<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah, untuk mengetahui transparansi dan efektifitas dalam restrukturisasi birokrasi, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan transparansi dan efektifitas dalam restrukturisasi birokrasi tersebut. Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah yang representative yaitu 10 orang. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan dengan cara tertutup atau proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan pembahasan terbatas hanya dilakukan oleh struktur formal, yaitu Birokrasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melibatkan elemen lain khususnya masyarakat sebagai salah satu elemen penyokong Good Governance, dan didasarkan oleh pertimbangan kepentingan subjektif birokrat dari pada pertimbangan objektif; Restrukturisasi birokrasi tidak dapat mewujudkan peningkatan kompetensi administrasi, yaitu bahwa peningkatan kompetensi lembaga belum dapat diwujudkan karena masih ditemuinya realitas overlap/duplikasi tugas pokok dan fungsi antar Lembaga. Restrukturisasi birokrasi belum/tidak dapat mewujudkan peningkatan transparansi, karena secara formal dalam tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang dibentuk hal tersebut tidak diakomodasi. Restrukturisasi birokrasi tidak dapat mewujudkan peningkatan efisiensi, karena hasil restrukturisasi ternyata efisiensi penggunaan dana publik (APBD) untuk keperluan birokrasi tidak menjadi lebih efisien namun justru kuantitas dan persentasenya cenderung meningkat.]]>
