Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kemudi

Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.377 KB)

Abstract

Kajian ini dipilih karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Pemangkasan DAK tersebut tentu saja berdampak pada implemntasi program pembangunan di daerah yang bersumber dari DAK terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah. Analisis data dalam laporan ini didasarkan pada data sekunder yang diambil dari statistik dan pelaporan DAK di 19 Provinsi, laporan kegiatan, dokumentasi program, dan semua bahan yang tersedia di perpustakaan dan juga di unit penyimpan arsip atau data. Hasil kajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah dengan memotong/mamangkas anggaran DAK telah memberikan pengaruh dalam mengimplementasikan DAK di tingkat daerah terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, selain itu juga masih terdapat hambatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang disebabkan oleh sangat terbatasnya koordinasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1059.085 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3579

Abstract

In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of Housing Development for Low-Income Communities (MBR) in the Region. This study aims to determine government policies related to the implementation of MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits for Low-Income Communities (MBR) in the Regions, especially in Lahat Regency, South Sumatra Province.