Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Rida Ista Sitepu; Yusona Piadi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi

Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Rida Ista Sitepu; Hana Muhamad
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i2.79

Sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen, BPSK dapat mengeluarkan putusan yang pada dasarnya dibedakan atas tiga jenis putusan, yakni putusan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. BPSK diberi kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), kekuatan ekseritorial putusan BPSK harus dimintakan pengesahannya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentu membuka peluang untuk sangat mungkin terjadi pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri yang berujung pada tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang bagaimana efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat efektif diantarannya dengan melakukan revisi terhadap UUPK, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi penyempurnaan regulasi terhadap wewenang dan tupoksi lembaga BPSK.

Dekriminalisasi Dan Penerapan Sanksi Pidana Alternatif Bagi Pengguna Narkotika Tanpa Hak Rida Ista Sitepu
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i3.91

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang selalu diancamkan pada semua jenis kejahatan, tidak terkecuali bagi pengguna narkotika tanpa hak. Penerapan sanksi pidana bagi pengguna narkotika ini penulis pandang tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum yang harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penulis menilai sudah waktunya untuk merujuk pendekatan dekriminalisasi dalam upaya pemidanaan bagi pengguna narkotika yang saat ini menjadi objek pada tatanan hukum pidana Indonesia di dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Sudaut pandang yang menjadi alasan ketidak cocokan penerapan ini adalah dari kriminologi dan viktimologi yang melanggar tiga unsur tujuan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk meninaju kembali terkait kedudukan hukum pengguna narkotika yang saat ini merupakan perbuatan pidana dengan pendekatan tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kemafaatan dan kepastian. Adapun rumusan masalah; (a) Bagaimana kedudukan hukum pengguna narkotika di hukum positif Indonesia! (b) Bagaimana solusi dalam memnuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pengguna narkotika! Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu jenis penelitian tersebut menekankan pada pencarian fakta-fakta yang valid dan akurat mengenai sebuah peristiwa konkrit. Adapun yang menjadi objek penelitian pada hakikatnya adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika ilmiah

Tujuan Pemidanaan Dalam Pekara Pencucian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana RinganI Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Rida Ista Sitepu
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ABSTRAKMuncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dan dalam proses pemeriksaannya dianggap sama saja. Oleh karena itu maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data skunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di indonesia. ABSTRACTAppeared opinion in the community who judged that the theft of the perpetrators of the value is not much compared with the prepetrators of theft whose value is much greater and in the process of eximination is considered. Therefore the great court of law was born (Perma) Number 2 in year 2012 about Minor Crimes. The aim of this research is for knowing about the law enforcement theft crime after the great court of law number 2 in 2012 year has been applied.This type of research is a type of normative legal research with literature study method.Secondary and primary data are collected from various sources and treated with interpretation tetechnique, evaluation, argumentation and description. The result of the research shows that from the type of side and hierarichical laws and regulations applicable in Indonesia, then Perma Number 2 in 2012 year clear it is not include in hierarchical legislations in Indonesia.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search