Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Kemandirian Pangan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan Setiawan, Agus Nugroho; Wijayanti, Septi Nur
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 8, No 1 (2020): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bdr.8174

Abstract

Food independence is an effort to fulfill the need of food for a family by themselves. The fulfillment effort of family need for food in independent way can be done on a limited land around the house, known as yard. Developing the yard for food plant becomes very important, regarding the fast conversion of food plant land into the non- food one. This phenomenon took place in Ngemplak Hamlet, Kembangarum, Donokerto, Turi, Sleman. There were many food plant lands in this area conversed into lands for salak pondoh (a type of snake fruit). So, yard optimization can be done by house wives joining in Family Welfare Program (PKK) who have spare time at home, because it is located around the house. The society empowerment in this program is conducted with methods or stages of socialization, technology transfer education (training, demonstration, and practice), and supervision as well as evaluation through the guidance for the program sustainability. The success of the society empowerment program is shown by the active participation of the society, the increase of the knowledge and skills of the PKK women, as well as the increase of land use of the society by cultivating vegetable and fruit.
Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance Hidayat, Rahmad; Wijayanti, Septi Nur
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.665 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i1.11483

Abstract

Seleksi perangkat desa juga merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa,maka asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa juga berlaku dalam kegiatan tersebut,terutama asas keterbukaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa di desa Poncosari tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan seleksi perangkat desa di desa Poncosari hampir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa.Tapi masih banyak faktor yang menghambat seperti pemahaman Panitia seleksi perangkat desa pada ketentuan perundang-undangan serta transparansi permasalahan ketika proses seleksi tersebut terjadi, sehingga membuat implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Budidaya Sayuran di Masa Pandemi Covid-19 Setiawan, Agus Nugroho; Wijayanti, Septi Nur
Community Empowerment Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.111 KB) | DOI: 10.31603/ce.4467

Abstract

PCM Turi, Sleman, DIY mendapat amanah untuk mengelola beberapa tanah wakaf, namun pemanfaatannya belum optimal, padahal dengan lingkungannya yang mendukung potensinya sangat besar jika dikelola dengan baik. Salah satu cara pemanfaatan tanah wakaf adalah dikelola sebagai kebun produktif untuk sayuran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mengandung banyak senyawa yang bermanfaat. Konsumsi sayuran masyarakat Indonesia masih rendah hanya mencapai 180 g/per kapita/hari, jauh di bawah standar WHO 400 g/per kapita/hari, dan kebutuhannya semakin meningkat pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Permasalahannya adalah PCM belum mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam mengelola tanah wakaf sebagai kebun sayuran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebun sayuran di tanah wakaf PCM Turi dilakukan program pengabdian pada masyarakat dengan sasaran warga Muhammadiyah cabang Turi, yang dilakukan menggunakan beberapa metode yang meliputi pendidikan masyarakat, pelatihan, difusi iptek dan konsultasi. Program pengabdian pada masyarakat sudah terlaksana dengan meningkatnya wawasan dan ketrampilan warga Muhammadiyah Turi dalam mengelola tanah wakaf dan terbangun kebun produktif untuk budidaya sayuran sehingga diharapkan dapat menjadi media dakwah bil hal dan menjadi contoh bagi masyarakat dan PCM lain dalam mengelola tanah wakaf.
Implementation of Muhammadiyah green school as an effort to fulfill constitutional rights Wijayanti, Septi Nur; Setiawan, Agus Nugroho; Makrufi, Anisa Dwi
Community Empowerment Vol 6 No 7 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.779 KB) | DOI: 10.31603/ce.4984

Abstract

A healthy environment is a basic human need and a right for everyone. Muhammadiyah has a commitment to the environment, clean living and healthy education through the process of character education, but the results are not optimal. One of the solutions offered is the Muhammadiyah Green School (MGS) program. This service program is carried out to improve the insight and skills of SMP Muhammadiyah Turi in running MGS and preparing policies for implementing MGS. Community service was carried out using a community development and participatory approach, with several methods, namely community education, training, diffusion of science and technology and consultation. The MGS program at SMP Muhammadiyah Turi has been implemented through a green curriculum, green community, and green school, and green culture. Green curriculum was carried out through the integration of good values ​​and care for the environment in subjects, local content about the environment, as well as HW scouting extracurriculars. The green community was developed by forming MGS cadres, student guardian associations to take part in the MGS program, as well as forming student picket teams. Green school is carried out by managing school resources with “tabulampot” of rare plants, verticulture, painting school facilities, and so on. Green culture with the “kurasaki” program, enforcement of school rules, “clean operations”, and the installation of banners for environmental campaigns. With mentoring by teachers and guidance by the task force team, MGS at SMP Muhammadiyah Turi can create a more conducive environment for academic and social interactions, become a medium for character education, and provide fulfillment of the right to a clean and healthy environment.
Kemandirian Pangan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan Setiawan, Agus Nugroho; Wijayanti, Septi Nur
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 8, No 1 (2020): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bdr.8174

