Dhidik Apriyanto
untan

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK E101161087 Hanifa Salsabila; Dedi Kusnadi; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2813

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Perpustakaan Digital di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak, penelitian dilakukan didasarkan permasalahan mengenai kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan digital yang berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan universitas tanjungpura. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif. Penelitian ini menggunakan teori kompetensi menurut Wibowo (2014:271) dengan menggunakan Indikator menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Perpustakaan Universitas Tanjungpura dapat dilihat dari: (1) Skill (kemampuan) pegawai dalam pelayanan sudah sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) tetapi dalam melakukan pelayanan e-resource masih belum banyak yang bisa mengaksesnya. (2) Knowledge (Pengetahuan) pegawai belum sepenuhnya menguasai menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi terutama dalam mengelola perpustakaan digital, dan (3) Attitude (sikap) pegawai dalam memberikan pelayanan yang kurang ramah terhadap pengunjung, selain itu pengembangan perpustakaan digital terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan yaitu Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak perlu meningkatkan kompetensi pegawainya dengan mengikut sertakan dalam diklat, seminar/workshop yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan perpustakaan digital. sikap pegawai harus ramah dan menjaga emosi tetap stabil dalam melayani kebutuhan pengunjung perpustakaan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017-2032 DI OBJEK WISATA AIR PANAS SIPANT LOTUP DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU E1011141105 Hirarius Jerimas Bayusaputra; Isdairi Isdairi; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau serta supaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Indiahono (2007: 31-33) yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi Disporapar Kabupaten Sanggau dan Aparatur Desa Sape belum berjalan dengan baik, belum adanya pemanfataan sumberdaya lokal serta staf di Disporapar masih belum menguasai Peraturan Daerah, belum adanya komitmen yang kuat hal ini dilihat dari staf Disporapar belum menguasai Peraturan Daerah, serta struktur birokrasi belum terkoordinir dengan baik hal ini terlihat belum adanya acuan SOP (Standar Operasional Prosedur ) dalam pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti bagi Disporapar dalam upaya pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup yaitu memaksimalkan komunikasi dan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,perlunya keseriusan Disporapar dalam upaya mengembangkan objek wisata, serta membuat SOP (Standar Operasional Prosedur )sebagai upaya mengembangkan objek wisata
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA ANGAN TEMBAWANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT Ya’ Ramdani Zulkarnain Awadi; Isdairi Isdairi; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2830

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Angan Tembawang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penenlitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Proses dari Charles O’ Jones (dalam Joko Widodo, 2018, 89) yang menyatakan ada 3 tahapan dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, yaitu : 1). Tahap Pengoranisasian, Kesimpulannya adalah masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh implementor dalam menentukan manajemen pelaksana kebijakan. 2). Tahap Interpretasi, kesimpulannya adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami isi dan tujuan pembentukan kampong keluarga berencana dan 3). Tahap Aplikasi, kesimpulannya adalah Banyaknya program-program kampung keluarga berencana yang tidak berjalan secara maksimal dikarenakan masyarakat tidak paham cara menjalankan program yang ada.
PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTAKHIRAN KARTU KELUARGA DI DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS Monika Luinski; Sri Maryuni; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2912

