Rabiatul Adawiyah
Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaeh Jln. Tengku Chik diTiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG Rabiatul Adawiyah; Nazaruddin Nazaruddin; Rasyidin Rasyidin
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7718

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang serta menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan fasilitas objek wisata Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan dipusatkan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti memilih lokasi Aceh Tamiang karena di Aceh Tamiang memiliki keunikan dibidang pariwisatanya yang tidak dimiliki di daerah lain. Namun sangat disayangkan masih banyak objek wisata yang belum optimal dalam mengembangkan fasilitas pariwisatanya, sehingga banyak wisatawan yang enggan kembali ke tempat wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang belum optimal. Dapat dilihat dari variabel sumber daya yang masih terbatas, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusianya. Dari segi sikap pelaksana (Disposisi) juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam variabel komunikasi sudah berjalan baik antar dinas pariwisata dan dengan masyarakat, namun koordinasi dengan dinas lain masih belum berjalan optimalkarenabelumadasinkronisasi program antarinstansi. Bila dilihat dari variabel struktur birokrasinya sudah baik karena sudah terdapat SOP dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.