Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Abdimas Yustisia Lentera Hukum Diponegoro Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Bina Hukum Lingkungan Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services ASEAN Journal of Community Engagement Unnes Law Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Journal of Strategic and Global Studies IBLAM Law Review Jurnal Bina Desa Bina Hukum Lingkungan Yuris: Journal of Court and Justice
Rofi Wahanisa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia -, Suhadi; Wahanisa, Rofi
Pandecta Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Suhadi, Suhadi; Fibrianti, Nurul
Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ”alat pembuktian yang kuat”, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.
PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Wahanisa, Rofi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Hidayat, Arif; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.
Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia -, Suhadi; Wahanisa, Rofi
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2325

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Hidayat, Arif; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.
PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Wahanisa, Rofi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.
SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Suhadi, Suhadi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ”alat pembuktian yang kuat”, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.
The Constitutional Court Ultra Petita as a Protection Form of Economic Rights in Pancasila Justice Abra, Emy Hajar; Wahanisa, Rofi
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v5i1.35965

Abstract

Social justice concept has been clearly emphasized at Pancasila (the five fundamental values of Indonesia) as one of common values of Indonesia society. Pancasila also recognized as the philosophical grondslag which makes Pancasila as a reference of all Indonesian citizens and State Action, including in governance. The concept of social justice in Pancasila implies that any natural resource management that has the potential to prosper and affect the Indonesian people as a whole must be controlled by the State as well as used for the greatest prosperity of the people. This paper is intended to analyze, describe, and examine the Constitutional Court Decision concerning to social justice especially in terms of economic rights. This paper discusses various decisions of the Constitutional Court that are ultra petita. This paper illuminated and highlighted that in two Constitutional Court Decisions on Water Resources and the Decision on the Electricity Law and the Water Resources Law of the Constitutional Court in its decision to make an ultra petita decision by canceling the entire two laws, because that the article being tested is the heart of the law, thus seriously affecting the implementation of other articles in the law. Therefore, with the ultra petita decision, in the future, the Constitutional Court is expected to be more progressive and responsive in seeing the problems that occur, especially related to the basic economic needs of the Indonesian people. Because the Constitutional Court is the guardian of the constitution whose main function is to maintain Indonesia's highest legal order (constitution).
The Implementation Of Agrarian Reform In Semarang Regency Anggono, Bayu Dwi; Wahanisa, Rofi
Journal of Strategic and Global Studies
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of national agrarian reform (Agrarian Reform) basically refers to the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA), especially Articles 1 to Article 15 and Article 4 of the MPR Decree No. IX of 2001. Agrarian reform is needed to restructure the control, ownership, use and utilization of agrarian resources. Agrarian Reform is tested at the local level such as Semarang regency. In this study, the statements of the problem are: (a) how is the implementation of asset reform? and (b) how do the related institutions support access reform developed in Semarang regency? The study used a descriptive-qualitative method with a sociological and juridical approach. The results showed that the implementation of asset reform in Semarang Regency was conducted through Agrarian National Operation Project (PRONA). Furthermore, the related institutions supported access reform by implementing various programs although their implementations were not optimal.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ade Kosasih AHMAD HABIB AL FIKRY Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anitasari, Rahayu Fery Aprila Niravita, Aprila Arif Hidayat Arif Hidayat Bayangsari Wedhatami Bayu Dwi Anggono Budi, Rizky Dwi Lestari Emy Hajar Abra Jeffri Arlinandes Chandra Luh Putu Ratna Sundari Muhammad Dzikirullah H. Noho Nurul Fibrianti Pratomo, Inge Widya Pangestika Putri, Fadhilah Rizky Aftriani Rahayu Fery Anitasari Rahman, Malik Akbar Mulki Rahmawati Prihastuty, Rahmawati Septhian Eka Adiyatma Suhadi - Suhadi Suhadi Vera Bararah Barid Wedhatami, Bayangsari