Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Religi: Jurnal Studi Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL MERCATORIA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences

Azhari Yahya

Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh.

Author-ID : 421407

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

العوامل المؤثرة على اكتساب ونمو اللغة Azhari, Yahya
Religi Jurnal Religi
Publisher : Religi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.627 KB)

Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa antara lain faktor internal dan eksternal. Masa yang paling ideal dalam pemerolehan bahasa adalah masa anak-anak sampai masa remaja karena aspek behaviorism dan nativism. Pengembangan bahasa dapat dilaksanakan melalui kegiatan kognitif kebahasaan. Kata kunci : pemerolehan bahasa, pengembangan bahasa

Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah Khalid, Khalid; Yahya, Azhari; Darmawan, Darmawan
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

PT. Bank Aceh merupakan perusahaan perbankan daerah yang awalnya berbentuk bank konvensional namun saat ini telah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah. Landasan yang digunakan bank dalam mengalihkan atau mengkonversikan produk transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi syariah adalah dengan merujuk Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Utang nasabah tidak berpindah ke lain bank, akan tetapi utang tersebut dialihkan menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat unsur dari ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang belum terpenuhi pada tahap pelaksanaan akad pembiayaan. Namun, melalui ketetapan PBI nomor 9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah dimana bank sebagai penyedia dana tanpa membeli atau memiliki barang yang menjadi objek pembiayaan dan tetap merupakan pembiayaan.

Notary Legal Remedies as Inside Authorities Registration and Registration of Commanditaire Vennootschap through the Administration System of Business Agencies Masykur, Masykur; Yahya, Azhari; Dahlan, Dahlan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i1.1651

This study aims to explain the limits and responsibilities of the position carried out by the notary in registration of Commanditaire Vennootschap (CV) online through the business entity administration system. The research method used in this research is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The collection of research materials is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the notary was only authorized and responsible for the creation of the deed of CV. Notary cannot receive power of attorney because it contradicts the UUJN which has been stipulated authority and responsibility attached to the position of a Notary. With the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018. Registration of CV which was previously in the District Court is delegated to the Ministry of Law and Human Rights through the online system. The entire Notary is acting as an Authorized Officer not as an authorized official, there is a prosecution of an error in the registration process, then the Notary can indirectly be presented in the trial at the Court but it must be with the permission of the Notary Honorary Council. Thus the Notary can refuse to accept power over online CV registration via SABU, because in carrying out such registration a Notary must position himself as a person not as a public official. This is because it is not regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public.Â

Peranan Badan Pengawasan Dalam Mendukung Investasi (Studi di Kawasan Sabang) Azhari Yahya; Mahdi Syahbandir; Gita Melisa
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam mendukung percepatan arus investasi di Kawasan Sabang; hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang; dan menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat arus investasi di Kawasan Sabang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKS memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendorong arus masuk investasi ke Kawasan Sabang. Peran yang paling dominan yang dimiliki oleh BPKS antara lain pemberian perizinan kepada calon-calon investor yang akan menanam modalnya di Kawasan Sabang. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi ini antara lain minimnya network yang terjalin antara BPKS dengan investor asing; minimnya fasilitas infrastuktur yang tersedia; kurangnya sumber daya manusia yang tersedia terutama tenaga skill yang dibutuhkan oleh investor. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang, BPKS dan pihak-pihak terkait untuk mengoptimal promosi Sabang sebagai destinasi investasi ke dunia internasional sehingga terjalin network yang lebih baik ke depan sehingga mampu bersaing di tingkat global guna meraih investasi yang lebih maksimal. Di samping itu perlu segera diintegrasikan infrastuktur pelabuhan Sabang dengan kepelabuhanan lainnya di Indonesia sehingga memudahkan investor ketika hendak menggunakan pelabuhan Sabang sebagai pintu masuk dan keluar dalam kegiatan investasi di kawasan ini.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli T. Fauzansyah; Azhari Yahya; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.

Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua Muhammad Irvan Hidayana; Iman Jauhari; Azhari Yahya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.704

Hak asuh anak pasca perceraian tidak selamanya ditempatkan di bawah asuhan ibunya. Ada pula hak asuh yang diserahkan kepada bapaknya dalam putusan hakim. Seperti putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah. Begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa putusan hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan hak asuh anak pasca perceraian dan menganalisis aspek yuridis terhadap perlindungan anak pasca perceraian orangtua pasca bercerai. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.

Co-Authors Dahlan Dahlan Darmawan, Darmawan Gita Melisa Iman Jauhari Iman Jauhari Khalid, Khalid Mahdi Syahbandir Masykur, Masykur Muhammad Irvan Hidayana T. Fauzansyah

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search