Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Unram Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Private Law Universitas Mataram
Shinta Andriyani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PROTECTION AGAINST THE LAW OF LAND RIGHTS IN PROCUREMENT AND CANCELLATION RIGHTS LAND FOR PUBLIC INTEREST ., Arba; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta
Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Vol 18, No 1 (2014): Jurnal Penelitian
Publisher : Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to study and understand the legal principles of legal protection arrangements rights of individuals and communities in the provision of land for the development of means of general interest based on Act No. 20 of 1961 and Act No. 2 of 2012.These research is normative law, therefore the method of approach is useful to review the normative foundations, norms, concepts of the law written in the legislation. The approach is the approach of the legislation, the concept approach, analytical approach, and comparative approach.The results after analysis showed that: a good provision of land for the development of means of general interest based on Act Number 20 of 1961 as well as based on Act Number 2 of 2012 while providing legal protection high on the right. This is reflected in the various provisions of the law are decanted in the second law. More over even provide the same legal protection, but between this law there are similarities and differences of laws principles and the legal process in the implementation
SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI DESA SENTELUK KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani; Diman Ade Mulada
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i1.382

Abstract

Belum adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat) terhadap suatu hak atas tanah menyebabkan belum terwujudnya tertib hukum dan tertib administrasi sehingga hal ini dapat memicu terjadinya sengketa hak atas tanah. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat dari tidak dilakukannya kegiatan legalits formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang beralaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legaitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Dalam kegiatan ini, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi tidak begitu banyak karena kondisi pandemi covid 19. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus hukum yang mereka hadapi kepada tim penyuluh terutama yang terkait dengan legalitas formal kepemilikan hak atas tanah. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Desa Senteluk akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya
Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Dalam Jual Beli Tanah Shinta Andriyani; Wiwiek Wahyuningsih; Arief Rahman
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bentuk kekuatan hukum akta penikatan jual beli tanah yang di buat oleh notais bagi para pihak akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual-beli tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data kemudian dianalisis kualitatif. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual-Belinya adalah sangat kuat, karena merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, 2) Akibat-akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta Pengikatan Jual Beli Tanah: (a) Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli, untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, (b) Perjanjian berakhir dan sepanjang perlu kedua belah pihak melepaskan diri dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penjual ditambah denda yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual.
Registration Of Name Rights To Land Object Auction (Study in Mataram City) Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Unram Law Review Vol 6 No 1 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i1.227

Abstract

This study examines the procedure for transferring the title to the auction object. The type of research used in this article is normative and empirical research using the statutory approach, conceptual approach, and practical approach. The results showed that the implementation of the transfer of name procedures for the transfer of land rights through auction, namely: 1) Applying for registration of the transfer of ownership rights to land due to auction through the service counter that has been provided, 2) The Land Office Service Counter Officer conducts Examination of Application Files, 3 ) Paying Land Rights Registration Fee, 4) Carrying out the Work Process, Recording and Correspondence, 5) Issuing certificates, 6) Submission of certificates. Meanwhile, if there are objections raised by the owner of the land being auctioned (debtors in default), related to the application for land registration submitted by the winner of the auction (buyer), then in this case the National Land Agency will temporarily suspend the application process for the transfer of the name of the auction object until there is a settlement, between the disputing parties.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram Wiwiek Wahyuningsih; Arba -; Shinta Andriyani
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.789 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i1.150

Abstract

Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties. This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.
Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris Arief Rahman; Zaeni Asyhadie; Shinta Andriyani; Diman Ade Mulada
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pendaftaran hak atas tanah yang belum dibagi waris yang didaftarkan oleh seorang ahli waris dan mengkaji kekuatan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis pendaftaran hak atas tanah yang belum dibagi waris yang dilakukan pendaftaran oleh seorang ahli waris adalah tidak diperbolehkan secara hukum karena terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan pembagian warisan antar ahli waris yang dibuktikan dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Sehingga atas dasar itu kemudian ahli waris yang diberikan hak atas tanah tersebut melakukan kegiatan pendaftaran tanah di kantor badan pertanahan yang berwenang dan kekuatan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun tidak berlaku ketentuan ayat (2) nya karena proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara itikad tidak baik sehingga pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut meskipun jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut telah lewat.
Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Muhammad Arba; Any Suryani; Sahnan Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.25

