H. Zaenal Arifin Dilaga
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG KAYANGAN TERHADAP MUATAN BARANG BERGERAK (STUDI DI KECAMATAN KAYANGAN) Ikhsan Fiqriady; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.532 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab PT. ASDP Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur yaitu memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang terkena musibah di dalam kapal. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja untuk membicarkan secara kekeluargaan antara korban dan memberikan santunan berupa uang.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO MILIK PEMERINTAH DESA (STUDI DI DESA RUMAK) Lalu Rizal Al Azhari; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.515 KB)

Abstract

This research has the purpose to find out and explain the implementation of the lease agreement for shophouses between the village government and lessee, and find out and explain the dispute resolution on the lease agreement if the leaseholder leases again the object to another party. The implementation of the lease agreement for shophouses owned by the village government has been implemented by a written agreement, the lease agreement procedure for shophouses usually has been doing by Rumak Village people firstly by negotiation between the Rumak Village Government and the lessee. The dispute resolution if both parties have a dispute in this lease agreement between Rumak Village Government and the lessee, they have been doing by consensus discussion
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT) Dedik Purnomo Aji; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.294 KB)

Abstract

This work aims are to know and to explain implementation of charter school development agreement and also to know the default settlement mechanism of the agreement between West Lombok Regency Local Government and CV. Cahaya Lestari. This research is normative legal research. The school development charter agreement implemented in written form in direct appointment by the Education and Culture Office of West Lombok Regency to the CV. Cahaya Lestari, however the default settlement mechanism in this agreement between parties are by discussion to accelerate the settlement process thus CV. Cahaya Lestari could continue their project according to the agreed due date.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK ANTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB DENGAN PT. FAJAR JAYA SENTOSA Affan Insan Fanady; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.078 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum dan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dasar hukum adanya program pelaksanaan pekerjaan bantuan pupuk dalam rangka upsus untuk mendukung jaringan irigasi dan tersier pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan pada perjanjian kerjasama pengadaan pupuk tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang tercantum dalam surat kontrak perjanjian Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015.Adapun hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan adalah adanya barang yang tidak sesuai pada saat barang tiba karena mekanisme yang digunakan adalah uji coba barang dilakukan di gudang penyangga bukan pada saat masih ada barang pupuk berada di pihak penyedia.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN DAN KIOS PANGKALAN LPG 3 KG: (Studi di Kios Putra Tenganan) Made Bagus Dewayana Manu Saputra; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.71 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk hubungan hukum dan pengaturan tentang peluang dan atau terjadinya wanprestasi antara pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Putra Tenganan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg memiliki hubungan hukum jual beli dan distribusi (jual beli campuran). Pihak Agen berpeluang melakukan wanprestasi terhadap Kios pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Pangkalan tidak dapat meminta ganti rugi karena keadaan pandemi/wabah. Wanprestasi yang dilakukan oleh Kios Pangkalan itu menjual tabung gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750-365 Tahun 2019, tidak memiliki alat standar seperti APAR, timbangan dan wadah pengetes kebocoran, serta tidak memiliki arsip dalam kegiatan penerimaan, penyaluran, dan persediaan tabung gas LPG 3 Kg selama 5 tahun.
PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BTN SWETA Ahmad Ramdani Rahman; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.25 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir, mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata pasal 1150 Tentang Jaminan Fedusia, dan bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BANGUNAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN DISPERINDAG: (Studi di Kabupaten Lombok Barat) Manda Afyan Nugraha; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.269 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan isi dan bentuk dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pedagang dan Disperindag adalah perjanjian tertulis yang merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak serta kewajiban yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Isi perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat yaitu tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan/Kios/Tanah nomor : 510/326.22/Perindag/2012 yang berisi 14 butir pasal. Dalam butir pasal 5 di dalam surat perjanjian antara pedagang dan Disperindag terdapat larangan yaitu tidak memindahtangankan kepada pihak lain dan merubah bentuk kios tanpa sepengetahuan pihak pengelola (Disperindag Kabupaten Lombok Barat), namun masih ada pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Penyelesaian wanpretasi terhadap perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat agar tercapainya jalan damai yakni apabila pihak penyewa ingin mengalihkan kepada pihak lain, diharuskan untuk memberitahukan pihak Disperindag Kabupaten Lombok Barat terlebih dahulu, agar dapat dibuatkan perjanjian atau kontrak baru untuk penyewa yang baru, sehingga tidak terjadi wanprestasi.
Tentang Pertanggungjawaban Dealer Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Pada PT. SPS Motor Honda Ahmad Maulana Rizki; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.158 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1126

Abstract

This study aims to determine the dealer’s responsibility if there is a hidden defect of the goods claimed by the buyer at PT. SPS Motor Honda. Furthermore, this study aims to analyze the internal and external factors constrain the parties in the motorcycle sale and purchase agreement at PT. The seller and the buyer carried out SPS Motor Honda. This type of research is empirical normative legal research. The results of this study showed that the dealer’s responsible in the case of a hidden defect of the goods claimed by the buyer. The internal and external factors constrain the parties in the motorcycle sale and purchase agreement at PT. SPS Motor Honda. The solutions done by PT. SPS Motor Honda if internal and external factors become obstacles in the motorcycle sale and purchase agreement and a hidden defects that consumers claim, then PT, SPS Motor Honda prioritizes the principle of deliberation/consensus with the aim of customer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of PT. SPS Motor Honda.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga : Studi Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Kis. Denny Imaduddin Akbar; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.002 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1187

Abstract

Fiduciary is one of the material guarantees known in Indonesian law. In the fiduciary agreement, goods used as objects of fiduciary security are still under control of the debtor and it cannot be controlled by creditor, so in this case, transfer of ownership without physically. Debtor must have good faith in maintaining the object carefully. The method of this research is normative legal research. The result of this research shows that legal protection for creditor consists of two ways namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is inclusion of prohibition clause for debtors to lend of the object of fiduciary to third party without the approval of creditor. Repressive legal protection where creditor can file a lawsuit to the court according to domicile. In Article 23 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary stated that debtor is prohibited from transferring, mortgaging, or leasing to other parties of the object of fiduciary which are not inventory items, except prior written approval from creditor.