Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana AMNESTI : Jurnal Hukum
Shelvi Rusdiana
Universitas Internasional Batam
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TRADEMARK IMPERSONATION: REGULATION AND DISPUTE RESOLUTION Shelvi Rusdiana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2587

Abstract

Intellectual property rights are created or arise from an idea to create a product or process that can be useful for human life. Intellectual property rights are also legal protection given to the results of human thought that are useful and have economic value. Understanding intellectual property itself requires comprehensive knowledge of what can be the object of intellectual property protection. A brand is an intellectual property identifier of a product or service owned by a company or individual. Violation related to registered trademark rights in Indonesia is an act that is against the applicable positive law. This study analyzes the regulation, legal protection of registered trademarks and dispute resolution. The research method used is a normative juridical research method using secondary data in the form of regulations related to brands and the results of previous studies. The results of this study indicate that a violation in the form of imitation of a registered mark can be subject to imprisonment and a fine. There are 2 (two) ways of resolving disputes regarding the imitation of the registered mark: filing a claim for compensation and terminating all activities related to the use of the mark. The lawsuit is submitted to the commercial court and can take arbitration or other alternative dispute resolution.
SONG COPYRIGHT AS VIDEO BACKGROUND SOUND ON YOUTUBE PLATFORM: LEGAL PROTECTION ? Shelvi Rusdiana
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena sosial yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu banyaknya kasus pelanggaran hak cipta terkait penggunaan lagu sebagai latar video konten YouTube yang kemudian akan dikaji dengan UU Hak Cipta. Diketahui lagu merupakan bagian dari hak cipta. Hak cipta adalah adalah kekayaan intelektual yang terbagi menjadi hak miral dan hak ekonomi. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas tentang perlindungan hukum yang digunakan pada lagu yang ada di latar konten youtube. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana sumber datanya adalah sekunder yaitu penelitian terdauhulu, buku, undang undang dan sumber lainnya. Penelitian ini menunjukan bahwa penyebab dari pelanggaran ini adalah pemerintah kurang tegas dalam menerapkan UU Hak Cipta, sulitnya menghubungi pemilik lagu untuk melakukan perijinan penggunakan hak cipta, keengganan untuk membayar royalti dan sanksi dari youtube yang dibilai tidak menimbulkan efek jera karena sanksi yang diberikan hanya penghapusan dan pemblokiran pada video terkait. Perlindungan terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar video di platform YouTube berupa sanksi yaitu sanksi berupa ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
Pendampingan Penyelesaian Klaim Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Subrogasi Pada PT. Asuransi Wahana Tata Joy Christian Tedjo; Shelvi Rusdiana
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7174

Abstract

Asuransi merupakan pihak yang memberikan pertanggungan ganti rugi kepada nasabah asuransi dengan diwujudkan dalam perjanjian asuransi atau polis asuransi yang telah disepkati bersama oleh pihak asuransi dan nasabah. Selanjutnya pihak asuransi dan nasabah akan disebut sebagai penanggung dan tertanggung, dalam asuransi sendiri terdapat banyak prinsip salah satunya yaitu prinsip subrogasi yang dimana prinsip ini berkaitan dengan pihak ketiga. Prinsip subrogasi sendiri berguna dalam mencegah tertanggung untuk dapat menikmati ganti rugi dari penanggung sekaligus ganti rugi dari pihak ketiga dalam suatu kejadian yang berarti pihak tertanggung menikmati keuntungan dari adanya kerugian yang terjadi. Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Wawancara b. Observasi. Serta luaran dalam kegiatan PkM yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Wahana Tata yaitu melakukan pendampingan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan prinsip subrogasi. Pendampingan telah berhasil dilaksanakan oleh pelaksana dalam membantu mitra menyelesaikan permasalahan serta memberikan wawasan hukum terhadap mitra. Melalui kegiatan PkM ini pelaksana telah berhasil membuat laporan yang telah disusun secara sistematis
Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan di PT. Witery Hardware Sejahtera Fiona Vivian; Shelvi Rusdiana
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7134

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan bagian mata kuliah kerja praktek dimana Penulis melakukan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan agar dapat membantu untuk mendukung dan menginformasikan pentingnya peraturan perusahaan di PT Witery Hardware Sejahtera, hal ini merupakan salah satu pengaturan penting dalam Hukum Ketenagakerjaan untuk menciptakan keharmonisan dan hubungan kerja yang baik untuk optimalisasi operasi bisnis. Selama proses pengerjaan PKM yang telah disetujui, pelaksana menyadari bahwa semua peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan PKM selama ini hanya diberlakukan secara lisan, oleh karena itu pelaksana menarik kesimpulan bahwa tiadanya dokumen sah pada perusahaan pelaksanaan PKM yang mengatur secara tertulis dan menjamin keseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban para pihak. Pada laporan pengabdian kepada masyarakat ini, pelaksana menerapkan metode penelitian berbasis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang diteliti dengan melakukan pengkajian dan menggunakan bukti-bukti empiris untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek hukum pada fenomena sosial yang telah tercapai secara langsung ke perilaku publik. Kajian ini menitikberatkan pada aspek hukum praktis dan operasional hukum. Hasil dari proyek tersebut diperoleh berupa Draft Peraturan Perusahaan PT Witery Hardware Sejahtera. Luaran yang dihasilkan pelaksana melalui pengerjaan laporan PKM ini telah diterima oleh direktur dari Perusahaan dan juga oleh segenap pekerja di PT Witery Hardware Sejahtera. Peraturan Perusahaan yang telah disusun secara sistematis sudah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia dan besar harapan pelaksana agar dapat diimplementasikan di lingkungan kerja dengan baik oleh Perusahaan setelah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan.
PERANCANGAN KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PEMBORONG (CONTRACT DESIGNING COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN CONTRACTORS) Alvin Andrianto; Shelvi Rusdiana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2767

