Ni Made Darmakanti
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Ni Made Darmakanti; Ni Kadek Ema Sri Febriyanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.932 KB) | DOI: 10.23887/jpss.v2i2.472

Abstract

Taxes are a source of state revenue and revenue that aims to improve national development and improve people’s welfare. Texas can also be interpreted as a source of state revenue for the implementation of government and development activities as well as a driving force for economic activity. Therefore, the tax sector plays and important role in the development of the nation’s welfare. Taxpayers must fulfill their obligations in making tax payments, however currently tax collection one of which is that vehicle taxes are difficult to to due to lack of public awareness, especially when this is coupled with the Covid-19 pandemic. Due to the delays in paying taxes by the pandemic, thus has resulted in a tax bleaching policy on vehicles in the form of bleaching.
Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia David Greacy Geovanie; Ni Made Darmakanti
Jurnal Locus Delicti Vol 1 No 1 (2020): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.821 KB) | DOI: 10.23887/jld.v1i1.366

Abstract

The Covid-19 pandemic outbreak has threatened people's health and has an impact on the weakening of various sectors. With this condition, several administrative agendas have also been postponed, regional head elections have also not escaped attention. In an effort to break the chain of spreading Covid-19, the President called for maintaining distance and avoiding activities that involve large numbers of people. On the basis of these considerations and under urgent circumstances, through the power of the president a policy to postpone regional elections was also presented in the form of a Government Regulation in Lieu of a Law as a legacy effort.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA Ni Made Darmakanti; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif; dan (2) hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.