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui komunikasi, keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga, dan perngaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yaitu seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Sarang Burung Danau yang berjumlah 1442 kepala keluarga serta sampel sebanyak 94 kepala keluarga. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan persentase, rata-rata (mean), standar deviasi dan analisis statistik inferensial dengan uji normalitas data, uji korelasi product moment dan analisis regres linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mayoritas respon masyarakat terkait komunikasi yang diterapkan di Desa Sarang Burung Danau adalah kategori sangat setuju sebanyak 45.7 persen 2) mayoritas respon masyarakat terkair varibel keberhasilan implementasi program pemutakhira kartu keluarga pada Desa Sarang Burung Danau adalah kategori sangat setuju sebanyak 70.2 persen) hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikant terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga. Persamaannya adalah Y = 4,293 + (0,376)X. variabel X adalah komunikasi dan variabel Y adalah keberhasilan implamentasi program pemutakhiran kartu keluarga. Setelah data diolah, dihasilan nilai (r) sebesar 0,764 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat. Kontribusi pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga sebesar 58,3 %, sisanya 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi pogram pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan taraf signifikan 0,000. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program.
PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA NGARAK KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK Prabowo Prabowo; Martoyo Martoyo; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan program keluarga harapan (pkh) dalam penaggulangan kemiskinan didesa ngarak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas pelayanan sektor publik Budiani (dalam Rafa`I 2016: 252) yang terdiri dari : 1) Ketepatan sasaran proram, Kesimpulannya adalah ketepatan sasaran program dalam efektivitas pelayanan program pkh masih tidak tepat sasaran dikarenakan dalam menjalankan pelayanan pkh pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH hanya berupa pengumpulan fotokopi KTP maupun Kartu Keluarga yang dilihat dari usia dan status pekerjaan; 2) Sosialisasi program, kesimpulannya adalah sosialisasi jarang dilakukan disebabkan waktu sosialisasi tidak sinkron dan tidak sesuai dengan jam pekerjaan masyarakat sehingga membuat banyak masyarakat tidak ikut sosialisasi; 3) Tujuan program, Kesimpulannya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak petugas yang dibantu oleh pihak desa adalah observasi dan melakukan pendataan. observasi yang dilakukan oleh pihak petugas bertujuan agar pelayanan program PKH bisa tepat sasaran kepada masyarakat dan tujuan utama pendataan adalah untuk bisa menseleksi masyarakat untuk menjadi calon KPM. akan tetapi observasi yang dilakukan oleh pihak petugas hanya dilakukan didaerah dekat jalan raya dan tidak didaerah perdusunan dan pendataan yang dilakukan hanya menggumpulkan fotokopi KTP maupun Kartu Keluarga masyarakat sehingga membuat observasi dan pendataan tidak efektif. Kata Kunci: Ketepatan Sasaran Program, Pelayanan, Program Keluarga Harapan (PKH)
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA RASAU JAYA SATU KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA Yoshua Pangalayo Paraya; Yulius Yohanes; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu, dimana Kecenderungan berkurangnya semangat gotong-royong, Masih di temukannya pengangguran dan setengah pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan teori O. Jones (dalam Agustino 2016: 154-155), menunjukkan bahwa : 1) Organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, menyesuaikan Petunjuk Teknis Pengunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai. Sasaran padat karya tunai adalah pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat dan pemerintahan merasa terbantu, sehingga pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik dan terjalinnya hubungan erat antar masyarakat dan pemerintahan desa. 2) Interpretasi. Pemerintahan desa mengatur masyarakat desa untuk melakukan proses kebijakan padat karya tunai, warga desa sangat antusias bersama-sama menjalankan program yang dibuat pemerintah yang bertujuan membantu dan memudahkan (mensejahterakan) masyrakat setempat. 3) Aplikasi. Desa Rasau Jaya Satu merasa dengan adanya Kebijakan Program Padat Karya Tunai, jumlah pengangguran berkurang, masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan Desa merasa sangat-sangat terbantu. Saran yang penulis rekomendasikan adalah pemerintahan desa melakukan motivasi, arahan dalam mengajak masyarakat desa Rasau Jaya Satu dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa,dalam penerapan kebijakan diharapkan diterima dengan baik, agar tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Program.
PENGARUH DISIPLIN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Putrika Ilawati; Hardilina Hardilina; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja pegawai, kualitas pelayanan, dan pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan teori indikator disiplin kerja dari Afandi (2017, 10) dan teori indikator kualitas pelayanan dari Zeitham dkk. (Taufiqurokhman dan Satispi, 2018, 186-187). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan persentase dan rata-rata, dan analisis inferensial dengan uji normalitas dan uji linieritas, uji korelasi product moment, dan analisis regresi sederhana. Populasinya seluruh masyarakat per kartu keluarga di Desa Entikong berjumlah 1952, serta sampel sebanyak 100 masyarakat per kartu keluarga. Hasil penelitian menunjukan: 1) variabel disiplin kerja mendapatkan nilai rata-rata 3,37 dengan kategori sedang atau cukup baik, hal ini berarti disiplin kerja pegawai di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sudah cukup baik, 2) variabel kualitas pelayanan mendapatkan nilai rata-rata 3,31 dengan kategori sedang atau cukup baik, hal ini berarti kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sudah cukup baik, 3) hasil analisis menunjukan variabel disiplin kerja memiliki hubungan yang positif sebesar 0,728 dengan tinggat kekuatan hubungan yang kuat. Uji hipotesis menunjukan terdapat pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan nilai signifikansi 0,000 dan persamaan regresi yang didapatkan adalah Y=12,69+0,591X. Kata Kunci: Disiplin, Kualitas, dan Pelayanan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK Yuliansyah Syahputra Widodo; Pudjianto Pudjianto; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2953

