanjian tidak bernama (Innominat Contract). Perjanjian “Nominee”atau“Nominee agreement” diartikan sebagai perjanjian pernyataan sebenarnya dan kuasa, perjanjian nominee biasanya dituangkan dalam bentuk akta oleh para pihaknya untuk memperkuat perjanjian tersebut yang dibuat dengan akta otentik, jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan melawa hukum yang dilakuka para pihak dalam akta Nominee, dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta yang merupakan perbuatan melawan hukum secara Perdata, Pidana, dan juga secara administrasi. Karena tidak diaturnya nominee maka penulis bertujuan mengkonstruksikan hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam akta nominee yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman mengenai struktur hukum yang harus lebih memperketat keamanan oleh MPD, MPW bahkan sampai pada MPN, isi/subtansi hukum harus adanya kejelasan norma, adanya pelarangan Nominee, sampai pada pemberian sanksi yang tegas, yang terakhir mengenai budaya hukum yang harus disesuaikan dengan budaya di Indonesia, peningkatan kesadarab masyarakat, bahkan jika perlu diadakannya sosialisasi tentang nominee kepada masyarakat.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA NOMINEE YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA PIHAK Endah Pertiwi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam KUHPerdata namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,perjanjian ini juga masuk dalam kategori jenis perjanjian tidak bernama (Innominat Contract). Perjanjian “Nominee”atau“Nominee agreement” diartikan sebagai perjanjian pernyataan sebenarnya dan kuasa, perjanjian nominee biasanya dituangkan dalam bentuk akta oleh para pihaknya untuk memperkuat perjanjian tersebut yang dibuat dengan akta otentik, jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan melawa hukum yang dilakuka para pihak dalam akta Nominee, dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta yang merupakan perbuatan melawan hukum secara Perdata, Pidana, dan juga secara administrasi. Karena tidak diaturnya nominee maka penulis bertujuan mengkonstruksikan hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam akta nominee yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman mengenai struktur hukum yang harus lebih memperketat keamanan oleh MPD, MPW bahkan sampai pada MPN, isi/subtansi hukum harus adanya kejelasan norma, adanya pelarangan Nominee, sampai pada pemberian sanksi yang tegas, yang terakhir mengenai budaya hukum yang harus disesuaikan dengan budaya di Indonesia, peningkatan kesadarab masyarakat, bahkan jika perlu diadakannya sosialisasi tentang nominee kepada masyarakat.

Legal Review of Application for Customary Land Rights Based on National Land Law Regulations Endah Pertiwi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v7i2.10365

The definition of control over land is a concrete legal relationship (usually called "rights"), if it has been linked to certain land as the object and a certain person or legal entity as the subject or right holder. sons who are subject to customary law who do not have written evidence, are owned by local residents, often called customary land, for example, customary land rights, can be registered with the Confirmation of Conversion and Registration of Former Indonesian Rights to Land, this journal is a normative juridical research with the approach method of legislation. Invitation, case approach and conceptual approach, this study aims to analyze and explain the Process of Application for Customary Land Rights and Provisions Regarding Cancellation of Land Certificates. a Conversion that can be applied to the local Land Office with evidence possessed by the land authority. With the issuance of a certificate as strong evidence that can cause a dispute, then it can be canceled with provisions so that the land administration system is orderly and legal protection for anyone without being harmed. With so many rights to customary lands and other lands that do not have rights, it is hoped that the community and the government can collaborate well to create administrative order and avoid land disputes

Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat Endah Pertiwi; Kanesa Folara; Wafa Alfia Farhana; Muhammad Eko Nur Alam
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v4i2.96

Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangin pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehinggal hal berpengaruh tehadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan ini harus segera diatasi.

Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Endah Pertiwi; Ai Pitri Nurpadilah; Dodik Wijaya
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i2.36

Dalam Undang-undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas- asas Hukum Perdata Internasional. Pada umumnya perkawinan merupakan proses menyatukan dua individu yang berbeda menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membina rumah tangga dan juga mempererat persaudaraan antar keluarga adapun pengertian perkawinan campuran yaitu menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Akibat perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status anak serta harta perkawinan karena di setiap negara mempunyai kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing- masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku setelah dilakukannya perkawinan campuran, mengetahui status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran serta kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Ketentuannya menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (Algemeene Bepalingen) untuk status personal warganya dan berlaku juga bagi WNA yang berada di Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk syarat materil dan formil. 2) Status anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka harus menentukan pilihannya dan harus disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 3) Kedudukan harta dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hukum yang dalam pembagian harta bersama akibat dari perkawinan campuran yaitu kedua suami istri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan namun jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan maka akan berlaku hukum intern dari negara tempat mereka menetapkan kediaman sehari-hari yang pertama setelah perkawinan.

Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital Ujang Badru Jaman; Endah Pertiwi
Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 5 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Akutansi - Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/aktiva.v5i1.178

Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku perdagangan Internasional. Perubahan ini di prakarsai dengan jejaringan komunikasi berbasiskan digital dan internet. Memanfaatkan teknologi perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu lagi harus mengeluarkan waktu tenaga dan modal untuk menyebarkan penjualannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam sisi perusahaan ini memang memangkas modal mereka tetapi dalam konsep keadilan hukum perlakuan yang sama terhadap perusahaan multinasional tentu menghadirkan ketimpangan dan kesenjangan dan disatu sisi negara juga dirugikan yang mana wilayahnya dijadikan sebagai objek pasar tanpa permisi karena tanpa perizinan perdagangan dengan memanfaatkan instrument digital masih tetap dilakukan. Di sisi lain secara tidak terpirakan masyarakat globa dunia dikejutkan dengan adanya sebuah pandemi global yang dikenal dengan Covid-19. Tekanan krisis keuangan, kesehatan dan kemanusian semakin kiat terasa kareana banya perusahaan konvensional harus menutup usahanya secara terpaksa. Situasi diupayakan dengan memanfaatkan teknologi untuk tetap melakukan usaha perdagangan secara global oleh pelaku usaha multinasional sehingga melahirkan lebih banyak lagi perusahaan digital. Dari sisi pendapatan tentu negara dirugikan karena telah kehilangan sumber pendapat dari sektor pajak. Perilaku ini juga direspon secara inisiatif oleh beberapa negara untuk melahirkan peraturan untuk melakukan pemungutan perpajakan terhadap perusahaan yang melakukan transaksi multinasional melalui digitalisasi usaha. Akibatnya terjadi ketidakseragaman peraturan perpajakan yang rentan menghadirkan ketidak seimbangan prilaku atau penggelapan pajak dan juga pembayaran pajak berganda, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mnegetahui bagaimana Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital, Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pendekatan statuta, pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktek-praktek negara yang melakukan penarikan pajak digital terhadap transaksi perdagangan Internasional rentan akan terjadinya perlakuan yang diskriminasi. sehingga bertentangan dengan prinsip perdagangan GATS dan Tentang hak negara untuk melaksanakan kebijakan pajak pada ekonomi digital telah menjadi pembahasan masyarakat internasional terkait kebijakan perpajakan sejak dimulainya Rencana Aksi BEPS pada tahun 2013.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search