Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 Yohana Puspitasari Wardoyo; Muhammad Luthfi; Feranza Auriya Tiza; Khofifah Pawaransa Hadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 1 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.602

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja. Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19

NADZIR REGISTRATION REGULATION TO THE INDONESIAN WAQF BOARD WITH A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW Muhammad Luthfi; Yohana Wardoyo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2839

Regulation of nadzir registration to Indonesian Waqf Agency (BWI) is a new rule about Waqf in Indonesia. This rule has a different push point in the rules, the rule of law using the word "must" as its registration regulation, And the rules of implementation use the word "mandatory". The use of the word "obligatory" is also not followed by the sanction of the rules. This study explains the regulation of the registration of Mucconsulting to BWI's perspectives on positive laws and Islamic law. The problem formulation, how the regulation of registration of nadzir to BWI is reviewed from the rules of the positive law and the rule of Islamic law? This research is a normative study. Research results, The regulation of registration of Mucconsulting to BWI is reviewed from the positive legal rules, content is a rule that contains orders, the nature of the rule is the Factative law. According to Islamic law via ushuliyyah rules it goes into the aspect of amr (command), That do not have to be, In qiyas the order of the rules equals the order of Hajj.

Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang Muhammad Luthfi; Yaris Adhial Fajrin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Pendaftaran tanah wakaf merupakan bagian penting dalam perbuatan hukum wakaf dengan tujuan memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum perbuatan hukum wakaf. PDM Kabupaten Malang sebagai pihak yang sering menerima tanah wakaf mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf. Berkenaan dengan hal ini diperlukan sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah terciptanya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf dilingkungan PDM Kabupaten Malang. Metode yang digunakan meliputi pertama, koordinasi dengan mitra pengabdi, kedua, sosialisasi pengurusan tanah wakaf secara langsung, dan ketiga, sosialisasi pengurusan tanah wakaf melalui media elektronik. Hasil kegiatan ini bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara umum di wilayah PDM Kabupaten Malang dan secara khusus dilakukan di PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, Dan PCM DAU. Pasca dilakukannya sosialisasi peserta sosialisasi merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melakukan proses perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf. Sosialisasi pengurusan tanah wakaf melalui media elektronik dilakukan melalui media radio. Socialization of the Management of Waqf Land Certificates Managed by the Regional Leaders of Muhammadiyah Malang Regency. Waqf land registration is an important part of waqf legal action to strengthen the legal aspects and legal certainty of waqf legal acts. PDM Kabupaten Malang as a party that often receives waqf land should register waqf land. Concerning this, it is necessary to socialize the management of waqf land certification. The purpose of this devotional activity is the creation of an understanding of the importance of waqf land registration in the PDM Kabupaten Malang environment. The methods used include first, coordination with service partners, second, socialization of waqf land management directly, and third, socialization of waqf land management through electronic media. The result of this activity is that this socialization activity is conducted in general in PDM Kabupaten Malang area and specifically conducted in PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, And PCM DAU. After the socialization of socialization participants felt that this activity was very useful in conducting the process of waqf land registration and waqf. Socialization of waqf land management through electronic media is conducted through radio media.

Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis bagi Mahasiswa Wirausaha Yohana Puspitasari Wardoyo; Muhammad Luthfi; Feranza Auriya Tiza; Khofifah Parawansa Hadi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Menjadi wirausaha pada usia muda merupakan salah hal positif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, benefit yang didapatkan antara lain mandiri secara finansial, dapat menciptakan lapangan kerja, mendapatkan relasi/ mitra sehingga dapat lebih mudah mengembangkan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa wirausaha tidak hanya terampil dalam hal produksi dan promosi saja, namun harus memahami aspek hukum dalam berbisnis salah satunya adalah terampil membuat dokumen kontrak. Sebagian besar mahasiswa wirausaha dibawaah binaan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni Universitas Muhammadiyah Malang tidak mennggunakan dokumen kontrak dalam menjalankan bisnisnya. Selama dalam menjalankan bisnisnya, banyak terjadi perselisihan dengan pihak mitra/ relasi salah satunya disebabkan tidak adanya dokumen kontrak. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pelatihan dan evaluasi. Dari hasil pelatihan tersebut pengabdi mendapatkan hasil bahwa peserta bertambah pengetahuan mengenai: a) Syarat sah nya perjanjian; b) Batalnya perjanjian; c) Macam kontrak; d) Fungsi dan Tujuan dokumen kontrak; e) Pola/ anatomi kontrak. Selain itu, mahasiswa wirausaha telah mampu membuat kontrak yang memenuhi ketentuan hukum perjanjian. Dengan demikian, mahasiswa wirausaha menyadari bahwa kontrak berfungsi sebagai perlindungan hukum dalam berbisnis. Training Skills for Making Business Contracft for Entrepreneur Students. Being an entrepreneur at a young age is one of the positive things that students can do, the benefits that are obtained include being financially independent, being able to create jobs, getting relationships/partners so that is easier to develop their business. In connection with this, the skills needed by entrepreneur students are not only skilled in terms of production and promotion but must understand the legal aspects of doing business, one of which is being skilled in making contract documents. Most of the entrepreneur students brought under the guidance of PKMA (Student and Alumni Career Development) Universitas of Muhammadiyah Malang didn’t use contract documents in their business. During the course of their business, there were many disputes with partners/relations, one of which was the absence of contract documents. The methods used are legal counseling, training, and evaluation. From the results of the training are the servants found that the participants had increased knowledge about: a) The legal terms of the agreement; b) Cancellation of the agreement; c) Kinds of contracts; d) Function and purpose of contract documents; e) Pattern/anatomy of the contract. Besides, entrepreneurial students have been able to make contracts that meet the terms of the agreement law. Thus, entrepreneur students realize that contracts function as legal protection in doing business.

Sosialisasi Program Aplikasi SIMAM: Upaya Inventarisasi Aset Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bululawang Muhammad Luthfi; Rahayu Hartini
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20922

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi filantropi Islam dengan ragam aset yang dimiliki, mencanangkan program manajemen aset melalui aplikasi SIMAM, program ini menyasar seluruh aset yang berada pada setiap unsur pimpinan dan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, berkenaan dengan hal tersebut maka dilakukan sosialiasi program aplikasi SIMAM di salah satu unsur pimpinan Muhammadiyah di kecamatan Bululawang. Tujuan pelaksanaan kegiatan, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang program aplikasi SIMAM. Metode sosialisasi digunakan dalam kegiatan dengan pendekatan klasikal berupa pemberian pertanyaan pre-test, ceramah / presentasi, diskusi / tanya jawab, dan pemberian pertanyaan post-test. Hasil kegiatan menyatakan, sebelum kegiatan dilakukan Mitra kebanyakan belum mengatahui tentang program SIMAM hal ini diketahui dari hasil jawaban pre-test yang di berikan, berdasar dari hasil jawaban pre-test Tim Pengabdi memberikan 3 materi meliputi, konsep program SIMAM, tujuan program SIMAM, dan jenis kehartabendaan yang dimaukkan pada program SIMAM. Dampak kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini Mitra mengetahui dan memahami program aplikasi SIMAM, hal ini di buktikan dengan jawaban dari pertanyaan post-test yang didapat Tim Pengabdi di mana seluruh peserta mengetahui dan memahami program aplikasi SIMAM. SIMAM Application Program Socialization: Efforts to Inventory Assets for Muhammadiyah Bululawang Branch Managers Muhammadiyah as one of the Islamic philanthropic organizations with a variety of assets owned, launched an asset management program through the SIMAM application, this program targets all assets located in every element of muhammadiyah's leadership and business charity, in this regard to this, the socialization of the SIMAM application program is carried out in one of the muhammadiyah leadership elements in Bululawang subdistrict. The purpose of carrying out activities, is to provide knowledge and understanding of the SIMAM application program. Socialization methods are used in activities with a classic approach in the form of giving pre-test questions, lectures/presentation, discussions / Q&A, and giving post-test questions. The results of the activity stated before the activity was carried out, most partners did not know about the SIMAM program, this was known from the results of the pre-test answers given, based on the results of the pre-test answers the Pengabdi Team gave 3 materials including, the concept of the SIMAM program, the purpose of the SIMAM program, and the type of treasures in the SIMAM program. The impact of the activities resulting from this activity, the Partner knows and understands the SIMAM application program, this is evidenced by the answers to post-test questions obtained by the Pengabdi Team where all participants know and understand the SIMAM application program.

