Dasril Radjab
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dasril Radjab
Wajah Hukum Vol 2, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.169 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v2i1.24

Abstract

That with the presence of refomasi against the holding of the Government of the Republic of Indonesia, there was a significant change towards the function of legislation. If prior to the reformation by the UU No. 5 of the year 1974 the main legislation function is in the hands of the head Area, then after the Reformation was gradually shifted to the functions of DPRD, while the head of the Region carry out the Change was discussed along with Representatives The People Of The Region. Peregeseran the function of legislation to DPRD, then the seat of DPRD from both the political and juridical aspects become increasingly powerful as the element that organizes local governance. Disaran implementation of the function of legislation should run properly in the full sense of responsibility as well as follow all stages of the formation of local regulations that cover the stages of planning, drafting, discussion, enactment, assignment, and peyebarluasan 
PELUANG PEMBENTUKAN DESA ADAT DI PROVINSI JAMBI DASRIL RADJAB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.209 KB) | DOI: 10.30652/jih.v5i2.3592

Abstract

Masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaima subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Secara empiris, Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi telah ada yang menunagkan pengakuan dan penghormatannya dengan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Provinsi Jambi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa adat di Provinsi Jambi yang mengatur tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten yang berkeingian menetapkan bebarapa desa yang ada dalam kabupaten menjadi Desa adat.