Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.466

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Unram Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Empiricism Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

Wiwiek Wahyuningsih

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 4088054

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PROTECTION AGAINST THE LAW OF LAND RIGHTS IN PROCUREMENT AND CANCELLATION RIGHTS LAND FOR PUBLIC INTEREST ., Arba; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta
Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Vol 18, No 1 (2014): Jurnal Penelitian
Publisher : Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to study and understand the legal principles of legal protection arrangements rights of individuals and communities in the provision of land for the development of means of general interest based on Act No. 20 of 1961 and Act No. 2 of 2012.These research is normative law, therefore the method of approach is useful to review the normative foundations, norms, concepts of the law written in the legislation. The approach is the approach of the legislation, the concept approach, analytical approach, and comparative approach.The results after analysis showed that: a good provision of land for the development of means of general interest based on Act Number 20 of 1961 as well as based on Act Number 2 of 2012 while providing legal protection high on the right. This is reflected in the various provisions of the law are decanted in the second law. More over even provide the same legal protection, but between this law there are similarities and differences of laws principles and the legal process in the implementation

Registration Of Name Rights To Land Object Auction (Study in Mataram City) Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Unram Law Review Vol 6 No 1 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i1.227

This study examines the procedure for transferring the title to the auction object. The type of research used in this article is normative and empirical research using the statutory approach, conceptual approach, and practical approach. The results showed that the implementation of the transfer of name procedures for the transfer of land rights through auction, namely: 1) Applying for registration of the transfer of ownership rights to land due to auction through the service counter that has been provided, 2) The Land Office Service Counter Officer conducts Examination of Application Files, 3 ) Paying Land Rights Registration Fee, 4) Carrying out the Work Process, Recording and Correspondence, 5) Issuing certificates, 6) Submission of certificates. Meanwhile, if there are objections raised by the owner of the land being auctioned (debtors in default), related to the application for land registration submitted by the winner of the auction (buyer), then in this case the National Land Agency will temporarily suspend the application process for the transfer of the name of the auction object until there is a settlement, between the disputing parties.

Pengakuan Pemilik Sertifikat Secara Dibawah Tangan Atas Keberadaan Hak Orang Lain pada Sertifikatnya Arief Rahman; Sahnan Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengkajimengenai akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah yang dibuat secara dibawah tangan apakah dapat atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan sertifikat oleh pihak lain yang haknya masuk dalam sertifikat tersebut. serta mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain.Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian hokum empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. kedudukan surat pernyataan atau pengakuan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan mengenai adanya hak orang lain dalam sertifikatnya hanya sebagai alat bukti saja bahwa subyek yang namanya terdaftar didalam sertifikat tersebut mengakui adanya hak orang lain yang masuk dalam sertifikatnyadan adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain adalah meminta kepada subyek yang terdaftar namanya didalam sertifikat tersebut untuk melakukan pemisahan terhadap tanah yang menjadi haknya serta membuat akta peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang dilakukan pemisahan tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan proses balik nama.

Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram Wiwiek Wahyuningsih; Arba -; Shinta Andriyani
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties. This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.

Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Shinta Andriyani; Wiwiek Wahyuningsih; Mohammad Irfan
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.283

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Muhammad Arba; Any Suryani; Sahnan Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.25

Manusia dalam kehidupannya selalu mengantungkan diri dengan tanah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Hukum Adat Sasak asli menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta benda si pewaris yang berupa tanah dan rumah karena anak perempuan adalah anak yang akan dibawah keluar oleh suaminya. UUPA menentukan tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hukum Islam sudah menentukan dalam Al-Qur’an Surat Annisa 11 bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Hukum Adat Sasak menganut sistim kekerabatan Patrilineal sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewarisi tanah. Akan tetapi perkembangan sekarang sudah menerapkan sistim kekerabatan Parental, yaitu anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak waris atas tanah.

Kedudukan Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Warisan Perspekstif Hukum Agraria Dan Hukum Adat Sasak: (Studi Di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara) Wiwiek Wahyuningsih; Arief Rahman; Mualifah Mualifah
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.35

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan menurut UUPA dan Hukum Adat Sasak (Lombok Utara); dan Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Sasak (Lombok Utara). Penelitian ini penelitian hukum empiris sehingga metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan empiris.Hasil peneli tian disimpulkan bahwa di kalangan masyarakat suku Sasak di Lombok Utara sudah terjadi perubahan yang signifikan tentang pola pembagian warisan. Terdapat 3(tiga) pola pembagian warisan tanah, yaitu: 1. Pola pewarisan patrilineal (hukum adat), yaitu hanya ahli waris laki-laki yang berhak mewarisi tanah, sedangkan ahli waris perempuan tidak berhak; 2. Pola pewarisan parental (agama Islam), yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama berhak mewarisi, tetapi dengan porsi yang berbeda; 3. Pola pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari orang tua dengan para ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: pendidikan, hukum, budaya masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT (STUDI DI KANTOR BPN KABUPATEN LOMBOK UTARA) Rina Rizqika Aolia; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The purpose of this study is to determine the implementation of granting ownership rights to State land in practice at the Land Office of North Lombok Regency and the obstacles and solutions in the implementation of granting ownership rights to the State land. The type of research used is empirical law using a normative approach and an empirical approach. The implementation of granting ownership rights to State land is regulated in the regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning procedures for obtaining and canceling rights to State land and management rights. In granting ownership rights to State land, there are several stages, starting from the requirements for the application for ownership rights, the requirements for granting ownership rights, measuring, granting ownership rights to State land and fulfilling the obligations to receive these rights. The Land Office should make more efforts to provide legal awareness to the public, especially regarding the importance of proof of ownership of land through counseling.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTEK BUNDA DESA LABUHAN HAJI DENGAN APOTEKER PENGELOLA Alvin Julian Pradana; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola didasarkan atas perjanjian kerjasama yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja apoteker. Apabila timbul perselisihan, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola akan diselesaikan secara musyawarah.

PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INDIHOME ANTARA PT. TELKOM DENGAN PEMILIK INDEKOS Muhammad Samsul; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian berlangganan produk Indihome antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan pemilik indekos.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data yang diolah sebagai sumber penulisan penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Mengacu pada hasil dari penelitian ini,dapat diketahui bahwa perjanjian berlangganan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang ditanda tangani para pihak. Perjanjian berlangganan pada dasarnya sejenis dengan perjanjian jual beli sebagaimana dikenal pada umumnya. Akan tetapi, perjanjian berlangganan dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penelitian inidalam pembahasannya juga turut membahasa mengenaimekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian sedemikian bisa di lakukan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilanmaupun melalui jalur non litigasi, atau yang juga dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

Co-Authors Alvin Julian Pradana Angga Dimas Pratama Any Suryani Arba - Arba, H.M. Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Aris Munandar Bening Tyas Wijayanti Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Farah Sahirah Farah Savira H. Arba Arba I Kadek Tisna Ira Sulistya Lalu Hadi Adha Mohammad Irfan Mr. Arba Mr. Sahnan Mualifah Mualifah Muhamad Izrul Gunawan Muhammad Arba Muhammad Samsul Muhammad Teguh Rahmadi Muhammad Yusril Alawi Muzakkir Walad Rina Rizqika Aolia Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Shinta Andriyani Shinta Andriyani Wawan Satriawan

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search