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak juga faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya gelandangan dan pengemis di kota pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Edward III (dalam Winarno, 2014:177) yang terdapat 4 aktivitas yang mempengaruhi yaitu: 1) Komunikasi, kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak belum berjalan dengan baik, karena sasaran (gelandangan dan pengemis) masih banyak di wilayah kota pontianak. 2) Sumber daya, dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang untuk mengatasi pengrazian dan pembinaan. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 32 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini di terapkan di seluruh Kota Pontianak yang memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan. 3)Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah jelas berdasarkan peraturan tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. 4) Disposisi/Sikap, atau kecendrungan gelandangan dan pengemis pelaku dalam menyadari masih sedikit mengetahui tentang adanya peraturan ketertiban umum. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR NEGERI 58 SEMABAK DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK Maretno Maretno; Saherimiko Saherimiko; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2984

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai bentuk perhatian dalam rangka memberikan pemahaman terhadap program kebijakan kurikulum 2013 di SDN 58 Semabak dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan juga sumber daya alam (SDA) khususnya di Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 sekolah dasar negeri 58 semabak desa ambarang kecamatan ngabang kabupaten landak. Kemudian hasil dari penelitian ini penulis menjumpai adanya permasalahan yaitu kurangya sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas dalam upaya mendukung penerapan kurukulum 2013 di sekolah dasar 58 semabak. Permasalahan terkait sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas guna mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam ditentukan oleh penulis karena mengingat terdapat sejumlah masalah dilingkungan sekolah SDN 58 Semabak terkait kebijakan kurikulum 2013 baik itu dari segi kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola kebijakan kurikulum 2013 yang dinilai masih kurang diterapkan dengan maksimal. Adapun upaya penerapan kebijakan kurikulum 2013 ini yang dapat dilakukan oleh SDN 58 Semabak Kabupaten Landak. serta meningkatkan kuantitas SDM maupun SDA produktif masyarakat setempat agar semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Saran dari penulis yaitu Diharapkan pemerintah daerah kabupaten landak juga ikut berperan dalam menjalankan proses implementasi kebijakan kebijakan kurikulum 2013 dengan cara memberikan segala fasilitas terkait program kebijkan kurikulum 2013 dan dukungan orang tua siswa.Kata Kunci: Sumber Daya Manusia ,Program, Implementasi.
PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK TANI DALAM MENINGKATKAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA SERAMBAI JAYA KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU Sigit Nugroho; Sukamto Sukamto; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan dan menganalisis bagaimana proses Balai Penyuluhan Pertanian menentukan, Mengelompokan, Mencapai tujuan, Dan Melakukan penugasan dalam Program Penyuluhan Kelompok Tani di Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Adapun metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. teori yang digunakan adalah teori Manajemen oleh Terry (Sukarna, 2010: 10) yang terdiri dari : 1) Menentukan, kesimpulannya adalah Menentukan program didalam kelompok tani di Desa Serambai Jaya mukok dengan mengali potensi dan melakukan diskusi antara penyuluh pertanian lapangan dengan kelompok tani terkait program apa yang di butuhkan petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian; 2) Mengelompokan, kesimpulannya adalah Dengan terbentuknya kelompoktani, maka pembinaan terhadap petani diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran.; 3) Mencapai tujuan, Kesimpulanya adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan; 4) Penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.. Adapun saran yang di rekomendasikan oleh peneliti adalah pelaksanaan program kelompok tani yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian dapat terealisasi dalam mewujudkan tentang bagaimana menentukan program, mengelompokan, mencapai tujuan dan penugasan orang orang dalam program kelompok tani.Kata Kunci : Kelompok Tani, Pelaksanaan, Program