Fathoni, M. Yazid
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia M. Yazid Fathoni; Salim HS; Aris Munandar; Rahmawati Kusuma; Mohammad Irfan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.39

Abstract

Meskipun telah di undangkan hampir hampir setengah abad, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini nampak dari banyaknya perkawinan yang mengacu hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum terhadap masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terkecuali bagi Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi pernikahan poligami siri.
SENGKETA PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN DINAS KEHUTANAN Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat; Anang Husni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.328 KB) | DOI: 10.29303/ius.v4i3.427

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa  pemanfaatan tanah kawasan hutan  di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesainkan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data  yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif.  Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi  secara yurudis normatif. (c). budaya masyarakat. (2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.
Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 M Yazid Fathoni
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.062 KB)

Abstract

Pada saat ini, hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistematikanya  selalu dimulai dengan bagian Ketentuan Umum. Dalam Ketentuan Umum tersebut coba diterangkan, dijelaskan, atau didefenisikan pengertian-pengertian yang digunakan peraturan perundang-undangan tersebut; pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-undangan tersebut. Perumusan masalah yang ingin dikaji adalah: Bagaimana pengertian dan ruang lingkup “agraria” yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960? Dan Bagaimanakah implikasi pengertian “agraria” dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960?. Metode yang digunakan untuk memecahkan perumusan masalah tersebut adalah dengan metode analisis normatif.  Berdasarkan analisis dalam artikel ini diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Ketentuan Pokok Agraria tidak ditemukan secara jelas pendefenisian pengertian-pengertian yang digunakan oleh undang-undang tersebut, pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-perundangan tersebut. Walaupun tidak diterangkan secara spesifik, namun dari norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa lingkup agraria yan dimaksud undang-undang tersebut sesungguhnya melingkupi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960 lebih luas atau diperluas lingkupnya  dibandingkan dengan pengertian sehari-hari. Oleh sebab itu, berdasarkan lingkup agraria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria hampir sama dengan pengertian sumber daya alam.Kata Kunci : agraria, pengertian, implikasi
Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Rahmawati Kusuma; M.Yazid Fathoni; Hasan Asy’ari
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i1.2088

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menginventarisir pengaturan yang terkait dengan penempatan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (compartive approach). Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab VII yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PD. BPR NTB MATARAM (STUDI PD. BPR NTB MATARAM) Aghna Vitra Baradi; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.287 KB)

Abstract

This research aims are to know the credit provision in PD. BPR NTB Mataram and its dispute settlement mechanism. This research is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. Source and type of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials which collected by library research with qualitative method. Steps of credit provision in PD. BPR Mataram are credit request submission, debtor’s data analysis, credit decision, debtor’s cash disbursement. However, the settlement of bad credit steps are collecting of debt from the debtors, sending letters of warning 1, 2 and 3 and finally, the handover the guarantee voluntarily.
PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN: (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah) Irpan Manik Pujiana; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.938 KB)

Abstract

Penelitian ini berutujuan mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah dan kendala-kendala yagn terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan agama Praya Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digukanakan adalah metode analisis kualitatif. Peran hakim mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian memiliki beberapa proses yaitu tahapan pramediasi, pembentungan forum, pendalaman masalah, penyelasaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi pada saat proses mediasi pada kasus perceraiannya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah seperti kurangnya tenaga hakim mediator, keinginan para pihak yang sangat kuat untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga dan jarak tempuh yang sangat jauh.
Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel: (Studi Putusan Nomor : 263/ Pdt. G/2014/ PN. Mtr) Rifqi Khaeratul Ihsan; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.642 KB)

Abstract

This study is a normative one with statute, conceptual, and case approach. The study is conducted by analyzing issues-related cases that are settled already with permanent legal force. Sources and materials in this study are secondary ones, which are laws and regulations related to the case and issue, obtained through literature study. Results of this study identify indicators as judges’ consideration material in deciding the act of abusing the law, in particular, in the cooperation agreement of hotel management (A Study of Decision No : 263/ pdt. G/2014/ PN. Mtr).
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Nomor; 0752/Pdt.G/2015/PA.JB Novitaningsih Dwi Trisnawati; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.793 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1161

Abstract

This study aimed to find out the marriage wealth distribution based on Islamic law and Civil law in verdict number 0752/Pdt.G/2015/PA.JB. The research used a normative research method with the law, conceptual, and case approaches. The research results of the judge's decision decided that the plaintiff's lawsuit was partially granted by stating that the plot of land and the building that became the object of the lawsuit was the defendant's innate property while the cost of renovating the house was the plaintiff's innate property. The object of dispute in this lawsuit was not Joint Property (Gono-Gini) because of Article 35 of Law Number 1 of 1974 jo, Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law, which meant the joint property was wealth obtained from husband and wife during their marriage bond. The distribution of marital wealth could be determined otherwise if both parties had a marriage agreement, either before or after the marriage took place. The marriage agreement was made in writing and ratified by the marriage registrar or notary. This marriage agreement applied as law for those who created it and also applied to third parties as long as they were involved.
Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran : Studi Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg Ramona Milenia Rohadi; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.629 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1171

Abstract

This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations associated with the determination of the Malang District Court Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg and the making a marriage agreement according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This type of research is normative research with a statutory approach (Statue Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach) and uses qualitative analysis. The results of this study, the basis of the judge's legal considerations in Decision Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg is due to the marriage agreement deed made before a Notary based on the Constitutional Court Decision Number 69/PUU /XIII/2015, that the marriage agreement can be made after the marriage performed. While the time of making the marriage agreement based on the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 stipulates that the marriage agreement can be made before it is held or during the marriage bond can and ratified by the Marriage Registrar or Notary.
Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Suela, Lombok Timur Baiq Annisya Desti Aulia; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1564

Abstract

The aims of this study is to identify and analyze unsecured loan agreements, especially in the Activity Management Unit (UPK). This study uses an empirical normative research method with conceptual approach, statute approach, and sociological approach. The agreement without any guarantee is one of the Community Empowerment Trust Fund (DAPM) programs in poverty reduction efforts. Based on the results of the research, the problems that arise are default in the form of bad loans and transfer of loan payments that occur due to several factors. The solution is to carry out several stages without giving a fine to the debtor.