Amiruddin Amiruddin
Universitas Muhammadiyah Sorong

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

FAKTOR MOTIVASI DALAM KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SORONG Matrhen Syama; Amiruddin Amiruddin; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2017): March 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.641 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor motivasi dalam Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dimana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong yang berjumlah 48 orang. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor motivasi dalam kinerja pegawai yang terdiri dari Insentif, Hubungan Antar Pribadi, Kondisi Kerja dan Sarana Prasarana secara simultan (bersama-sama) maupun  secara parsial (sendiri-sendiri) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Sorong.
Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong Yance R. Malak; Amiruddin Amiruddin; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.196 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana teknik penggumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari hasil analisis yang dilakukan maka Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15 %.  Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-,  atau  dengan  kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan.  Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.  Namun demikian apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD.  Selama periode analisis dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD.  Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %,dan 36,58 %.  Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.
Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Suku Moi Di Kota Sorong Alfrida Nakoh; Amiruddin Amiruddin; Saiful Ichwan
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2017): September 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.35 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisa, dan menjelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kehidupan Suku Moi, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kehidupan Suku Moi, dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pada kehidupan Suku Moi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Moi yang bermukim di Kota Sorong. Dari hasil analisis ditemukan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan membentuk kelompok usaha bersama,  memberikan bantuan peralatan keramba teripang, mesin sagu, ketinting, dan modal PNPM Respec untuk tiap kampung. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat, tidak adanya tenaga ahli, masyarakat belum mampu mengatur biaya hidup sendiri, pemerintah dan masyarakat belum mampu mengkaji dan memanfaatkan potensi alam yang tersedia, belum mempunyai peluang pasar yang jelas, letak geografis, penduduknya masih sangat minim/sedikit, kurangnya promosi, belum adanya Standarisasi label produk, dan kehidupan ekonomi masyarakat semakin hari semakin tersisi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain studi banding, pelatihan, bantuan modal usaha, pendampingan, memonitor dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah telah melasakan berbagai upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia suku Moi di Kota Sorong, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sorong.
Implementasi Remunerasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong Nurul Fadhilah; Amiruddin Amiruddin; Wisang Candra Bintari
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.079 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui implementasi remunerasi untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong. 2) Mengetahui kesiapan pegawai pajak dalam upaya implementasi remunerasi di KPP Pratama Kota Sorong. 3) Mengetahi kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya implementasi remunerasi di KPP Pratama Kota Sorong. Metode  penelitian ini adalah survey yaitu dengan mengadakan tinjauan langsung ke lokasi penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong yang mencapai 79 orang. Sedangkan sampel Peneliti mengambil kepala Subbagian Umum sebagai salah satu responden dan diikuti dengan pegawai yang menjabat sebagai Account Representative yaitu sebanyak 5 orang serta beberapa WP (Wajib Pajak) sebagai pihak yang menerima pelayanan. Teknik pengambilan data observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Remunerasi merupakan salah satu tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri atas kinerja yang telah dilaksanakan. 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong menerapkan sistem remunerasi yang lebih baik, dalam arti lebih transparan, lebih kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. 4) Masih terdapat kendala yang dihadapi para pegawai dalam upaya implementasi remunerasi di lingkungan KPP Pratama Kota Sorong.
KUALITAS PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA SORONG DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PAJAK Christian Rumbiak; Amiruddin Amiruddin; Saiful Ichwan
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.691 KB)

