Elyta Elyta
untan

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI UMUM DI KOTA PONTIANAK E1012131081 Anisa Prapti Nurhayu; Elyta Elyta; Bima Sujendra
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2758

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum Di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan PAD,agar mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, data primer diperoleh dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Petugas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik pengumpulan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. Penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones (Subarsono, 2006) yang memiliki 3 variable yaitu: 1). Organisasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan, standar operasional dan prosedur, sumberdaya keuangan dan peralatan sudah terlaksana dengan baik. 2). Intepretasi, kesimpulannya adalah isi dan tujuan di pahami, sosialisasi dan dukungan masyarakat sudah di lakukan oleh dinas Perhubungan.3). Aplikasi, kesimpulannya adalah tahap aplikasi sangatlah penting untuk mengetahui salah satu kegiatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu pemungutan retribusi atas parkir yang sudah di tentukan hal ini sudah terlaksana dengan baik namun masih belum mencapai target maksimal PAD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan parkir adalah wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Implementasi pengelolaan retribusi parkir masih belum maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkat PAD. Saran dari peneliti perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparatur lapangan dan kantor, serta juru parkir agar disiplin dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK E1013161009 Maria Mira Astri; Elyta Elyta; Erdi Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2756

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, Menurut Jones (2006:46) yaitu 1) Pengorganisasian; kesimpulannya adalah pengorganisasian pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila diantaranya adalah peraturan pemerintah pusat, kondisi masyarakat setempat dan aspirasi masyarakat. Rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancaranya pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila adalah raskin dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan.
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 363 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN DESA FOKUS DI DESA LAYAK OMANG KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU E.1013161023 Elvidius A.J.D. Putra; Elyta Elyta; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Namun pada kenyataannya pelaksanaan tersebut belum optimal, hal tersebut dilihat dari masih adanya desa yang tidak mendapatkan bantuan karet unggul desa fokus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward III (Subarsono, 2005:90) menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementesai yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi belum pemah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait. (2) Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak masih kurang, sumberdaya keuangan dan peralatan tidak mencukupi. (3) Disposisi yang kurang dipahami pelaksana sampai tingkat desa tidak bisa dijalankan oleh implementor. (4) Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan bantuan bibit karet unggul desa fokus tidak berjalan karena tidak ada pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP (standar operasional prosedur).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Heru Julianto; Elyta Elyta; Bima Sujendra
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif. Permasalahan masih maraknya anak - anak di bawah umur yang di eksploitasi untuk menjadi pengemis di perempatan lampu merah menjadi topik menarik untuk di teliti. Proses pelaksanaan Implementasi di bedah menggunakan model implementasi Edward III (dalam Agustino 2017, 135) 1) Komunikasi, Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. 2) Sumber Daya, syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources) yang mumpuni. 3) Disposisi, jika para pelaksana mempunyai dukungan terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik. 4) Struktur Birokrasi, Implementasi kebijakan yang sangat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Maka diperlukan struktur birokrasi yang kondusif. Hasil penelitian ini menunjukan faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian saran bagi penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Komunikasi, di harapkan kepada pelaksana kebijakan agar tepat dalam melakukan komunikasi penyampaian informasi terkait kebijakan, 2) Sumberdaya, di harapkan untuk lebih meningkatkan jumlah petugas pelaksana kebijakan, 3) Disposisi, di harapkan untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan, 4) Struktur Birokrasi, tetap melakukan pembagian tugas sesuai dengan aturan atau petunjuk teknis yang ada..Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak.
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Hanisa Hanisa; Sri Haryaningsih; Elyta Elyta
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2991

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan program kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan di daerah kelurahan Bangka Belitung Darat kecamatan Pontianak Tenggara. Pelaksanaan pengelolaan sampah ditujukan agar sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori dari Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) Mengenai proses Analisis Kebijakan Publik, dimana dalam proses-proses yang mendukung Analisis Kebijakan tersebut terdapat lima proses yaitu: 1.Formulasi Masalah Kebijakan, kesimpulannya pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2.Perumusan Tujuan dan Sasaran, kesimpulannya dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama teutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 3.Mengidentifikasi Parameter Kebijakan, kesimpulannya dari Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak namun fasilitasnya kurang, dan Kelayakan Administratif, dalam penelitaian ini baik dan mendukung. 4.Mencari Alternatif-Alternatif, kesimpulannya ada beberapa alternatif kebijakan yaitu Alternatif peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan Alternatif kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggar yang belum diterapkan. 5.Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan, kesimpulannya melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif maka dengan menambah anggaran dapat mempermudah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.Kata Kunci: Analisis kebijakan, Pengelolaan, Peraturan, Sanksi.