Abstract

Manusia dalam kehidupannya selalu mengantungkan diri dengan tanah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Hukum Adat Sasak asli menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta benda si pewaris yang berupa tanah dan rumah karena anak perempuan adalah anak yang akan dibawah keluar oleh suaminya. UUPA menentukan tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hukum Islam sudah menentukan dalam Al-Qur’an Surat Annisa 11 bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Hukum Adat Sasak menganut sistim kekerabatan Patrilineal sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewarisi tanah. Akan tetapi perkembangan sekarang sudah menerapkan sistim kekerabatan Parental, yaitu anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak waris atas tanah.
PERTANGGUNGJAWABAN PPAT YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Nomor 412/PDT/2018/PT DKI) Khanza Inas Az-Zahra Fikry; Shinta Andriyani
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.99 KB)

Abstract

This study aims to determine the validity of the sale and purchase deed that has juridical defects,the legal sanctions against PPAT for falsifying the sale and purchase deed signed,the basis and consideration of the judge in adjudicating the case in decision Number 412/PDT/2018/PT DKI.Type of research is normative legal research using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the research, the sale and purchase deed he made was null and void, the legal sanctions given were paying material losses and paying court fees, the basis and consideration of the judge were false evidence, Law Number 1 of 1974,and the Civil Code.
Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon: (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah) Nurul Latifa; Shinta Andriyani
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.237 KB)

Abstract

This research has the purpose to find out clearly how the implementation of the rice purchase agreement with Ijon System in Darek Village, West Praya district, Center Lombok Regency and How the ijon buy and sell systems based on the Indonesian Civil Code and Islamic law. This research has been doing by implemented the normative-empirical legal research method that using a statute approach, a conceptual approach, and a sociological approach. Based on the research problem and the purpose of the study namely the deep analysis of how the implementation of the ijon buy and sell rice system from the beginning of implementation until the end of the ijon buy and sell rice system. Because of this, the researcher found out the validity of the Ijon buy and sell rice system based on Indonesia Civil Code and Islamic Law
Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pt. Bunga Raya Lestari Dalam Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Sumbawa I Delviana Aurellia Rieswandhani; Shinta Andriyani
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.015 KB)

Abstract

This research aims to find out the implementation and the obstacles that occur in the implementation of construction contracts between the Office of Public Works and Housing of West Nusa Tenggara Province and PT. Bunga Raya Lestari in the construction/rehabilitation of roads and bridges in region Sumbawa I. This is an empirical legal research by observing field data as the main source of research. Construction services activities require a form of written engagement between service providers and users of construction services called construction work contracts. A construction work contract is an important document that contains provisions that affect the rights and obligations for service users and service providers that are made in detail and must be look at all aspects, especially the legal aspects. Construction contract made between the Office of Public Works and Housing (PUPR) of West Nusa Tenggara Province and PT. Bunga Raya Lestari to carry out the construction/rehabilitation of roads and bridges in the region Sumbawa I, made legally and applicable as a law for those who make it. The contract phase is divided into three, namely the pre-contract, the contract and the post-contract. This road and bridge construction/rehabilitation activity is also inseparable from the obstacles that occur, such as non-technical obstacles and technical obstacles.
Co-Authors Any Suryani Arba - Arba, H.M. Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Azizah Dyan Lestari Delviana Aurellia Rieswandhani Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Khanza Inas Az-Zahra Fikry Muhammad Arba Novi Zanta Putri Dalla Nurul Latifa Rani Lestari Sahnan Sahnan Wiwiek Wahyuningsih Zaeni Asyhadie