Muzahhirin Muzahhirin
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEDUDUKAN BAWASLU DALAM SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUN Muzahhirin Muzahhirin
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.42 KB)

Abstract

Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus memiliki gagasan yang berkembang dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan dan kesejahteraan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan demokrasi. Sebagai salah satu perwujudan negara republik Indonesia dalam hal menjalankan demokrasi adalah melalui pemilihan umum dalam memilih Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, maupun pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, eksistensi dan prosfek Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal penanganan pelanggaran Pemilihan Umum cukup besar yakni dapat melakukan fungsi sebagaimana tugas-tugas kepolisisan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemilu seperti yang tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 135 A ayat (2) yang mengatakan bahwa “ Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.