Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Syahrial Yuska; Muhammad Ali Equatora; Mitro Subroto; Imaduddin Hamzah
Society Vol 10 No 1 (2022): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

There have been several violent incidents in the Correctional Unit. One of them in West Sumatra, where the Legal Aid Institute in Padang recorded three cases during the current year in 2019, occurred in Pariaman Class II-B of Correctional Institution. Similar incidents occurred in 2018 in which children in correctional institutions were recorded as experiencing physical, psychic, and sexual violence. The Indonesian Commission for the Protection of Children found that 26.8 percent of children in Special Children’s Prison were victims of violence in 2018. There has been widespread media coverage of officers’ violence and complex correctional problems in the last three years. Based on the literature study and unstructured interviews with correctional officers, several factors cause officers’ violence to prisoners. The following factors are the punitive attitude of correctional officers to prisoners and the lack of human rights knowledge, Standard Minimum Rules (SMR), and correctional officers’ correctional technicalities. In this study, the method used was descriptive qualitative research. Descriptive qualitative research is a form of research that includes a case study of an event. This study uses a qualitative method with a case study approach. Case studies are intended to test research questions and problems in which there is no separation of phenomena and context in the spectacle. This study explores the factors that trigger officers to commit violence against correctional inmates. Many things cause violent behavior, such as stress, psychic problems, and soon.

PENGARUH DUKUNGAN SOSISAL TERHADAP TINGKAT STRES NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG) Lisa Apriana; Syahrial Yuska
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.54421

Social support is a form or encouragement in the form of attention, affection or appreciation to prevent, overcome and reduce negative effects that can harm each individual, so that the individual feels comfortable and cared for, and can reduce the emergence of stress in the individual. This study aims to determine the social support of prisoners, the level of stress in prisoners and the effect of social support on the stress level of prisoners in the Cipinang Class I Correctional Institution. The sample of this research is inmates totaling 354 people. This research uses quantitative research. Sampling using the help of the slovin formula. The data collection instrument used a social support scale and a stress level scale. While the data analysis technique using simple linear regression analysis technique. Based on the results of data analysis, it is known that R Square is 0.018, this value states the effect of social support on stress levels in prisoners in Class I Cipinang Prison by 1.8% while 98.2% is influenced by other variables not explained in this study.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN NARAPIDANA PELANGGAR TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR Rey Japa Bramada; Syahrial Yuska
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.55180

Prison environmental conditions greatly affect the level of success in the implementation of coaching. However, in reality prisons are institutions that are very vulnerable to various violations, whether they are classified as minor to serious violations which ultimately have an impact on the risk of disruption of security and order in prisons. Enforcement of disciplinary punishment against inmates is very necessary in prisons in conditions like the current situation. Weak enforcement of disciplinary penalties against prisoners will invite inmates to disobey the rules that have been made by the prison. Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6 of 2013 concerning the Rules of Penitentiary and State Detention Centers is a guideline used by prisons and detention centers throughout Indonesia in the implementation of disciplinary punishment for prisoners. The purpose of this study was to find out how the implementation and obstacles to disciplinary punishment for inmates who violated the order in the Class IIB Arga Makmur Correctional Institution. This study uses the study of the concept of George C. Edward III. This type of research is qualitative using descriptive method. Data was collected through observation, interviews, documentation, and literature study. The results of the study show that the implementation of disciplinary punishment for inmates who violate the rules in the Class IIB Arga Makmur Correctional Institution has not run optimally, because based on the implementation indicators there are still obstacles, namely the resource dimension. Then there are several inhibiting factors found in this study from the aspect of officers, prisoners and activities in prisons that still hinder the smooth implementation of inmates' disciplinary punishment.

Program Meditasi Tafakkur: Program Pembinaan Kepribadian dan Keagamaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Trenggalek Rindy Nawang Sari; Syahrial Yuska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8161

Pengembangan kemandirian merupakan kegiatan penting bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Trenggalek. Pasalnya, melalui pengembangan kemandirian, warga binaan mendapat kesempatan untuk memupuk dan mengasah keterampilannya. Hal ini dilakukan agar dapat bertahan hidup setelah menjalani proses pemasyarakatan, khususnya narapidana laki-laki yang seringkali menuai beban berat sebagai laki-laki. Penelitian ini berangkat dari perspektif khalayak terhadap seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab dan kewajiban semasa hidupnya yang kemudian menjadi narapidana dan menjalani proses pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian merupakan wadah bagi narapidana laki-laki untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana laki-laki di Lapas Kelas IIB Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program meditasi Tafakkur di Lapas Kelas IIB Trenggalek mampu meningkatkan ketentraman di Lapas. Hal ini dikarenakan sikap positif yang terpancar dari para Narapidana setelah menjalani program meditasi Tafakkur. Selain itu, tingkat keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Trenggalek juga meningkat.

Efektivitas Pengendalian Peralatan Keamanan Lapas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas) Putri Anisa; Syahrial Yuska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8495

Keamanan merupakan aspek penting dalam proses pemasyarakatan. Satpam yang baik dapat meningkatkan keamanan WBP terhadap penghuni Lapas lainnya. Namun, kondisi sebagian besar Lapas di Indonesia yang overcrowded seringkali membuat petugas lapas kewalahan. Hal inilah yang menjadi faktor utama Lapas Kelas III Surulangun Rawas membutuhkan pengendalian peralatan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian peralatan keamanan di Lapas Kelas III Surulangun Rawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian alat keamanan di Lapas Kelas III Surulangun Rawas cukup efektif, namun aspek yang tersedia dan konsisten kurang efektif karena adanya akses digital dan hambatan CCTV di Lapas Kelas III Surulangun Rawas.