Abstract

Food independence is an effort to fulfill the need of food for a family by themselves. The fulfillment effort of family need for food in independent way can be done on a limited land around the house, known as yard. Developing the yard for food plant becomes very important, regarding the fast conversion of food plant land into the non- food one. This phenomenon took place in Ngemplak Hamlet, Kembangarum, Donokerto, Turi, Sleman. There were many food plant lands in this area conversed into lands for salak pondoh (a type of snake fruit). So, yard optimization can be done by house wives joining in Family Welfare Program (PKK) who have spare time at home, because it is located around the house. The society empowerment in this program is conducted with methods or stages of socialization, technology transfer education (training, demonstration, and practice), and supervision as well as evaluation through the guidance for the program sustainability. The success of the society empowerment program is shown by the active participation of the society, the increase of the knowledge and skills of the PKK women, as well as the increase of land use of the society by cultivating vegetable and fruit.
PEMBERDAYAAN SISWA SEKOLAH LUAR BIASA TUNA GRAHITA DALAM PENGOLAHAN SALAK MENJADI WAJIK DAN DODOL Setiawan, Agus Nugroho; Rusimah, Siti Yusi; Sudarsi, Sri; Wijayanti, Septi Nur
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 6 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.814 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i6.5941

Abstract

Abstrak: Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus tuna grahita. Pendidikan bagi anak-anak tuna grahita lebih ditekankan pada penguatan keterampilan agar dapat menjadi bekal dalam hidupnya. SLB Wiyata Dharma 2 yang mendidik anak-anak tuna grahita berada di Kabupaten Sleman yang merupakan daerah sentra salak pondoh. Ketika musim panen raya, harga salak pondoh sangat rendah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan siswa dengan penguatan keterampilan melalui pengolahan salak pondoh menjadi berbagai macam produk olahan. Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan beberapa metode yaitu penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan, praktik pengolahan salak pondoh, serta monitoring dan evaluasi. Hasil program pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa siswa dan guru SLB Tuna Grahita Wiyata Dharma 2 Sleman mengikuti kegiatan dengan tekun dan serius. Guru dan siswa SLB Wiyata Dharma 2 Sleman mendapat wawasan, pengalaman dan keterampilan dalam mengolah salak pondoh menjadi wajik dan dodol, sehingga dapat menjadi bekal untuk berwirausaha agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Abstract: Education is the right of every citizen, including children with special needs for mental retardation. Education for mentally disabled children is more emphasized on strengthening skills to become provisions in their lives. SLB Wiyata Dharma 2, which educates mentally disabled children, is located in Sleman Regency, the center of snake fruit. During the harvest season, the price of snake fruit is very low. An alternative solution that can be done is empowering students by strengthening skills through processing snake fruit into various kinds of processed products. Community service is carried out by several methods, namely counseling, demonstration, training, the practice of processing snake fruit, and evaluation. The results of the community service show that students and teachers of SLB Tuna Grahita Wiyata Dharma 2 Sleman participate in activities diligently and earnestly. Teachers and students of SLB Wiyata Dharma 2 Sleman gain insight, experience, and skills in processing snake fruit into “wajik” and “dodol” to become provisions for entrepreneurship to be more independent and not dependent on others.
STUDI EVALUASI TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 (AMANDEMEN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT INDONESIA) Wijayanti, Septi Nur
Jurnal Media Hukum Vol 16, No 2 (2009): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v16i2.14399

Abstract

The four amendments of Indonesian Constitution 1945 taking place in 1999, 2000, 2001 and 2002 still have weaknesses, especially in terms of substance when inconsistencies exist. For example 1) the presidential system applied which violates the system such as the president’s accountability to the People’s Consultative Assembly (not clearly stated), the intervention of the House of Representative to president’s policy implementation, impeachment given by People’s Consultative Assembly, and the unclear responsibilities and accountability of the vice president; 2) the unbalanced bargaining power of the Regional Representative Council (DPD) in form of bicameral representative in the House of Representative; and 3) the controversial existence of the Judicial Commission. Therefore, an evaluation needs to be carried out to create a better constitution in the state administration. Running a nation should have a clear concept of a nation so that the politicians have strong principles to take action and create policies. On the other hand, the legal need of the society has to be fulfilled.