Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.253

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Nurul Qamar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 4156288

Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan Nurul Qamar; Hardianto Djanggih
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): Edisi November
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.337-347

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. lmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pembedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini menitiktekankan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.

HEALING OR HURTING: DEVELOPMENT OF HIGHWAY PUBLIC TRANSPORTATION TECHNOLOGY Nurul Qamar; Aan Aswari
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.3.2144

A collaboration of information technology with public transportation has brought an impact on the improvement of public service in terms of public transportation online due to the government incapability to provide good service. This study illustrates that there is an expectation to be built by the concept of law namely through a legal approach that serves as a cure from the perceived failure resulting from the lack of law in accommodating the needs of society for providing maximum service on public transport. Meanwhile, the emergence of regulations that provide the legality of an action in fact exacerbates the wound. This paper is not intended to reject the collaboration of technology. However, it may fail to cope with human needs but not in conjunction with new technology. In conclusion, the law should easily materialize its goal of public transportation innovation and becomes a healer from previous product failures. Keywords: technology, transportation, online, street

Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Sarah Sarmila Begem; Nurul Qamar; Hamza Baharuddin
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.28

Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.

Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami Sufirman Rahman; Nurul Qamar; Muhammad Kamran
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.60

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.

Kedudukan Teori dalam Struktur Ilmu Hukum Nurul Qamar
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i1.126

This study aims to explain the theory position in the structure of legal science. This research is a normative legal research. The data collection technique used is literature study. The data that has been collected is then processed in a qualitative descriptive manner, then described in a narrative manner. The results of the study indicate that legal theory is one of the theoretical disciplines, whose object of study is law in a broad sense. The legal theory does not study law in a dogmatic definition and does not examine law in a positive law sense but explores legal science in a broader sense. The legal theory examines legal science from a critical, concrete, and analytical perspective so that the approach is interdisciplinary and multidisciplinary. Legal theory is a more in-depth approach to legal science in positive legal science approaches and legal dogmatics. Therefore, legal theory is positioned as a meta-theory of the science of law theory as a positive legal theory and legal dogmatics.

Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 Mastura Mastura; Said Sampara; Nurul Qamar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah meggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikkan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muh. Khaerul Anas; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara tidak seusai dengan gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem perwakilan bicameral. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara tidak memilki atau tidak mempunyai wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan politik dalam menjalankan fungsi legislasi. (2) berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yg dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang” hubungan anatara DPD, DPR dan MPR merupakan hubungan struktural yang berkaitan dengan kedudukan anggota DPD dan DPR sebagai Anggota MPR. The research objective is to analyze the position of the Regional Representative Council in the Indonesian State Administration System. This research is a legal research that uses a normative doctrinal approach. The results of this study indicate that the Regional Representative Council which is a regional representative institution that is domiciled as a state institution is not in accordance with the idea of forming a Regional Representative Council in a bicameral representative system. The Regional Representative Council as a state institution does not have or does not have independent authority regarding political decision making in carrying out its legislative function. (2) based on article 2 paragraph (1) which reads "the people's deliberative assembly consists of members of the people's representative council and members of the regional representative council who are elected through general elections and further regulated by law" the relationship between the DPD, DPR and MPR is a structural relationship. relating to the position of members of the DPD and DPR as members of the MPR.

Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia Hartono Tasir Irwanto; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga penunjang atau state auxiliary organs dalam sistem tata negara di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki kewenangan untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. The research objective is to analyze the existence of the Pancasila Ideology Development Agency in the government structure in Indonesia, and to find out how the authority of the Pancasila Ideology Development Agency is in the government structure in Indonesia. This research approach is a normative research. The results show that the position of the Pancasila Ideology Development Agency is in the realm of executive power, as a supporting institution or state auxiliary organs in the state administration system in Indonesia. The Pancasila Ideology Development Agency has the authority to assist the President in formulating policy directions for the development of the Pancasila ideology, carry out coordination, synchronization, and control over the development of the Pancasila ideology in a comprehensive and sustainable manner, and carry out the preparation of standardization of education and training, organize education and training, and provide recommendations based on the results. study of policies or regulations that are contrary to Pancasila to high state institutions, ministries/agencies, regional governments, socio-political organizations, and other components of society.

Implementasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Studi Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Masteriyadi Baharuddin; Nurul Qamar; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis fungsi lurah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 serta mengetahui dan menganalisa faktor-faktor berpengaruh. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalate dengan mengambil sampel pada Kelurahan Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung Merdeka dan Barombong. Dengan jumlah populasi 50 responden yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 orang, Camat dan staf 8 orang, Lurah dan staf 20 orang, dan 21 orang tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Lurah di Kota Makassar kurang efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya pelimpahan wewenang sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk enam fungsi Lurah yang sangat mendasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Walaupun menurut hukum pelimpahan wewenang tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur hokum yang ada. Lurah selaku pengambil kebijakan dikelurahan selalu dihadapkan pada situasi dimana kebijakan harus selalu selaras dengan kebijakan Walikota, demikian pula dengan dukungan sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang belum memadai karena masih ada tenaga sukarela dan honorer dari pada pegawai negri sipil dalam setiap kepengurusan administrasi pemerintahan kelurahan. This study aims to identify and analyze the functions of village heads in the implementation of regional autonomy by Government Regulation No. 73 of 2005 as well as identify and analyze the influential factors. The research was conducted in the district Tamalate by taking samples at Village Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung merdeka and Barombong. With a population of 50 respondents, namely The Head Of Community Development 1 person, district head and staff of 8 people, village heads and staff of 20 people, and 21 Community leaders. From the result showed that the village chief in the District Tamalate function less effectively, it is caused due to lack some of the authority delegated to the ward district to handle most matters of regional autonomy, including six of the very basic functions of village heads in accordance with Government Regulation Number 73 year 2005 about village. Although by law the delegation of authority has been run in accordance with existing legal procedures. Headman in the village as policy makers as always faced with situation in which the policy must be in harmony with regents policy, as well as support for human resources at village level is not adequate because there are many volunteers from the civil administration in the management of each urban village.

Tindak Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar Gunawan Hardi; Hambali Thalib; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan mengetahui tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di penyidik, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di penyidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan, bahan pustaka, dan penerapan pada peristiwa hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerusan laporan hasil analisis PPATK kepada penyidik belum optimal karena adanya perbedaan signifikan antara jumlah penerusan dan tindak lanjut laporan hasil analisis oleh penyidik. Bentuk tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK di Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan telaah serta pengumpulan bukti permulaan yang cukup. This study aims to find out and understand the follow-up actions of the analysis of the Financial Transaction Analysis and Report Center (PPATK) at the stage of investigation; The Research was conducted as an empirical normative study. It used regulations, other written materials, and the implementation in legal cases as the objects of study. The results reveal that, the forwarding of the result of PPATK Analysis to investigators is not optimal yet. There is a significant difference between the total number of forwarding and the number of investigator’s follow-up actions. Police institution and Anti-Corruption Commission conducted follow-up actions in the forms of analysis and the collection of sufficient evidences.

Co-Authors A Muin Fahmal A. FK. Majid A. Muin Fahmal Aan Aswari Abdul Agis Abdul Qahar Adelia Apriyanti Ahmad Jamil Ahyuni Yunus Andi Muvlianti Mulyadi Arri Abdi Syalman Basmiana Basmiana Benyamin Buntu Bondan Wicaksono Farah Syah Rezah Fikrah Adi Wangsa Gunawan Hardi Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardiman Mustakim Hardiyanti Hardiyanti Hartono Tasir Irwanto Hasbuddin Khalid Indha Auliya Rayahu La Ode Arisian La Ode Husen La Ode Husen Lauddin Marsyuni M. Fachrul Trihat Modjo. A Masteriyadi Baharuddin Mastura Mastura Muh. Khaerul Anas Muh. Zulkifli Muhdar Muhammad Kamran Muhammad Nur Alamsyah Muhammad Rifky Santosa Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhuammad Fachrul Muin Fahmal Mulyati Pawennei Mursyid Mutia Nur Fadhilah Ruslan Nahdiyanti Nahdiyanti Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ummi Hani Pratama Areski Arisal Prayudi Malik Rahayu Puji Lestari Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sjech Idrus Slamet Haryono Temarwud Sufirman Rahman Suwardi Suwardi Syahruddin Nawi Wahyu Gunawan Yasir Arafah

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search