Garuda - Garba Rujukan Digital

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Yahya, Imam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, masih terdapat pilihan forum, bisa di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Umum. Namun dengan terbitnya putusan MK maka kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ada di Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Bagi Pengadilan Agama, putusan MK ini menjadi momen penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempersiapkan; 1) penguatan SDM Hakim dan Panitera, 2) penguatan hukum materiil dan hukum acaranya yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), serta 3) adanya dukungan masyarakat yang maksimal.Secarahukum, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-UndangRI Nomor 3 Tahun 2006 tahun. Namun faktanya sengketa ekonomi syariah tidak serta merta diselesaikan di Pengadilan Agama karena banyak peraturan dan tafsir yang berbeda.

EKSEKUSI HUKUMAN MATI - Tinjauan MaqÄá¹£id al-SharÄ«âah dan Keadilan Yahya, Imam
AL-AHKAM Volume 23, Nomor 1, April 2013
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua mainstreamÂ dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukan hukuman mati. Bagi yang setuju beralasan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera, sementara yang menolak berpendapat bahwa hukuman mati meruÂpakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Hakekat hukuman matiÂ bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi ManusiaÂ (HAM) itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam,Â hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina muhá¹£an, membunuh dengan sengaja, á¸¥irÄbah dan murtad (keluar dari Islam). SelanjutÂnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan maqÄá¹£id al-sharÄ«âah dan keadilan.Â Dalam perspektif maqÄá¹£id tujuan hukuman mati harus merujuk pada tujuan meÂmelihara agama (á¸¥ifáº al-dÄ«n), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (á¸¥ifáº al-nafs), akal (á¸¥ifáº al-âaql), keturunan (á¸¥ifáº al-nasl), dan memelihara harta (á¸¥ifáº al-mÄl). Dalam perspektif keadilan, negara atas nama hukum harus melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyaÂrakatnya.***The debate about death penalty, is still attracted attention of people. At least, there are, two mainstreamÂ firstly those who agrees and secondly who refuses the death penalty being imposed. For those who agrees reasoned that severe violations of the right to life, should be punished by death so that could provide a deterrent effect, while those who refuses argued that the death penalty is a denial of human rights, especially right to life. The essence of the death penalty is not a violation of the law, because the impleÂmentation the death penalty actually enforced in order to protect human rights itself. In the view of Islamic law, death penalty, can be done on four cases, namely that of adultery, killing intentionally, Hirabah and apostasy. Furthermore, the death penalty should be carried out in accordance with maqÄá¹£id al-sharÄ«ah and justice. In maqÄá¹£id al-sharÄ«ah perspective, the purpose of death penalty should refer to maintain religion (á¸¥ifáº al-dÄ«n), maintain body or maintain the survival (á¸¥ifáº al-nafs), mind (á¸¥ifáº al-aql), descent (á¸¥ifáº al-nasl), and maintaining property (á¸¥ifáº al-mÄl). While in the perspective of justice, State, on behalf of the law must protect its citizens from legal events that harm society.***Keywords: hukuman mati, maqÄá¹£id al-sharÄ«âah, keadilan

DEMOKRASI PESANTREN : MENEBAR FORMAT POLITIK YANG DAMAI Yahya, Imam
At-Taqaddum Volume 6, Nomor 2, November 2014
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Dalam bahasa KH Abdurrahman Wahid, Pesantren merupakan sebuah sub kultur budaya masyarakat Indonesia. Kyai sebagai pengasuh Pesantren menjadi tokoh sentral tidak saja sebagai pengeloa Pesantren tetapi Kyai juga sebagai tokoh dan panutan masyarakat Pesantren. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Kyai di Pesantren bagaikan Raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan penuh atas masyarakat yang memberikan mandat kepadanya.Namun dalam dunia politik ketokohan Kyai tidak bisa disamakan dalam posisinya sebagai tokoh Pesantren. Hal ini bukan karena Kyai tidak layak untuk menjadi panutan dalam berpolitik, tetapi dalam dunia politik, Pesantren menggunakan perspektif sunni, di mana kekuasaan adalah kewajiban kelompok (fardu kifayah), sehingga politik dijadikan sebagai wasilah/media bukan ghoyah/tujuan dalam rangka mencapai kemashlahatan ummat.Banyaknya praktek politik yang mengatasnamakan politik Islam seperti khilafah Islamiyah di timur tengah semacam al-Qaedah, ISIS dan sejenisnya, menjadikan kesan politik Islam yang arogan dan menakutkan. Sementara berpolitik ala pesantren mencerminkan politik Islam yang penuh kedamaian dan persahabatan.

