Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA CIPURUT DALAM MENYONGSONG ERA TEKNOLOGI 4.0 CSA Teddy Lesmana; Rika Rahmawati; Saepul Manan; Mohamad Salman Farizi; Egit Pudarwati; ami apriatna; Ferry Rajib Pamungkas; Adrian Agis S.L; Nanda Rizki Amalia; Nauval aziz; Ripki Mohamad Sopian; Muh Reza Multiaha; Aqil Rivaldi; Husnul Sabila; Rudi Hermawan; Eva Elis; Putri Ulil Fatma Aulia; Anita Rahayu; Panca Adhi Darmawan; Redi Supardi; Agung Pratama; Ardi Julianto; Luni Anggraeni; Ade Solihin Sopandi; Jamaludin; Ikram Mulkarim; Muhammad Satrio Kamal.; Yusuf Muharom; Sri Ayu Maharani; Rizal A Ardiyansyah; Siti Aisyah; Fatimah Maolida Maolida Salsabilla; Egi Suherman; Nurul Yulia Fatma
Jurnal Abdi Nusa Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.219 KB) | DOI: 10.52005/abdinusa.v1i2.23

Abstract

To welcome the era of technology 4.0, and there are still many human resources who do not understand how to apply the technology that is currently developing, it is necessary to have socialization and training in the Cipurut Village environment. With the current condition which is still in the covid-19 pandemic, almost all activities use the internet, such as education and services to the community. With the development of the digital world today, many things, especially those related to educational activities and services to the community, can use the digital system, making it easier and more practical. With many people, especially human resources at the Cipurut village office, who do not yet understand digital technology, it is necessary to have the training and workshops to improve the competence of human resources.As a result of the current use of technology, the existing community can already use it to help their activities, such as online sales, public services, etc. For village officials themselves, they can use digital technology to assist in providing services to the community.
Penguatan Potensi SDA dan SDM Dalam Rangka Mewujudkan Desa Mandiri Harini Fajar Ningrum; CSA Teddy CSA Teddy Lesmana; Muhammad Muslih
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Nusa Putra & Persatuan Insinyur Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.458 KB) | DOI: 10.52005/abdiputra.v1i1.66

Abstract

Desa Pagelaran merupakan salah satu desa objek KKN mahasiswa Universitas Nusa Putra. Terletak di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN di Desa Pagelaran bertemakan penguatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, diimplementasikan dalam lima bidang kegiatan yaitu Pendidikan, Sosial, Keagamaan, Kesehatan, dan Wisata. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan KKN diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga masyarakat dapat mengelola Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Pagelaran dengan efektif untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, dengan adanya KKN diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara Universitas Nusa Putra dengan Pemdes dan masyarakat Desa Pagelaran
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia CSA Teddy Lesmana
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.782 KB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebaga corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum dan sistem peradilan pidana; kedua, bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengantur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal itu dapat dilakukan dengan penentuan kebijakan penal maupun non penal yang menunjang terwujudnya kebijakan legislasi mediasi penal dalam hukum positif Indonesia.
Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi CSA Teddy Lesmana; Lisna
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.178 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, ditengah maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta ingin mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK; kedua, bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal yang urgen dan dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta keberadaan pasal 32 ayat (2) yang dijadikan celah dalam upaya pelemahan KPK. Pemberian hak imunitas terhadap KPK bersifat terbatas terkait dengan (1) terbatas dengan masa jabatannya (2) penangguhan proses hukum atas kejahatan yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu (3) batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (4) tidak berlaku apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ada 2 saran yang dapat dikemukakan yaitu, Pertama, pimpinan KPK seharusnya diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK bersifat terbatas, dengan merevisi UU KPK dan menambahkan pasal yang mengatur tentang hak imunitas terhadap pimpinan KPK. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan pasal 32 ayat 2 UU KPK, sebab pasal tersebut dapat dijadikan celah untuk melemahkan KPK melalui upaya kriminalisasi.
Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota) CSA Teddy Lesmana; Rida Ista Sitepu
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.773 KB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) guna mencapai gagasan resstoratif justice dalam menangani perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah implementasi mediasi penal pada penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dan kedua bagaimanakah kebijakan Polres Sukabumi Kota dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah hukum yang bersifat sosial dan dinamis, maka permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Reorientation of Indonesian Criminal Policy Based on the Economic Analysis Of Law Approach CSA Teddy Lesmana
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v7i2.10727

Abstract

Indonesia’s criminal policy seems to only focus on criminalizing action that are considered morally wrong which overrides one of the objectives of the implementation of criminal law, namely the recovery of the consequences of a criminal act and criminal policy in Indonesia does not seemes to care about the consequences arising from handling cases and the consequences of punishment. Hundreds of thousands of people which of course human resources, places and also very large costs. This paper discusses the idea of economic analysis of law in criminal law policy. This paper also discusses the reorientation of Indonesia criminal policies based on economic analysis of law. The research method used is normative juridical, qualitative research method that takes a normative critical attitude from human insight or existence and criticizies legal practige and legal dogamtics. This writing uses document studies, especially researching the laws and regulations as well as relevant books and journals
Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota CSA Teddy Lesmana; Rida Ista Sitepu
Jurnal Abdi Nusa Vol. 2 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/abdinusa.v2i2.92

Abstract

Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) guna mencapai gagasan resstoratif justice dalam menangani perkara pidana kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kegiatan pengabdian masyarakat berfokus pada penyuluhan mengenai model mediasi penal yang digunakan pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota yaitu model victimoffender mediation.
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia CSA Teddy Lesmana; Eva Elis; Siti Hamimah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i2.78

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Karena belakangan ini muncul berbagai macam kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, sehingga menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat indonesia. Merode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendektan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera di sahkan sebagai bentuk perwujudan pelindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.
Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia CSA Teddy Lesmana
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11712

Abstract

Kebijakan pidana Indonesia terkesan hanya berfokus pada kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah secara moral yang mengesampingkan salah satu tujuan diadakannya hukum pidana yakni pulihnya akibat dari suatu perbuatan pidana dan kebijakan pidana di Indonesia terkesan tidak memperdulikan konsekuensi yang ditimbulkan dari penanganan perkara dan akibat dari adanya pemidanaan ratusan ribu orang yang tentu saja membutuhkan sumber daya manusia, tempat dan juga biaya yang sangat besar. Tulisan ini membahas tentang gagasan economic analysis of law dalam kebijakan hukum pidana. Tulisan ini juga membahas tentang reorientasi kebijakan pidana Indonesia berdasarkan economic analysis of law. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, metode penelitian kualitatif yang mengambil sikap kritis normatif dari wawasan atau keberadaan manusia serta mengkritik terhadap praktik hukum maupun dogmatik hukum. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan.