Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) MENGANULIR PERATURAN YANG DIBUAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM I Gede Suantara
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.024 KB)

Abstract

Latar belakang Penelitian ini adalah adanya gugatan 14 Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos verifikasi Administrasi ke Bawaslu, dimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 yang dibuat lembaga KPU dianggap bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , khususnya penggunaan Aplikasi Sistem Politik (SIPOL) dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019, dan dalam Putusan Bawaslu menganulir sebagian peraturan yang dibuat KPU, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Adapun hasil penelitannya Adalah keberadaan obyek sengketa Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dikaitkan dengan beberapa teori Perundang-undangan dan lembaga negara dalam hubungannya dengan penggunaan wewenang dianggap melampui kewenangan, Bawaslu menganulir Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena jelas didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan khususnya pasal 9 ayat (2) dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 76 ayat (1), terkait dengan hal dimaksud seharusnya lembaga Bawaslu sebelum mengadili Partai Politik, mengajukan yudicial review ke Mahkamah Agung, karena lembaga inilah yang punya wewenang untuk mengujinya. Namun secara tahapan penyelenggaraan Pemilu, lembaga KPU taat dan patuh mengikuti putusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, sehingga akibat putusan itu mengakibatkan Perubahan Jadwal, Program dan Tahapan Pemilu 2019 dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.