EKSEKUSI HUKUMAN MATI Tinjauan MaqÄá¹£id al-SharÄ«â€™ah dan Keadilan Yahya, Imam
Al-Ahkam Volume 23, Nomor 1, April, 2013
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

The debate about death penalty, is still attracted attention of people. At least, there are, two mainstream firstly those who agrees and secondly who refuses the death penalty being imposed. For those who agrees reasoned that severe violations of the right to life, should be punished by death so that could provide a deterrent effect, while those who refuses argued that the death penalty is a denial of human rights, especially right to life. The essence of the death penalty is not a violation of the law, because the implementation the death penalty actually enforced in order to protect human rights itself. In the view of Islamic law, death penalty, can be done on four cases, namely that of adultery, killing intentionally, Hirabah and apostasy. Furthermore, the death penalty should be carried out in accordance with maqÄá¹£id al-sharÄ«'ah and justice. In maqÄá¹£id al-sharÄ«'ah perspective, the purpose of death penalty should refer to maintain religion (á¸¥ifáº“ al-dÄ«n), maintain body or maintain the survival (á¸¥ifáº“ al-nafs), mind (á¸¥ifáº“ al-'aql), descent (á¸¥ifáº“ alnasl), and maintaining property (á¸¥ifáº“ al-mÄl). While in the perspective of justice, State, on behalf of the law must protect its citizens from legal events that harm society.

PENGARUH PERUBAHAN BIAYA TRANSAKSI KARTU ATM (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI) PADA TABUNGAN FAEDAH TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI NASABAH DI BRISYARIAH KC SEMARANG Yahya, Imam; Putri, Retnandi Meita
Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/economica.2016.7.1.1032

The more advanced information technology, the more frequently for banking institutions including BRI Syariah to follow and to use it as a part of service system, that is called as electronic banking. The growth of technology will change banking transaction system radically that eventually will change banking culture. The transaction through electronic banking will ease the customers in doing transaction therefore they are able to opt various services related to their need. Tabungan Faedah BRISyariah delivers affordable and easy service by using electronic banking in which all the transactions are free of charge. It starts from cash withdrawal, money transfer to BRISyariah ATM network, BRI Bank, Prima and Bersama. However, since May 6 2015, there was a transaction charge change especially for transaction in Issuer ATM that is BRI ATM, Prima and Bersama. Since the regulation was applied, the number of transactions also changed. According to the data of BRISyariah Issuer ATM transaction from January to December 2015, the total transaction declined. This research is aimed to discover the influence of transaction charge change of ATM card in faedah banking account to the costumersâ proclivity in BRISyariah KC Semarang.The transaction charge change of ATM card having positive influence and significance towards the costumerâs proclivity. The transaction charge such as cash withdrawal, money transfer, and balance check which is very expensive makes the customerâs proclivity declined. It is proved by the value of t-count is 2.878 > t-table which is 2.024 by the degree od significance is 0.000 below 0.05.

The Determinants of Firm Value and Financial Performance in Islamic Stocks Arribaat, Salma Khoirunnisaa; Yahya, Imam; Agriyanto, Ratno
EQUILIBRIUM Vol 9, No 1 (2021): EQUILIBRIUM
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/equilibrium.v9i1.9307

One of the company's long-term goals is to maximize the firm value. It is the present value of the company, which can be a prospect in the future. Therefore, the problem in this study is the factors that affect the company's value in the Jakarta Islamic Index for 2015-2019. This study analyzes the influence of Intellectual Capital, Good Corporate Governance, and Debt to Equity Ratio on Firm Value directly and indirectly through Financial Performance. The data used in this study is panel data using purposive sampling, and there are 17 stocks listed on the Jakarta Islamic Index for 2015-2019 period. The analysis technique of this research is Partial Least Square. The test results of the direct effect show that Intellectual Capital, Debt to Equity Ratio, and Financial Performance have a significant impact on Firm Value on the Jakarta Islamic Index. Corporate governance has a substantial effect on Financial Performance. Meanwhile, indirect testing proves that the Financial Performance variable can only mediate the impact of Corporate Governance on Firm Value. However, it cannot mediate between the relationship between the variable intellectual capital and debt ratio to equity.

Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective Yahya, Imam
Al-Ahkam Volume 30, Nomor 2, Oktober 2020
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

This article aims to describe the management of zakat in Indonesia in a political and legal perspective carried out by BAZNAS (Badan Amil Zakat Infaq and Sadaqah) and LAZ (Lembaga Amil Zakat). Management of zakat management in a political-law approach is manifested in the zakat management regulations in Indonesia, namely Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management. Through literature research with a political-law approach, this research finds the following three points. First, the existence of BAZNAS is legitimized by law as a non-structural institution under the President, which has the authority to manage zakat, whether it is the collection, distribution or development of zakat assets. Second, as a consequence, taxes that have been paid through central BAZNAS or regional BAZNAS can reduce taxable assets. Third, BAZNAS has the power to recommend LAZ as well as supervise LAZ's performance at all levels, and the results are reported to BAZNAS.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search