Dampak Perilaku Petugas Pemasyarakatan Dengan Narapidana Pada Strategi Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tuban Hanin Kusuma Ardy; Syahrial Yuska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8669

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban memiliki tanggung jawab besar untuk membina Narapidana agar dapatmenjadi pribadi yang baik sesuai dengan norma dan mampu kembali ke masyarakat laiknya manusia biasa.Berbagai macam kondisi psikis dan fisik yang dimiliki Narapidana berpotensi untuk menciptakan gangguankeamanan di area lapas. Namun, hal ini minim terjadi di Lapas Tuban karena dinilai perilaku yang ditunjukkan olehPetugas kepada Narapidana cenderung positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilakuPetugas kepada Narapidana dalam kondisi yang sebenarnya dan strategi keamanan yang diterapkan oleh LapasTuban. Berdasarkam hasil penelitian, perilaku positif yang ditunjukkan oleh Petugas kepada Narapidana memilikidampak yang baik terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh Narapidana baik ketika di dalam penjara maupunketika sudah bebas menjalani masa pidananya. Terkait strategi keamanan, Lapas Tuban telah mengikuti setiapstandar operasional prosedur pengamanan dari Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor 33Tahun 2015, di mana SOP ini juga telah memenuhi syarat dari strategi pencegahan kejahatan situasional yangdiungkapkan oleh Clarke.

Implementasi Manajemen Security Dalam Mecegah Perkelahian di Lapas Kelas IIB Muara Enim Novaldi Eka Saputra; Syahrial Yuska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8675

Dimata hukum warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum dalam mengatur kehidupan warga negaranya.Oleh karena itu, dalam implementasinya hukum di negara Indonesia jika seseorang melakukan tindak pidana akan melaksanakan hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berbagai macam kondisi di dalam lapas dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menekan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yaitu perkelahian yang ada di Lapas. Berdasarkan hasil penelitian langkah langkah preventif yang dilakukan petugas dapat menekan jumlah perkelahian. Lapas Muara Enim telah mengikuti setiap Standar Opeasional Prosedur (SOP) berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lemabaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Implementasi Manajemen Strategi pada Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Dava Ario Seno; Syahrial Yuska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8925

Hukum ialah pengaturan berbagai bentuk kepentingan masyarakat dan hukum tersebut ditetapkan untuk peristiwa yang sekarang terjadi maupun yang akan datang. Oleh karena itu hukum dalam pelaksanaannya harus ditegakkan secara adil oleh Undang-undang demi tercapainya kepastian hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, penelitian dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian yang dialami adanya dari tiap individu maupun kelompok terkait masalah sosial dan melibatkan pertanyaan yang muncul. Desain penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan agar setiap data yang didapat dalam penelitian ini dapat membantu proses analisis yang mendalam mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan khusus kelas IIA Gunung Sindur. Tujuan penelitian ini yaitu memahami pelaksanaan manajemen strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengetahui berbagai kendala pada pelaksanaan manajemen strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Hasil penelitian yang didapat Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur melakukan beberapa tindakan dan strategi pencegahan dalam pelaksanaannya antara lain, sinergitas dengan aparat penegak hukum, inspeksi titik rawan area lapas, tes urine, pengecekan tralis ventilasi kamar hunian wbp, perawatan dan pengendalian alat keamanan.

Optimalisasi Peran Intelejen Pemasyarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Rutan Kelas II B Situbondo Syahrial Yuska; Mohamad Yusril Firdaus
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9681

Kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam deteksi dini sebuah gangguan keamanan dan ketertiban sangatlah penting terutama dalam pelaksaan tugas sehari – hari, yang tujuannya dapat menyelesaikan masalah yang ada bahkan dapat mencegah masala yang akan timbul di kemudian hari. Maka dari itu perlu adanya sebuah sistem yang dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi dan data yang akurat adapaun sistem tersebut ialah Intelejen Pemasyarakatan. Tidak hanya itu, perlu adanya Optimalisasi peran Intelijen Pemasyarakatan sangat penting dalam deteksi dini gangguan kemanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan serta observasi lapangan dalam bentuk wawancara langsung terhadap petugas dibantu dengan pengamatan langsung di lokus penelitian yaitu Rutan Kelas II B Situbondo. Di Rutan Kelas II B Situbondo, untuk penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan sendiri sudah cukup baik, meskipun begitu masih ada beberapa dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal contohnya dalam pengumpulan informasi dan data masih menggunakan metode pengalaman, ditambah dengan banyak kendala yang dihadapi. Sehingga perlu adanya sebuah upaya dalam meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara sepeti dengan penyelenggaraaan pelatihan khusus Intelijen Pemasyarakatan kepada petugas Pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo agar dalam penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal dan optimal.

Manajemen Security Dalam Upaya Pencegahan Pelarian Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Syahidillah Nursalim; Syahrial Yuska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9723

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana yang sedang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan, sebagai seorang yang harusnya memiliki hak atas kemerdekaan pada dirinya Narapidana tentunya memiliki gangguan psikologis ketika berada di penjara dimana kondisi dan keadaan tidak sesuai dengan hari nuraninya, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan seperti gangguan keamanan dan ketertiban terutama percobaan pelarian. Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk melakukan proses pembinaan sekaligus pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang seimbang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem keamanan yang digunakan dalam upaya pencegahan pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti serta kendala yang dihadapi ketika menjalani sistem keamanan tersebut. Peraturan Dirjen Nomor DP.3.3/17/1 Tahun 1975 tentang Peraturan Penjagaan Lapas Rutan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Penelitian ini menggunakan kajian konsep Teori Pencegahan Kejahatan Situasional dari Ronald V. Clarke. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi sistem keamanan yang digunakan di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berjalan secara optimal, akan tetapi masih mempunyai kendala dalam pelaksanannya.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search