Abstract

Kota sorong merupakan Daerah berkembang yang tengah mengaklakkan pembangunan disegala bidang, oleh karena itu pembiayaan pembangunan perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan. Usaha untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam Negeri berupa pajak.Permasalahan dalam penelitian ini apakah strategi pelayanan yang diterapkan oleh aparatur di DISPENDA Kota Sorong sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Sorong, serta tujuan keseluruhan DISPENDA Kota Sorong Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak.Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelayanan, strategi dan tujuan DISPENDA Kota Sorong Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Melalui Sistem Informasi Pajak.Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pelayanan DISPENDA Kota Sorong ternyata dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh DISPENDA Kota Sorong sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang dari pengembanbangan organisasi pemerintah yang berjalan dengan baik serta perubahan sikap dan karakter aparatur atau pegawai yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, adil dan terbuka sehingga masyarakatpun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai DISPENDA Kota Sorong.
IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAMPUNG GAG DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN KABUPATEN RAJA AMPAT Haeruddin Mujuddin; Amiruddin Amiruddin; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.821 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian fungsi dan peran kepemimpinan dalam proses pembangunan dan untuk mengetahui faktor penghambat pembangunan di Kampung Gag serta untuk mengetahu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kampung Gag. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian dilakukan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat. Populasi penelitian yaitu seluruh perangkat pemerintah di Kampung Gag dan sampel berjumlah 26 orang. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka  hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik kategorisasi, reduksi, dan interpretasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan peran kepemimpinan di Kampung gag belum berjalan secara maksimal; adapun faktor penghambat proses pembangunan antara lain tingkat pendidikan SDM masih rendah, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, tidak percaya diri, sifat mementingkan diri sendiri serta letak geografis Pulau gag yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain pada sektor perencanaan pelaksanaan, pengawasan evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasi penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemerintah kampung Gag perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat Kampung Gag tingkat kesadaran dan partisipasinya dalam pembangunan Kampung Gag bisa lebih maksimal.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN MEMBANGUN DI KOTA SORONG Belkin Heluka; Amiruddin Amiruddin; Nanik Purwanti
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.691 KB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dalam studi kebijakan pembangunan.Kebijakan dalam suatu pembangunan tidak terlepas dari  yang namanya pemerintah, Dalam arti pemerintah itu adalah suatu sistem  atau wadah organisasi besar yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan pembangunan tertentu yang akan didirikan  baik dari masyarakat sipil dan masyarakat non sipil, mestinya tidak didirikan  suatu bangunan tersebut jika tidak mempunyai surat izin  dari pemerintah   melalui Dinas terkait  pada khususnya  dibagian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ,berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku di  Republik Indonesia.Dengan demikian penulis meneliti permasalahan ini  selama kurang lebih  satu bulan dari tanggal 22 Oktober s/d 19 November di dinas pu Kota Sorong. Selama penelitian penulis  memperoleh beberapa hasil penelitian  yang telah dilakukan  penulis, benar bahwa  dinas pu sangat-sangat  berperan dalam ijin mendirikan bangunan mesti harus dibawah”Komando” pengawasan atau  keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ditanah air ini, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat pada umumnya  telah mengikuti  aturan norma tersebut  kemudian berhasil mendirikan bangunan secara umum di kota sorong  telah mendirikan 70% bangunan dan yang  telah mendirikan bangunan namun yang tidak memiliki izin dari dinas pu hampir mencapai 100% untuk itu masyarakat harus berperan penting  dan mengambil bagian serta mengikuti aturan mendirikan  suatu  bangunan mestinya  harus ijin dari  pemerintah kota sorong melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dengan bangunan tersebut yang akan didirikan tidak berstatus, kesannya adalah”illegal”.
IMPLEMENTASI DESAIN AREA KERJA BAGI PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG Maria Ervylia Dyah Rinukti; Amiruddin Amiruddin; Wisang Candra Bintari
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.348 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi desain area kerja bagi efektifitas dan efisiensi kinerja bagi pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong. Organisasi yang memperhatikan penataan ruang kerja akan dapat meningkatkan produkvitas dari kinerja pegawai. Oleh sebab itu perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan penataan ruang yang sesuai dengan alur kerja setiap kantor atau bagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi desain area kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong sudah sesuai dengan standar yang diberikan dari Kantor Pusat dan bagaimana efektivitas dan efisiensi yang terjadi pada kinerja pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskristif. Sumber data berasal dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi desain kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong secara umum dapat dikatakan sudah baik dengan melihat beberapa aspek dan fasilitas yang ada pada kantor tersebut meskipun masih terus ada peningkatan yang harus dilakukan untuk menunjang kinerja pegawai.
KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN DI DISTRIK BERAUR KABUPATEN SORONG Oktovina Syatfle; Amiruddin Amiruddin; M. Yahya Pawennei
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.118 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan tata ruang wilayah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan di Distrik Beraur Kabupaten Sorong; untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan tata ruang wilayah dalam pembangunan di Distrik Beraur Kabupaten Sorong; untuk mengetahui kendala pemerintah dalam melakukan kebijakan tata ruang wilayan dalam pembangunan di Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah Observasi;  Metode Tes; Metode Kajian Pustaka; Metode Dokumentasi. Penelitian ini dilaksakan selama bulan Juli sampai bulan Oktober 2017. Populasi pada penelitian ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. Sedangkan sampel berjumlah 22 orang personil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Beraur  Kabupaten Sorong bagian bidang fisik dan prasarana tata ruang dan lingkungan hidup menjalankan perannya dalam perencanaan penataan ruang di Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan; Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan koordinasi; Kerja sama yang baik dengan masyarakat; Sistem pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah; Meningkatkan infrastruktur dan prasarana; Adanya pengawasan disegala bidang; Strategi peningkatan pembangunan kapasitas daerah. Kendala dalam melakukan kebijakan tata ruang ialah kurangnya angaran; kekurangan SDM; Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur; Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional; Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. Berdasarkan hasil maka disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah telah melakuan tugas dan fungsinya; Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong disusun untuk mengembangkan struktur ruang dan pola ruang wilayah; Distrik Beraur telah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dengan mengevaluasi seluruh kegiatan.
Identifikasi Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Potensinya Di Kabupaten Sorong Slamet Slamet; Amiruddin Amiruddin; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2017): December 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.294 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah; untuk mengetahui identifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah; dan untuk mengetahui proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah. Peneltian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini ialah dinas pendapatan provinsi Papua Barat dengan sampel dinas pendapatan daerah Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain, rata-rata pertumbuhan dalam sepuluh tahun periode pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada retribusi daerah sebesar 34,6% kemudian pajak daerah sebesar 50,6% sedangkan penerimaan lain-lain 14.8%; Identifikasi setiap jenis pajak daerah berupa pajak prima, pajak berkembang, pajak terbelakang, dan pajak potensial. Identifikasi setiap jenis retribusi berupa retribusi prima, retribusi potensial, retribusi berkembang, retribusi terbelakang, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja, dan retribusi perikanan. proyeksi pajak daerah menggunakan persamaan eksponensial; Ln Y = 19,80992 + 0,189813 X, sedangkan persamaan proyeksi retribusi daerah menggunakan persamaan eksponensial; Ln Y = 19,64295 + 0,081971 X. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah dan retribus terhadap total penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah selalu mengalami fluktuasi; beberapa jenis pajak dan retribusi tidak terindentifikasi dikarenakan tidak dimiliki dan baru berjalan; adapun proyeksi pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2012 dan meningkat pada tahun 2013.