Pendampingan Pemenuhan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi Pelaku Usaha Kukuh Dwi Kurniawan; Muhammad Luthfi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29189

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasca diterbitkan UU Ciptaker diwajibkan mempunyai perizinan berupa persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Perihal pengusulannya diajukan secara online melalui portal oss.go.id dengan mencukupi kebutuhan dokumennya terlebih dahulu. Perizinan PKKPR ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar pelaku usaha tidak melampaui batas-batas terlarang yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat terjaminnya keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan yang baik. Metode pendampingan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, sosialisasi kegiatan, pendampingan pengusulan, diskusi berkala, evaluasi dan monitoring. Meskipun pengusulan perizinan ini relatif mudah, namun dikarenakan perizinan ini masih baru diperlukan pencermatan atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan detail pengurusannya karena lintas instansi pemerintahan. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan PKKPR dan dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abstract Assistance in Fulfilling the Approval of Space Utilization Activities for Business Actors Business actors in carrying out their business after the issuance of the Ciptaker Law are required to have a license in the form of approval of space utilization activities or PKKPR. The proposal is submitted online through the portal oss.go.id by fulfilling the document requirements first. The PKKPR license aims to provide a guarantee that business actors do not exceed the prohibited limits set out in statutory provisions, so that a good balance of social and environmental development can be guaranteed. This assistance method is carried out with stages of preparation, socialization of activities, assistance with proposals, periodic discussions, evaluation and monitoring. Although proposing this license is relatively easy, because this license is still new, it is necessary to look at the documents needed and the details of the management because it is across government agencies. This service is expected to make it easier for business actors to manage PKKPR and be able to run their business well in accordance with applicable legal provisions.

Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online Anton Priyo Nugroho; Muhammad Luthfi; Alfiana Alfiana; Asri Ady Bakri; Rita Zulbetti
Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 6 No 3 (2024): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Research and Strategic Studies Center (Pusat Riset dan Kajian Strategis) Fakultas Syariah IAI Nasional Laa Roiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.4880

Dari perspektif Islam, jumlah transaksi online yang masuk dalam tajuk fiqh muamalah niaga atau jual beli dengan cepat meningkat. Islam memiliki hukum-hukum yang berlaku baik bagi pembeli maupun penjual dalam transaksi jual beli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji elemen dasar dan persyaratan untuk menerapkan kontrak salam dalam transaksi jual beli online yang mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Islam PSAK Syariah 103. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus dilakukan di Toko Online. Informan penelitian ini adalah pedagang dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penjual pada umumnya mengetahui rukun dan syarat melakukan jual beli online dalam perspektif Islam. Akad Salam telah dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan istilah pre order, para pelaku bisnis belum mengetahui dan menerapkan PSAK Syariah 103. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengusaha, akademisi maupun instansi pemerintahan dan masyarakat.

IMPLICATIONS OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT RULING NO. 46/PUU-VIII/2010 ON THE CIVIL RELATIONS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK: A MAQASHID ASY-SYARIAH PERSPECTIVE Muhammad Luthfi; Yaris Adhial Fajrin; Khusnul Rofida Novianti
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.34416

This article delves into the implications of the Constitutional Court's decision on Law Number 1 of 1974 through the lens of Maqashid Asy-Syariah, aiming to comprehend its impact on gender equality within Indonesian marriage law, aligning with the principles of Maqashid Asy-Syariah. Employing a normative legal research method with a legislative approach, the study analyzes legal norms, drawing from relevant legal documents and literature as data sources. The descriptive-normative data analysis method is applied to articulate the implications of the Constitutional Court's decision from the Maqashid Asy-Syariah perspective and its consequential effects on Indonesian marriage law. This pivotal decision reinterprets Article 43, paragraph (1), enabling children born out of wedlock to establish a civil relationship with their fathers. This alteration serves to protect individual rights, uphold principles of justice, ensure family welfare, and synchronize state and religious laws. Furthermore, the decision abolishes discriminatory polygamy provisions and equalizes age limits for marriage between men and women, fostering gender equality. This move not only safeguards individual rights, particularly those of women but also upholds the principles of justice, equality, and social welfare within the Maqashid Asy-Syariah framework.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search