Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.937

P-Index

This Author published in this journals

All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JIM-FH UNIMAL Locus Journal of Academic Literature Review

Budi Bahreisy

Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Author-ID : 4159135

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication) Budi Bahreisy
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 3 (2016): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteran masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, Penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Seseorang dapat dimintapertanggung jawaban secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan.Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana.Pertama sengaja dan kelalaian keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dapat diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000AbstractThe development of criminal as perpetrators associated with the purpose and legal function to give protection facilities and prosperity to society, since the tendency to break the law to get a huge advantage have been a reality in society. Telecommunication is each broadcast, transmission, and or admission of each information in a signal, hint, writing, picture, voice and noise through the system of wire, optic, radio or another electromagnetic. The radio broadcast is one of the telecommunication. The licence is the main thing in broadcast settings. In another word, it can be charged with controlling instrument, continuously, and periodically in order to each broadcast institution does not take a side route of information service mission to the public. One can be taken a responsibility, criminally because he/she makes a mistake. It has two terms in criminal law, that is intentional and negligence, both can be charged into a criminal. The criminal responsibility may be imposed to perpetrators of radio frequency without permission as mentioned in article 53 paragraph (1) the Act of the Republic of Indonesia, Number 36, Year 1999 on Telecommunication can be punished by a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of four hundred million rupiahs.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI Budi Bahreisy
Jurnal Warta Dharmawangsa No 49 (2016)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i49.157

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus/2014) Budi Bahreisy; Muhammad Hamdan; Mahmud Mulyadi; Jusmadi Sikumbang
USU LAW JOURNAL Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.175 KB)

ABSTRACT Corruption lately is getting more discussed, either in print, electronic or in seminars, workshops, discussions, and so on. The wealth gained from the crimes of corruption is usually can not directly be used because of the fear nor indicated as money laundering. For it is usually the perpetrators seek to hide the origin of such property by putting them into the banking system (financial system). The issues raised in this thesis is the relationship between corruption and money laundering and how the implementation of the law of money laundering in the eradication of corruption in the Supreme Court ruling No. 1605K / Pid.Sus / 2014. The method used in this thesis is a normative juridical research methods which is descriptive analysis using primary legal materials, secondary, and tertiary that will be analyzed qualitatively. The results showed that the Corruption and money laundering has a very close relationship. It can be clearly viewed in Pasal 2 (1) of UU No. 8 of 2010. Application of the law of money laundering in the eradication of corruption in the Supreme Court's decision No: 1605 K / Pid.Sus / 2014 the District Court apply the UU No. 8 of 2010 to the corruption case, which is 5 years in prison, fines, recompense, and seizing the assets owned by the defendant from criminal act. At the level of the High Court, judges only fix the decision of Medan District Court that the verdict only increase the imprisonment of the accused for 6 (six) years in prison and on appeal judges only replace imprisonment to 6 (six) months if the fines is not paid by the defendant and replace imprisonment for two (2) years if the defendant can not pay the compensation. From the analysis of the case against the Supreme Court's decision No: 1605 K / Pid.Sus / 2014 in consideration from the judge, element can be harm state finance and economies which is based on results of calculations performed by BPKP North Sumatra province, it can be argued Judge Corruption Court in Medan not guided by UU No. 17 of 2003 regarding State Finance,UU No. 1 of 2004 concerning the state treasury, and the UU No. 15 of 2004 on Management and State Financial Responsibility very clearly gives the BPK in determining financial loss countries / regions. Keyword : Money Laundering, Corruption, State Financial

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Budi Bahreisy; Syafruddin Hasibuan; Abul khair
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.057 KB)

ABSTRAKSI Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit, reaksi masyarakat yang mengharapkan agar pelaku kejahatan korupsi dapat dihukum telah mengalami distorasi yang cukup mengkhawatirkan, hal ini tentunya akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang melakukan upaya Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi secara maksimal. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data primer yaitu dengan cara penelitian ke lapangan. Tujuan seseorang atau organisasi melakukan kejahatan pencucian uang adalah agar asal – usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum yaitu dengan melakukan tahapan – tahapan sebagai berikut penempatan( placement ), Transfer( layering ), Menggunakan harta kekayaan( integartionn ) agar suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang halal. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan melalui Pelaksanaan Undang – undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perlu adanya kerja sama anatara PPATK dengan aparat penegak hukum, ini menjadi kunci yang sangat penting dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan sistem ini dapat berfungsi dalam pembangunan supremasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yang lebih komprehensif, konsisten, sistematis, serta mampu memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kaca kunci: Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian uang

Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Budi Bahreisy
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Problematika mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnyamelibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah tokoh masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peran dari Lembaga Adat yang ada saat ini dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum juridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tambahan adanya “pemenuhan kewajiban adat”. Hal ini menunjukkan bahwaundang-undang tersebut masih mengakui adanya Hukum Adat yang erat kaitannya dengan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pidana anak. Dari penelitian awal yang dilakukan masih rendahnya tingkat keberhasilan diversi disebabkan belum maksimalnya fungsi Lembaga Adat ini. Di Aceh dikenal ada Lembaga Adat yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Keberadaan tokoh masyarakat melalui Lembaga Adat ini perlu diaktifkan kembali melalui aturan-aturan hukum sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu saran dalam penelitian ini perlunya para dewan baik di DPR ataupun di DPRD yang terlibat dalam perubahan KUHP Pidana agar mempertimbangkan pidana adat yang lokal dapat berlaku bagi masyarakat secara nasional untuk kebaikan bersama dalam negeri ini.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Budi Bahreisy
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut denga memasukkannya kedalam banking system (sistem keuangan). Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana implementasi undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung No. 1605K/Pid.Sus/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010. Penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/ 2014 hakim Pengadilan Negeri menerapkan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tehadap kasus korupsi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda, membayar uang pengganti, dan merampas aset yang dimiliki terdakwa dari hasil tindak pidana.

