Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM) Ni Putu Eliana Trisnayani; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research aims are to study and to analyze inheritance rights of children that born beyond marriage according to KUHPerdata and Balinese Adat Law and also to know the similiraties and differences between those laws. KUHPerdata states that only recognized children which born beyond marriage that entitle to parents inheritance, however for “unlegitimate” child did not get the rights. KUHPerdata also regulate percentage of inheritance rights for the children beyond marriage, it can be seen in Article 863-865 KUHPerdata. In addition, in Balinese adat law did not recognize the children beyond marriage rights as a heir from his biological father, thus the civil relations only to his mother. However, children beyond marriage will be under their parents responsibility, limited to giving off not heritance.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN WARISAN PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL) Halid Hasbi; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami seta apa dasar pertimbangan hukum Majelis hakim Hakim mengenai pembagian harta bersama dan warisan pada perkawinan polgami dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL. Metodologi penelitian dalam penelitian ini jenisnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute aproach). Sedangkan analisis data mengunakan diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data dari bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan. Hasil Penelitian, dalam pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan polgami ini adalah Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Adapun cara pembagiannya adalah untuk isteri pertama 1/2 ditambah 1/3 dari harta bersama. Adapun pertimbangan hokum majelis Hakim adalah harta waris dibagi setelah terlebih dahulu diselesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) sedangkan dasar yang digunakan untuk pembagian harta warisnya menggunakan al Quran Surat An-Nisa.

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI BARANG ELEKTRONIK: (STUDI DI PT NUSPEN UNIT PUNIA KOTA MATARAM) Kadek Krisnawan; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan terjadinya perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram, dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian prosedur pelaksanaan perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram sangat sederhana dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih lima belas menit saja. Sedangkan bentuk penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah. jadi maksud dari musyawarah untuk mencapai mufakat atau negosiasi ini adalah pengambilan keputusan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sudah mengikuti musyawarah.

TELAAH HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA BUMDES SEMANGAT PEMUDA DESA GIRI SASAK DENGAN PT. GERBANG NTB EMAS DALAM PROGRAM PAKET BISNIS MAHADESA (TRADE AND DISTRIBUTION CENTER): (Studi Kasus Desa Giri Sasak) Nurwulan Indri Yanti; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dalam program paket bisnis Mahadesa (Trade and Distribution Center) dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontraktual perjanjian kerjasama Trade and Distrubution Center antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. GNE dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE yaitu dengan cara melakukan upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi) yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan pada kontrak kerjasama MINITDC yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa apabila masalah wanprestasi terjadi maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika penyelesaian musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

Kajian Yuridis Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank Terhadap Harta Bersama: (Studi Putusan Nomor : 676/Pdt.G.PLW/2016/PN.JKT.Sel) I Ketut Mahatma Adi Putra Utama; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.862 KB)

This study aims to determine the implementation of the encumbrance of Mortgage in the joint property bank credit agreement and the execution of the object of Mortgage guarantee that has not been disclosed in Decision Number: 676/Pdt.G.PLW/2016/PN. JKT.Sel. This type of research uses normative research. The results of the study of the imposition of Mortgage in the bank credit agreement on joint assets after the death of the late Bambang Heryanto had to wait for the decision of the Religious Courts regarding the distribution of inheritance and the obligation to pay debts of the late Bambang Heryanto. While the form of execution of the object of mortgage is carried out by auction execution of the object of dispute.There are 4 main stages in the auction of collateral goods, namely Auction Preparation, Auction Implementation, Auction Minutes, Bookkeeping and Auction Reports.

Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Isdiatul Islamiah; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study describes most children adoption practices in Bima Regency, reviewed from Government Regulation No 54 of 2007. It also identifies factors preventing the process according to the regulation from being practiced. This study is an empirical one. Results of this study show that the most children adoption practices in Bima Regency are not according to the regulation. Most foster parents do not submit the adoption application to the court. Thus, the adoption is legally invalid. The lack of legal awareness is the factor preventing the legal adoption practice.

Analisis Yuridis Cerai Gugat Dengan Alasan Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah: Studi Putusan PA Praya Nomor 1071/PD.G//2020/P1.Pra Lale Dita Ayu Liantari; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research’ aims are to know Islamic law and positive law perspectives on the verdict of Praya Islamic Court Number 1071/Pdt.G/PA.Pra on divorce because of an affair also to know judge’s consideration in the verdict Number 1071/Pd.G/2020/PA.pra Praya Islamic Court, Central Lombok whether if it has been align with the binding laws. This research applies normative legal research. research’ result shows that according to Indonesian positive laws and Islamic Compilation Law also judge’s consideration reviewed with Law Number 1 of 1974 on Marriage Article 39 letter (f), and Article 115 and 116 Islamic Compilation Law .

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search