Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Prosiding Seri Seminar Nasional
Amad Sudiro
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Luthfi Marfungah; Ahmad Redi; Jeane Neltje Saly; Amad Sudiro
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.56

Abstract

Sejak keberlakuan PP No. 36 Tahun 1998 hingga PP No. 11 Tahun 2010, dalam pelaksanaannya belum dijalankan dengan efektif. Tahun 2020 terdapat 9.000 kasus sengketa konflik di bidang pertanahan yang terjadi di Indonesia. Konflik tersebut tak lain adalah mengenai kawasan telantar. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan berakibat pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Namun dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan kaidah Pancasila. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 8 butir b dan Pasal 20 ayat (3) PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Carut marutnya penataan kawasan terlantar menyebabkan stagnasi berkepanjangan di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif doktirnal dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis dan evaluasi kesesuaian PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar terhadap Pancasila. Sebagai instrumen pengelolaan pertanahan, penulisan ini memberikan rekomendasi atau novelty diperlukan pengevaluasian lebih lanjut melalui executive review untuk melakukan revisi terhadap muatan-muatan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar khusunya di dalam pasal agar terciptanya kegiataan Penertiban kawasan dan tanah terlantar yang berkeadilan dan berkesejahteraan serta tidak mengulang masa kelam rezim pengaturan sebelumnya. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG SJ-182 DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 Rahmi Rizfa Al-fairuz; Amad Sudiro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.267-273

Abstract

Tujuan peneliian ini bertujuan ingin mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penumpang SJ-182 yang menderita kerugian Akibat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air sesuai UU No 1 tentang Penerbangan tahun 2009. Jenis penelitian dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Studi doktrinal adalah studi yang secara sistematis menafsirkan aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan area yang sulit, dan dapat memprediksi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hanya perjanjian antara penumpang dan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Namun dalam praktiknya, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, seperti halnya di industri penerbangan kita, tiket adalah bukti perjanjian transportasi udara. Risiko terbesar bagi maskapai penerbangan adalah kecelakaan pesawat terbang. Kecuali menimbulkan kerugian materiil, yaitu hancurnya pesawat terbang, juga menimbulkan kerugian pada diri penumpang, bagasi atau barang yang diangkut. Walaupun perjanjian pengangkutan pada umumnya dilakukan dengan lisan, akan tetapi segala akibat yang timbul karenanya sepanjang menurut sifatnya merupakan inti perjanjian maka akan mempunyai kekuatan seperti undang-undang bagi yang bersangkutan.
KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN Muhammad Raditya Pratama Ibrahim; Amad Sudiro
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.188-198

Abstract

Pada Pasal 3 PP 43/2015 huruf b menyebutkan bahwa notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan, sebagai pihak pelapor notaris diberikan keweanangan untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetauhi bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diberikan kewenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris berwenang melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUTPPU berupa, dibebaskan dari kerahasaiaan jabatan, kerahasiaan identitas notaris dan notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana.
Between the Job Creation Act and Labor Act: What’s Specific Time Employee Agreement (PKWT)? Ariawan Gunadi; Suwinto Johan; Amad Sudiro
Nagari Law Review Vol 5 No 2 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.160-170.2022

Abstract

President Jokowi signed the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta Kerja), but the Constitutional Court (MK) decided to conduct a judicial review. According to the Constitutional Court, the government must revise the Job Creation Law within two years. Two of the five petitioners for judicial review express concern about the Job Creation Law's inclusion of Specific Time Employee Agreements (PKWT). A Specific Time Employee Agreement is a contract between a business/employer and its employees for a specified period. The purpose of this study is to examine Specific Time Employee Agreements. This study employs a normative judicial methodology. The research is unique in discussing Specific Time Employee Agreements from two perspectives: the worker and the employer. Additionally, this research examines how Specific Time Employee Agreements have been implemented in practice thus far. The research concludes that workers lack understanding of Specific Time Employee Agreements, raising concerns about the Job Creation Law. The absence of a formulation regarding precarious work creates legal uncertainty for workers. Ineffective communication between the employer and employees has raised suspicions regarding the Specific Time Employee Agreement between the two parties. The Job Creation Law's socialization of labor cluster legislation requires improvement. To avoid misinterpretation, the definition of non-permanent work must be clarified
Pertukaran dan Penetapan Jalur Penerbangan dalam Perjanjian Bilateral Angkutan Udara Amad Sudiro
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2008)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v11i1.5523

Abstract

...
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Permasalahannya Amad Sudiro
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (1997)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v4i2.5308

Abstract

...
Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Peluncuran dan Pengoperasian Satelit Ruang Angkasa Amad Sudiro
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v10i1.5500

Abstract

...
Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik di Indonesia Amad Sudiro
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (1994)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v1i1.2585

Abstract

...
Ruang lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan Amad Sudiro
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 3 (1996)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v3i3.5220

Abstract

...
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Asuransi Amad Sudiro
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (1999)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v6i2.5407

Abstract

...
Co-Authors Ahmad Redi Ariawan Gunadi Charina Putri Besila Charina Putri Besila Gunardi Gunardi Hery Firmansyah Hery Firmansyah Indah Siti Aprilia Jeane Neltje Saly Luthfi Marfungah Muhammad Raditya Pratama Ibrahim Naomi Femilia Nicholas Alexandros Rahmi Rizfa Al-fairuz Salsabila Putri Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Sindhi Cintya Sindhi Cintya Suwinto Johan Tiffany Noel Dumais