LEGAL ASPECTS OF PROTECTION OF CHILDREN AND WOMEN VICTIMS OF CRIME IN INDONESIA Yusrizal Yusrizal; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra
NOMOI Law Review Vol 2, No 1 (2021): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v2i1.6617

The protection of victims of crime in the Indonesian legal system has not received serious attention. This can be seen from the reality of enforcement is still at least the fulfillment of the rights of victims of crime. The imbalance of protection of victims of crime with perpetrators of crimes is basically one of the denials of the principle that every citizen has a common position in law and justice. The purpose of this writing is to find out the still unfulfilled rights of victims of crime, especially the rights of children and women. Research method used is normative juridical approach is an approach that is done based on the main legal material by studying theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this writing. Looking at the position of the victim there is actually no detailed provision on the form of victim protection so as to cause an imbalance in the legal gap between the victim and the perpetrator of the crime that will ultimately lead to injustice. Therefore, the government and legislature need to reformulate and draft legislation that specifically regulates the protection of victims of crime, in which will be regulated in terms of comprehensive protection of victims of crime, such as physical, financial, psychic, and medical protection.Keywords: Legal Protection. Victims, Children and Women

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE THROUGH CUSTOMARY INSTITUTIONS AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN LHOKSEUMAWE CITY Budi Bahreisy
NOMOI Law Review Vol 3, No 1 (2022): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v3i1.9385

The birth of Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children provides strengthening related to the protection of children in Indonesia. This law is what introduces the concept of diversion which aims to provide protection to children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and society in general as a form of transferring the settlement of children's cases from judicial process to proceedings outside criminal justice in order to realize restorative justice.Based onthis background, the formulation of the problem from this study is whether the factors that cause children to conflict with the law in Lhokseumawe City and how the role of indigenous institutions in the Application of Restorative Justice Against Children In Conflict With The Law in Lhokseumawe City. The theory used in this study uses the theory of relative (deterrence), this theory views the prosecution not as retaliation for the perpetrator's mistakes, but as a means of achieving a useful goal to protect society towards prosperity. From this theory emerged the purpose of application as a means of prevention. And the method used is an empirical research method with qualitative shortness. The purpose of this study is to provide knowledge and understanding about the factors that cause children to conflict with the law in Lhokseumawe City and to provide knowledge about the role of indigenous institutions in the Application of Restorative Justice Against Children In Conflict With Law in Lhokseumawe City.Keywords: Restorative Justice, Indigenous Institutions, Children In Conflict With The Law.

Responsibility of Airline For Civil Aviation Safety For Dangerous Materials and Goods in Aircraft Budi Bahreisy; Hidayat Hidayat; Ferdy Saputra
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Air transportation is an aviation system that involves many parties. Implementation of aviation safety needs to be implemented in all sectors. This journal aimed to find out whether the cargo of hazardous materials or goods was meant, how the duties and obligations of airlines to the safety of civil aviation for hazardous materials and goods in aircraft, and how the airline's responsibility to the safety of civil aviation for materials and dangerous goods in the aircraft. The type of research in this journal was normative legal research. The approach in this journal writing used the approach of law (statue approach). The results showed that the Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011 Chapter II on the type of air transport accountability and the amount of compensation. Article 2 says carriers using aircraft shall be liable for losses to: Passengers dying, permanently disfigured or injured; Lost and damaged cabin baggage; Destroyed, or destroyed checked baggage; Destroyed, or damaged cargo; Air freight delays and losses suffered by third parties. Therefore the responsibility of airline in this case the airline is to start up to the downing of aircraft passengers

Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi di Kota Banda Aceh) Hadi Iskandar; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra; Romi Asmara; Yusrizal Yusrizal; Hidayat Hidayat
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v4i1.4488

The development of technology and information in the form of the internet has grown rapidly. Not only for the elderly, but also for young people who use it, the increasingly easy use of the internet has been misused for gambling games. Initially people access online games, then out of curiosity and curiosity, people follow online gambling. Online games as an unreal virtual space make users free to do things that are prohibited in life, both in religious norms and prohibited by law, such as online gambling. Based on this background, the formulation of the problem from this legal counseling is how the criteria for online gambling criminal acts and how to sanction online gambling crimes in the perspective of Islamic law and national law. This legal counseling activity is carried out using lecture and discussion methods. Participants were given motivation and understanding about understanding online gambling in the perspective of Islamic criminal law and national criminal law. In addition, participants were given material on the importance of understanding the criteria for acts of online gambling and the sanctions of online gambling crimes. The objectives of the service to the millennial generation in Banda Aceh City are to: 1). Provide knowledge about the criteria for online gambling crimes and 2). Providing understanding to the millennial generation about online gambling criminal sanctions in the perspective of Islamic Law and National Law. this is also part of capturing problems that occur in society.

Co-Authors Abul Khair Andra Fanizha Mendrofa Asrillah Asrillah Hadi Iskandar Hidayat, Hidayat Jamaluddin J Juliadi Lingga Jusmadi Sikumbang Mahmud Mulyadi Marlia Sastro Muh. fahrudin Alawi Muhammad Hamdan Muhammad Muthi Al zakawali Muhammad Ridho Fadli Ramziati Ramziati Romi Asmara Saputra, Ferdy Syafruddin Hasibuan Yusrizal, Yusrizal

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search