Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Dinamika Pelaksanaan Desentralisasi Birokrasi Pelayanan Kesehatan Widaningrum, Ambar
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 3 (2007): Kebijakan Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Decentralization represents a good opportunity to improve health services. Specifically, decentralization and related steps can lead to conditions in which district institutions have many discretionary authorities and choices to offer high quality services, and people have the information, financial means, and bargaining power required to elicit appropriate responses. Howeaer, the overall impacts of decentralization on health service depends on its design and institutional arrangements. These need to be supported by appropriate policy instruments and mechanisms.
Bekerjanya Desentralisasi pada Pelayanan Publik Widaningrum, Ambar
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4289.633 KB)

Abstract

in process
Dilema Gender dalam Administrasi Publik Widaningrum, Ambar
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The thesis of this paper is that the images of administrative quality that characterized defenses of administrative power contains dilemmas of gender. The intellectual assumptions, definitions of knowledge, and values that shape administrative thinking, and in turn the conditions of peoples live are likely to remain as masculine. In either case, if the structural nature of public administration is still based on the culturally masculine qualities, advancing equal opportunity and action for both women and men, cannot be counted on in and of themselves to change the tenor of public administrative affairs.
KEBIJAKAN RAMAH PEREMPUAN DALAM MERESPON ANTAGONISME INDUSTRI RAMBUT DAN BULU MATA PALSU DI KABUPATEN PURBALINGGA Tobirin, Tobirin; Darwin, Muhadjir; Widaningrum, Ambar
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v11i1.3311

Abstract

 Artikel ini mendiskusikan keberadaan industri rambut dan bulu mata palsu yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi perempuan untuk bekerja dan menghasilkan upah yang layak. Melalui kerja yang dibayar perempuan menjadi mandiri, dan memiliki status sosial yang meningkat. Namun masalah muncul pada saat perempuan bekerja, masalah tersebut berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak, beban ganda, disharmonisasi keluarga dan tingkat gugat cerai yang tinggi. Tujuan penulisan artikel ini menganalisis dampak industrialisasi dan respon negara dalam kebijakan ramah perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode mixed methode dengan subyek penelitian buruh perempuan dan keluarga, pelaku industri, aparat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perempuan buruh memiliki peran baru sebagai pencari nafkah utama danmandirisecara ekonomi, peningkatan partisipasi kerja perempuan dan tata nilai baru dalam masyarakat yang menganggap perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, kebijakan ramah perempuan belum menyentuh persoalan sebenarnya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.