Abstract

Masalah yang sedang terjadi pada IDEA Design Project maka dapat dirincikan yaitu selama pandemi covid-19, tidak terlaksananya implementasi adanya kontrak perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan antar pemborong, sehingga membuat landasan hukum yang dimiliki perusahaan cenderung lemah, maka diperlukannya surat kontrak perjanjian kerja yang baru. Penelitian tentang ragam hukum normatif digunakan. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa IDEA Design Project cenderung masih belum memiliki kontrak perjanjian kerja antar pemborong, sehingga membuat perancang tergerak untuk membantu merancang kontrak perjanjian pemborong. Luaran yang diperoleh dari sistem ini berupa surat kontrak perjanjian kerja antar pemborong. Tahap pengimplementasian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap mengenal mengenali isi dalam kontrak perjanjian kerjasama antar pemborong melalui teknik wawancara dengan beberapa pihak pemborong kerja, selanjutnya melakukan penyusunan draft Kontrak Kerja bagi Pihak pemborong kerja tersebut, dan umpan balik dari pihak perusahaan. Kontrak perjanjian kerja sudah diimplementasikan dengan baik serta bisa memberikan revisi dalam perancangan kontrak perjanjian kerja untuk IDEA Design Project.
Protection of Globally Renowned Brands Which Not Registered in Indonesia Daniella Natasha; Shelvi Rusdiana
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2797

Abstract

The protection arrangements for unregistered globally well-known brands are not explained in detail regarding their protection from passing off in Indonesia. This study aims to analyze how the protection of well-known marks that have not been registered in Indonesia and to prove that internationally registered marks that have not been registered in Indonesia must still be protected in Indonesia. This research is legal research that uses normative juridical research methods by emphasizing argumentation and uncovering meaning by interpreting existing laws and regulations based on the legal system relating to trademark protection. The results of the research show that Article 83 (2) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the MIG Law) does not protect brand indications other than the indications regulated in Article 1 paragraph (1) of the MIG Law. Furthermore, with the argument that a lawsuit can only be filed after the lawsuit for cancellation has started indicates that Article 83 (2) only covers violations of the transfer of well-known marks that are not registered through third-party registration. Meanwhile, the violation of passing off by using an unregistered name without legal rights is not covered in this article. In addition, the enactment of Article 83 (2) does not fully accommodate passing off lawsuits in Indonesia.
URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA SOCIETY 5.0 Rivaldo Fariadi Ivanda; Shelvi Rusdiana
Ganesha Law Review Vol 5 No 1 (2023): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The era of society 5.0 is an era where information technology and humanities run simultaneously, the presence of technology in a developing society with the presence of laws that adjust to form a harmony and renewal that brings progress to Indonesia, one of which is the presence of online dispute resolution as a form of dispute resolution that is make it easier not only for entrepreneurs but for consumers who are in dispute. The presence of ODR in Indonesia is a necessity for the community due to the increasing number of people interacting with the internet, this is also encouraged as a form of efficiency both in terms of time and cost. ODR which is developing in Indonesia is also supported as an online dispute resolution with the presence of the ITE Law, Government Regulation of Trading through ES and the AADR Law. Research conducted by researchers using normative methods by collecting data qualitatively and utilizing documents, journals, books, and laws and regulations as a form of research elaboration. The data sources used are secondary data sources using writings, dictionaries and regulations as basic references. This study aims to determine the urgency of the presence of the Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution which can be the basis for implementing Online Dispute Resolution in Indonesia, but there is a need for a law that specifically regulates this ODR so that it can focus more on disputes and their regulation
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA Muhammad Fikri; Shelvi Rusdiana
Ganesha Law Review Vol 5 No 1 (2023): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The escalation of technology use in various lines of human life poses a new challenge to efforts to protect privacy and personal data in Indonesia. In addition, changes in procedures for collecting, managing, and disseminating data are developing very quickly, from the manual stage to the digitization movement. However, the increase in technological literacy rates has backfired for digital users due to the spike in cases of personal data leakage reaching 143% in 2022. In order to answer this phenomenon, the presence of law becomes the master key in providing personal data protection for users, either preventively or repressively. The focus of his research refers to the substance of Law Number 11 of 2008 or Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, hereinafter referred to as the ITE Law, and Civil Law as a form of national legal pluralism. Not only that, ownership of personal data can also be equated as material rights because of the droit de suite principle. With this material right, if an unlawful act (PMH) occurs as Article 1365 of the Civil Code, compensation can be demanded for the mistake. Furthermore, the purpose of this study is to analyze and understand how the perspective of Civil Law and the ITE Law regarding the protection of personal data in Indonesia. Then, the research method used is the normative juridical research method with various secondary data through the statute approach, conceptual approach, and analytical approach.
Co-Authors Alvin Andrianto Daniella Natasha Fiona Vivian Joy Christian Tedjo Muhammad Fikri Rivaldo Fariadi Ivanda